Ekonomi
Share this on:

Walhi Kecam Statement Menko Luhut

  • Walhi Kecam Statement Menko Luhut
  • Walhi Kecam Statement Menko Luhut

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengecam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, terkait ancaman Indonesia akan keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) tentang perubahan iklim.

Walhi melalui Manajer Kampanye Keadilan Iklim dan Emisi Global Yuyun Harmono menyebut ucapan Luhut tidak didasari pemikiran mendalam. Lantaran menganggap ada diskriminasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di Uni Eropa.

"Statement yang serampangan tidak didasari pada pemikiran yang mendalam juga keliru disampaikan oleh Menteri Luhut," kata Yuyun di Jakarta, Jumat (29/3) kemarin.

Yuyun juga mengatakan, pernyataan Luhut kontradiktif dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyuarakan Indonesia turut serta dalam upaya penurunan emisi global dan untuk menanggulangi perubahan iklim.

"Presiden Jokowi di pertemuan perubahan iklim 2015 menyatakan keterlibatannya dalam komitmen Paris dan ini dicatat oleh dunia internasional. Begitu pun juga dalam konteks nasional, pemerintah harus berkontribusi dalam penurunan emisi yang diniatkan oleh pemerintah Indonesia," ujar Yuyun.

Presiden Jokowi, lanjut Yuyun, sempat menyatakan Indonesia sanggup menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030. Bahkan, sampai 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional.

Walhi memandang, bila Indonesia keluar dari komitmen mengurangi emisi di tingkat global, imbasnya hanya menguntungkan korporasi sawit. Padahal, pembukaan lahan sawit kerap menjadi faktor perusakan lingkungan, seperti deforestasi bahkan kebakaran hutan.

Selain itu, ratifikasi terhadap Perjanjian Paris telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

"Seorang menteri yang menyatakan bahwa dia mau keluar tanpa kemudian berkonsultasi dengan DPR, salah besar. Tidak bisa serta merta untuk bisa menyatakan keluar dari sudah diundangkan dan diratifikasi dalam perundangan-undangan kita," tegas Yuyun.

Dampak perubahan iklim, lanjut Yuyun, juga sudah diakui oleh dunia internasional. Dia bilang konstitusi Indonesia juga telah mengamanatkan bahwa negara harus melindungi rakyatnya dari dampak perubahan iklim.

"Dampak perubahan iklim itu sudah kita alami. Di sepanjang pesisir utara Jawa misalnya, terjadi abrasi dan kenaikan air laut yang luar biasa. Beberapa desa bahkan hilang, mereka harus dipindahkan," ucap Yuyun.

Sebelumnya, Menteri Luhut mengatakan Indonesia akan mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) yang juga telah mundur dari kesepakatan Paris tersebut. Pemerintah siap pasang badan untuk para petani sawit.

Dia bilang hampir 20 juta orang menggantungkan hidup dari komoditas tersebut. Juga kelapa sawit turut menyumbang lapangan pekerjaan bagi rakyat dan berdampak bagi penurunan kemiskinan.(Ibl/din/zul//fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ultimatum Luhut soal Tiket Pesawat Mahal Dinilai Aneh

Ultimatum Luhut soal Tiket Pesawat Mahal Dinilai Aneh

Ultimatum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan kepada maskapai agar segera menurunkan harga tiket pesawat sangat aneh.


Indonesia Ancam Keluar dari Kesepakatan Iklim Paris

Indonesia Ancam Keluar dari Kesepakatan Iklim Paris

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengancam, bahwa Indonesia akan keluar dari kesepakatan iklim Paris.


Investor Smelter Sayangkan Relaksasi Ekspor Mineral

Investor Smelter Sayangkan Relaksasi Ekspor Mineral

Rencana Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan untuk memberikan relaksasi ekspor mineral perlu dilakukan dengan hati-hati.


Revisi UU Longgarkan Larangan Ekspor Mineral

Revisi UU Longgarkan Larangan Ekspor Mineral

Untuk kali pertama sejak menjabat Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan mengadakan rapat bersama Komisi VII DPR.


Diskon Pajak Karyawan Masuk Paket Kebijakan VII

Diskon Pajak Karyawan Masuk Paket Kebijakan VII

Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, paket kebijakan masih sangat diperlukan. Utamanya di tengah kondisi dolar AS yang kembali menguat akhir-akhir ini



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!