Kriminal
Share this on:

36 dari 63 Napi Koruptor KPK Ikut Nyoblos

  • 36 dari 63 Napi Koruptor KPK Ikut Nyoblos
  • 36 dari 63 Napi Koruptor KPK Ikut Nyoblos

Foto: jawapos.com

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Guntur memfasilitasi para tahanan korupsi untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, sedikitnya ada 36 dari total 63 tahanan yang mencoblos capres-cawapres dan caleg.

Mereka merupakan tahanan yang menghuni rutan di Rutan Cabang K4 KPK, Rutan C1 KPK, dan Rutan Pomdam Jaya Guntur. "(Rutan) C1 10 (tahanan) nyoblos semua. (Rutan) Guntur total 26, yang nyoblos cuma 21, 5 enggak nyoblos. (Rutan) K4 27 (tahanan), 5 cewe nyoblos semua, sisanya 22 enggak nyoblos," papar Febri saat dikonfirmasi, Rabu (15/4) kemarin.

Febri menambahkan, para tahanan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Guntur di pelataran Rutan Cabang K4 KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 3 TPS 12 Guntur, Ria Fitriana menjelaskan, 25 tahanan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara, sisanya 11 tahanan, merupakan pemilih tambahan yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Kalau yang terdaftar itu yang mencoblos hanya 25 saja. Tambahannya di luar dari pemilih yang tertera dan terdaftar itu ada 11 orang," kata dia.

Anggota PPS Kelurahan Guntur, Handoko Sumantri memaparkan, pihaknya memfasilitasi para tahanan untuk mencoblos lantaran posisi ketiga rutan masuk ke wilayah RW 06 Kelurahan Guntur. Maka, pihaknya mengakomodasi hak para tahanan untuk memberikan suara.

"TPS 12 itu rata-rata DPT-nya itu masih kurang lebih antara 231. Masih bisa kemungkinan untuk masuk DPTb dari luar, termasuk yang di KPK hitungannya. Jadi, mereka itu dalam hal ini memakai DPTb yang berada di wilayah Guntur (RW) 06 TPS 12," ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan Handoko, ini merupakan pemungutan suara perdana yang dilakukan di Rutan Cabang K4 KPK. Sebelumnya, pada Pemilu 2014 lalu, pemungutan suara dilakukan di kelurahan Karet, Jakarta Selatan, lantaran rutannya masih berlokasi di gedung lama KPK di Jalan HR Rasuna Said.

Sementara itu, terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga ikut memberikan suara, Idrus Marham berharap pemilu dapat menjadi momentum untuk menentukan nasib masa depan bangsa. "Itu lah sebabnya kami datang apa pun kita diborgol, enggak ada masalah. Tapi karena kita ingin menggunakan hak pilih kita," tegasnya.

Saat disinggung siapa capres pilihannya, Idrus enggan menjawab. Ia malah bergurau dengan balik bertanya ke para wartawan. "Kamu pilih siapa? Ah, kamu," kata Idrus disambut gelak tawa awak media. (riz/zul/fin)


Berita Sejenis

Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), Kamis (22/8).


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat Papua di Surabaya, Manokwari, dan beberapa tempat lainnya menyulut keprihatinan dari sejumlah pihak.


258 Napi Lapas Sorong Kabur

258 Napi Lapas Sorong Kabur

Kerusuhan di wilayah Papua Barat, juga terjadi di Lapas Sorong, Senin (19/8). Ratusan napi di Lapas tersebut ikut membuat kerusuhan dengan membakar sejumlah fas


Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Penegakan hukum memang tidak pandang bulu. Tapi masifnya penangkapan, maupun operasi tangkap tangan, bukan bentuk keberhasilan dari sisi pencegahan.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 40 peserta seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!