Kriminal
Share this on:

74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

  • 74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50
  • 74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seharusnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di atas 50 poin sejalan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia (RI).

IPK Indonesia yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) hanya meningkat satu poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018. "Pada saat yang sama kita perihatin sudah 74 tahun merdeka tetapi tingkat Corruption Perception Index (IPK) kita masih 38, harusnya itu sudah di atas 50 semuanya," ucap Syarif di Jakarta, Minggu (18/8).

Syarif mengatakan, pihaknya selalu berharap pemerintah dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara maksimal bagi kepentingan rakyat. Sehingga walaupun terdapat peningkatan APBN, potensi individu untuk memanfaatkannya demi memperkaya diri sendiri dapat diminimalisir.

Ia meyakini, jika pemerintah dapat menata pendapatan serta mengelola pembelanjaan negara dengan baik, maka Indonesia bisa melewati kategori middle income country. Bahkan, sambungnya, dapat melewati kategori tersebut.

"Saya yakin kalau kita bisa menata pendapatan negara dan pembelanjaan dari pendapatan negara kita itu dikelola dengan baik, dengan transparan, akuntabel, dan masing-masing orang itu tidak mementingkan dirinya masing-masing kita bisa melewati jebakan daripada middle income country, kita bisa naik lebih dari itu," tuturnya.

Syarif juga yakin, Indonesia mampu berada pada tingkatan di atas Malaysia. Karena, Indonesia memiliki bekal yang baik dalam hal sumber daya alam mau pun manusia. "Saya yakin sekurang-kurangnya kita bisa di atas Malaysia karena natural resources kita, human resources kita jauh lebih dibanding mereka," ujar Syarif.

Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sepanjang 2018. Hasilnya, IPK Indonesia mengalami kenaikan sebanyak satu poin. Dari 37 sepanjang 2017, meningkat menjadi 38.

Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko menuturkan, skala skor yang digunakan yaitu 0, yang berarti korup, hingga 100, yang berarti bersih. Dikatakan dia, skor tersebut membuat peringkat Indonesia naik secara global dari sebelumnya 96, menjadi 89 dari 180 negara.

"Persepsi diambil dari sejumlah wawancara terhadap pakar dan bisnis yang dikumpulkan dalam setidaknya 13 indeks gabungan yang sudah dikeluarkan oleh 12 institusi global yang terpercaya," ujar Wawan.

Wawan menambahkan, skor tersebut membuat Indonesia menempati peringkat keempat se-ASEAN. Indonesia hanya kalah dari Singapura di posisi pertama (85), Brunei Darussalam (63), dan Malaysia (47).

"Filipina naik 2 poin, Thailand turun satu poin di mana kita tahun lalu sama 37 sekarang jadi 36, Timor Leste turun 3 poin dari 38 menjadi 35. Ada vietnam turun 2 poin, Laos stagnan, Myanmar naik 1 poin, dan negara ASEAN paling buncit adalah Kamboja dari tahun 2017 21 menjadi 20," paparnya. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

Berapa uang negara yang sudah diselamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2019 ini? Ternyata cukup fantastis.


ICW Siapkan Judicial Review ke MK

ICW Siapkan Judicial Review ke MK

Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.


BTN: Kasus Korupsi Rp250 Miliar Telah Selesai

BTN: Kasus Korupsi Rp250 Miliar Telah Selesai

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN merasa kecewa dengan berbagai pemberitaan di Fajar Indonesia Network.


Sikap PBB Terhadap Veronika Koman Tak Berimbang

Sikap PBB Terhadap Veronika Koman Tak Berimbang

Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa menilai, pernyataan sikap lima pelapor khusus hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait


Potensi Sumber Daya Laut Indonesia Banyak yang Dicuri

Potensi Sumber Daya Laut Indonesia Banyak yang Dicuri

Potensi sumber daya laut Indonesia saat ini banyak yang dirampok oleh oknum dari dalam dan luar negeri.


Jaksa, Hakim, dan Penyidik Siap-siap Mulai Garap Karhutla

Jaksa, Hakim, dan Penyidik Siap-siap Mulai Garap Karhutla

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari setiap tahun selalu menjadi masalah di Indonesia.


Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

Sekelompok ahli independen di bawah naungan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia mencabut, status te


Empat WNI Pengantin Pesanan Dipulangkan dari Cina

Empat WNI Pengantin Pesanan Dipulangkan dari Cina

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), kembali memulangkan empat warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban pengantin pesanan dari Cina.


Jika RUU KUHAP Disahkan, Hina Presiden Terancam Pidana Tiga Tahun

Jika RUU KUHAP Disahkan, Hina Presiden Terancam Pidana Tiga Tahun

DPR RI mengklaim telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!