Kriminal
Share this on:

10 Jalur Perdagangan Orang Terendus Polisi

  • 10 Jalur Perdagangan Orang Terendus Polisi
  • 10 Jalur Perdagangan Orang Terendus Polisi

JAKARTA - Sedikitnya sepuluh rute atau jalur human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang berhasil diidentifikasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Malaysia dan Singapura merupakan dua negara yang dijadikan lokasi transit untuk kemudian dilanjutkan ke negara-negara Timur Tengah.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra dalam keterangannya mengatakan data 10 rute tersebut berasal dari Bareskrim Polri. 10 rute tersebut juga yang selama ini selalu ditangani polri.

"Kami mendapatkan data dari Bareskrim Polri. Bahwa ada 10 rute TPPO, baik itu dari NTT, dan dari daerah lain di Indonesia ini menuju Malaysia dan Singapura," katanya di Kupang, Selasa (15/10).

Disebutkan Ghafur sepuluh rute tersebut diantaranya; Nusa Tenggara Timur–Surabaya–Batam–Malaysia–Timur Tengah. Lalu ada juga rute Nusa Tenggara Barat–Surabaya–Batam–Malaysia–Timur Tengah, dan Surabaya–Batam–Malaysia–Timur Tengah.

"Ada juga rute Surabaya–Jakarta–Batam–Malaysia–Timur Tengah, rute Bandung–Batam–Malaysia–Timur Tengah, rute Jakarta–Batam–Singapura–Timur Tengah, rute Jakarta–Medan–Malaysia–Timur Tengah, Jakarta–Batam–Malaysia–Timur Tengah dan yang terakhir adalah rute Jakarta–Malaysia–Timur Tengah," bebernya.

Dia juga mengatakan mendapatkan data human trafficking dari Kementerian Luar Negeri. Pada tahun 2018, menurutnya Kemenlu menangani 162 kasus Warga Negara Indonesia korban human trafficking di luar negeri.

"Rincian di Timur Tengah 74 orang, di Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang. Lalu di Afrika 39 orang, serta di Asia Selatan, Asia Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Tengah masing-masing satu orang," ungkapnya.

Sementara itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga selama 2018 sudah memulangkan pekerja migran Indonesia bermasalah (PMI-B) karena menjadi korban perdagangan orang sebanyak 31 orang, indikasi TPPO seperti dokumen tidak lengkap sebanyak 85 orang, dan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) ilegal sebanyak 21 orang.

Ditambahkan Ghafur usaha untuk menangani human trafficking diperlukan strategi yang terstruktur, terukur, dan saling bersinergi antarsektor.

"Ada beberapa hal lain juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama lintas sektor. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum," tutur dia.

Menurutnya, meskipun sudah banyak kebijakan, namun implementasinya masih menjadi tantangan dalam pencegahan human trafficking, pemberian perlindungan bagi korban, dan penegakan hukum bagi pelaku TPPO.

"Dari sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada serta belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pengampu kepentingan di daerah,” tambah Ghafur.

Sedangkan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Vennetia R. Danes mengatakan hingga Agustus 2019, 32 dari 34 provinsi telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penindakan TPPO. Gugus tersebut juga telah tersebar di 244 kabupaten/kota.

Dijelaskannya, selama 2019 gugus tugas TPPO telah memulangkan puluhan perempuan yang dijual ke Tiongkok dengan modus pengantin pesanan, penangkapan jaringan besar pelaku trafficking dengan modus pekerja migran ke negara Timur Tengah.

Selain itu, gugus tugas juga menangkap pelaku trafficking dengan modus pemberian beasiswa ke luar negeri. "Berbagai modus dilakukan oleh para pelaku untuk memperlancar transaksi mereka," katanya.

Menurutnya Kemen PPPA juga mencatat selama 2018 Bareskrim Polri menerima 95 laporan terkait TPPO dengan jumlah korban sebanyak 297 orang. "Fenomena TPPO yang sering terungkap dalam persidangan adalah sebagian besar korban dipergadangkan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) dan eksploitasi tenaga kerja, baik di dalam dan di luar negeri," katanya.

Eksploitasi itu, seperti bekerja di tempat-tempat kasar dengan upah rendah, pekerja rumah tangga, pekerja di perkebunan, buruh, dan beberapa kerja kasar lainnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

KPK Beber Kajian Pinjaman Daerah
KPK Beber Kajian Pinjaman Daerah

Berita Sejenis

Dua Bule Bobol 17 Rekening, Seorang Ditembak mati

Dua Bule Bobol 17 Rekening, Seorang Ditembak mati

Dua warga negara (WN) Rumania diduga melakukan kejahatan perbankan dengan membobol 17 rekening. Salah satu pelaku ditembak mati polisi.


Waspadai Buku KIR Palsu

Waspadai Buku KIR Palsu

Dua pelaku pemalsuan buku Kir kendaraan ditangkap polisi. Keduanya merupakan bapak dan anak yang telah beraksi selama 12 tahun.


Dewi Tanjung Coba Ngerjain Polisi

Dewi Tanjung Coba Ngerjain Polisi

Novel Baswedan menyebut laporan yang dilayangkan adalah tindakan yang berlebihan.politikus PDIP Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung


KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.


Kejagung Soroti Human Trafficking

Kejagung Soroti Human Trafficking

Tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan serius. Selalu ada modus operandi baru yang rumit, pelik, dan kompleks.


Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut ada empat nama jenderal bintang dua (inspektur jenderal atau irjen) yang sangat berpotensi mengisi jabatan Kabareskrim.


KPK Bantu Polisi Usut Desa Misterius

KPK Bantu Polisi Usut Desa Misterius

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara.


PNS Lampung Utara Dicecar KPK

PNS Lampung Utara Dicecar KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.


Kapolri Komitmen Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

Kapolri Komitmen Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

Jenderal Polisi Idham Azis kembali menyatakan komitmennya untuk mengungkap kasus teror yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Bas


Culik Bule, Empat Oknum Polisi Minta Tebusan Rp14 Miliar

Culik Bule, Empat Oknum Polisi Minta Tebusan Rp14 Miliar

Seorang warga negara Inggris diculik oleh enam orang yang diduga sindikat penculikan dengan meminta tebusan USD 1 juta atau sekira Rp14 miliar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!