Ekonomi
Share this on:

Wajib Pakai Kapal Nasional, Pengusaha Batubara Keberatan

  • Wajib Pakai Kapal Nasional, Pengusaha Batubara Keberatan
  • Wajib Pakai Kapal Nasional, Pengusaha Batubara Keberatan

JAKARTA - Setelah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), kini giliran Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) khawatir tentang aturan kewajiban pemakaian kapal nasional untuk ekspor dan impor.

Pasalnya, regulasi termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 82 Tahun 2017 itu bakal menjadi batu sandungan aktivitas ekspor impor batubara. Itu karena perusahaan pelayaran nasional belum mampu menyuplai kapal dalam jumlah besar.

”Regulasi itu berpotensi mengancam kelancaran ekspor. Karena itu, kami terus melakukan komunikasi dengan pemerintah,” tutur Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia ketika dihubungi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Hendra melanjutkan pihaknya melayangkan sejumlah keberatan kepada Kementerian Perdagangan (Kemdag). Terutama soal ketersediaan dan jumlah kapal lokal dalam kegiatan ekspor batubara. Karena aktivitas ekspor 97 persen memakai kapal asing.

Dalam melakukan ekspor itu, perusahaan memakai sistem Free on Board (FOB). Di mana, kapal ditentukan importir. Produsen tidak perlu mencari dan menyediakan kapal.

Memang, kata Hendra, ada pengecualian dalam hal ketersediaan kapal lokal. Nanti, eksportir atau importir bisa menggunakan kapal asing. Pengecualian itu diberikan berdasar pertimbangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Hanya, saat ini, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan itu masih disusun pemerintah.

”Keterbatasan kapal itu menjadi titik kekhwatiran bagi pelaku usaha,” ucap Hendra.

Sejatiny, pihaknya sejak rancangan Permendag April tahun lalu meminta pemerintah mempertimbangkan dengan saksama. Intinya, APBI mendukung kebijakan pemerintah dalam mengembangkan logistik nasional. Namun, regulasi itu harus menjamin kelancaran ekspor dan tidak menimbulkan biaya tambahan.

”Kami meminta supaya Permendag 82/2017 itu tidak mengganggu aktivitas ekspor atau impor dan tidak menabrak komitmen perdagangan dengan negara lain,” ingat Hendra.

Maklum, Indonesia meneken sejumlah perjanjian perdagangan bilateral, intra-ASEAN trade, dan tengah membahas comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dengan Uni Eropa. Karena itu, perlu ada kejelasan supaya pembeli luar negeri tidak galau.

Selain itu, harus dikaji konsistensi ketentuan dalam Permendag 82/2017 dengan prinsip-prinsip WTO. ”Kami juga berharap juknis sekaligus peta jalan (road map) penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara,” tegasnya.

Apalagi, pengusaha batu bara, baru setahun terakhir sedikit menikmati penguatan harga komoditas. Itu terjadi setelah hampir empat tahun terpuruk menyusul harga terkoreksi. Batu bara beberapa tahun terakhir menjadi andalan ekspor nonmigas.

Berdasar data Kemendag, pada 2015 nilai ekspor batu bara tercatat USD 14,7 miliar atau menyumbang 9 persen dari total nilai ekspor. Sedang nilai volume ekspor batu bara 327 juta ton atau 64 persen dari total volume ekspor Indonesia. Tahun lalu, realisasi ekspor batu bara 362 juta ton dan tahun ini diprediksi lebih besar, nilai dan volume ekspor.

Merujuk sistim free on board (FoB), eksportir dikenai kewajiban menyerahkan batu bara sampai di atas kapal pada titik jual, menyiapkan izin ekspor, membayar pajak dan royalti berlaku dan lainnya. Sedang importir wajib mengurus angkutan, kontrak pengangkutan, membayar biaya freight, dan menanggung biaya asuransi.

Melalui Permendag 82/2017 bilang Hendra, sistem transaksi ekspor batu bara akan dipaksa memakai sistim cost insurance freight (CIF). Di mana, eksportir menanggung biaya pengiriman sampai ke pelabuhan negara tujuan, termasuk biaya asuransi.

Kendala ketersediaan kapasitas kapal lokal dan belum ada aturan teknis, membuat kontrak pembelian batu bara dapat mengalami ketidakpastian. ”Perubahan itu mendorong renegosiasi kontrak dan beban biaya bagi eksportir membengkak,” urainya.

Di sisi lain, manajemen Borneo Olah Sarana Sukses (BOSS) mengklaim kewajiban memakai kapal lokal tidak terlalu mengganggu. Sebagai produsen batu bara, perusahaan tidak berurusan dengan masalah teknis. Maklum, selama ini, pembeli datang dan membawa kapal sendiri.

”Untuk sementara tidak ada itu efek negatif,” tutur Komisaris Utama BOSS Johannes Halim.

Hanya bilang Johannes regulasi tersebut belum spesifik. Secara teknis belum dijelaskan dengan detil. Dengan begitu, pelaku usaha tidak bisa berspekulasi. Artinya, menunggu aturan itu dengan juknis lebih jelas.

”Jadi, kami juga perlu kepastian soal teknis aturan tersebut,” imbuhnya.

Selain juknis itu, pihaknya sebut Johannes butuh waktu untuk mengkaji. Berdiskusi dengan konsumen perusahaan. Karena bagaimana pun, aturan dalam negeri akan bersinggungan dengan pelaku usaha di luar negeri. Nah, melihat fakta itu, perusahaan tidak menutup mata dan mengikuti peraturan yang ada.

”Ya, harapannya regulasi itu mendorong dan menggairahkan iklim usaha,” harapnya. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Migas Picu Defisit Neraca Dagang
Migas Picu Defisit Neraca Dagang

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Semoga Bunga Kredit Tak Terdampak

Semoga Bunga Kredit Tak Terdampak

Pengusaha di Kaltim berharap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia tidak berdampak pada pergerakan suku bunga pinjaman.


Keberatan Bea Masuk Anti-Dumping

Keberatan Bea Masuk Anti-Dumping

Rencana perpanjangan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) atas produk baja lapis timah (tinplate) bakal berdampak pada pelaku usaha.


Jepang Garap Superblok Rp10 Triliun

Jepang Garap Superblok Rp10 Triliun

Daiwa House Industry (DHI) meramaikan industri properti nasional.


Kadin Tuntut Stabilitas Rupiah

Kadin Tuntut Stabilitas Rupiah

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah mengantisipasi koreksi rupiah. Karena itu, kalangan pengusaha telah bisa menyesuaikan.


Bulog Tunggu Instruksi Pemerintah

Bulog Tunggu Instruksi Pemerintah

Di tengah kontoversi impor beras di tengah-tengah panen raya nasional, Perum Bulog rupanya tak mau melangkah lebih jauh.


Ponsel Selundupan, Pukul Industri HP Nasional

Ponsel Selundupan, Pukul Industri HP Nasional

Beredarnya ponsel selundupan "memukul" industri handphone (HP) nasional. Sebab harga barang black market itu tentu lebih murah.


Ekspor-Impor Wajib Pakai Kapal Lokal

Ekspor-Impor Wajib Pakai Kapal Lokal

Kementrian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan penggunaan kapal lokal untuk ekspor batu bara, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan impor beras.


Hanya Tagihan Rp1 Miliar yang Diintip Ditjen Pajak

Hanya Tagihan Rp1 Miliar yang Diintip Ditjen Pajak

Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak (WP) yang surat pemberitahuan (SPT) tahunannya tidak sesuai dengan profil keuangannya.


Merger Lahirkan Kekuatan Super

Merger Lahirkan Kekuatan Super

OJK belum menerima permohonan izin rencana merger Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dengan Bank Sumitomo Mistui Indonesia (SMBCI).


Kerja Sama Pakai Aplikasi

Kerja Sama Pakai Aplikasi

PT Bank Bukopin Tbk menargetkan pertumbuhan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 1,5 triliun pada 2018.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!