Kriminal
Share this on:

80 Persen Narkoba Dikontrol dari Dalam Lapas

  • 80 Persen Narkoba Dikontrol dari Dalam Lapas
  • 80 Persen Narkoba Dikontrol dari Dalam Lapas

JAKARTA - Bisnis narkoba menjadi skandal buruknya wajah lembaga pemasyarakatan kita. Pekan ini, kerusuhan membuat membuat Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Riau hampir habis dilalap si jago merah, Sabtu (11/5) dini hari.

Lebih dari 30 narapidana melarikan diri. Setelah ditelisik, lagi-lagi persoalan bisnis narkoba di dalam rutan tersebut. Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, penemuan narkoba jenis sabu dalam lipatan baju milik narapidana di blok wanita membuat tiga tahanan terbukti positif mengonsumsi narkoba.

Ketiganya adalah atas nama IM, Z dan D. Selang setelah dilakukan pemeriksaan, pemberontakan narapidana dimulai.

Penjara Indonesia beroperasi seperti jaringan bisnis yang kompleks, ditopang korupsi, kepadatan penghuni, salah urus dan minimnya sumber daya. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyesalkan terjadinya kerusuhan dan kebakaran di Lapas tersebut.

Kepala Bagian Humas BNN Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, bahwa konsen BNN adalah masih ditemukannya sabu didalam lapas. Sesuai hasil dari pengamatan BNN bahwa sekitar 80 persen lebih pengedar narkoba di Indonesia dikendalikan di lapas.

"Kami BNN menyesalkan kerusuhan di lapas siak. Seharusnya mereka berakhir di lapas untuk rehabilitasi pertanggung jawabkan perbuatannya. Ini sesuai hasil dari pengamatan BNN bahwa sekitar 80 persen lebih pengedar narkoba di Indonesia dikendalikan di lapas," terangnya, Senin (13/5) kemarin.

Lebih jauh, Sulistyo berharap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Dirjen Pemasyarakatan dapat mengantisipasi peredaran narkoba di Lapas. Salah satunya memastikan larangan penggunaan alat komunikasi bagi para Bandar narkoba yang sedang menjalani vonis hukuman di Lapas.

"Harus kita cermati bersama dari departemen kemenkumham juga harus memperkuat dirjen lapas agar lapas bisa tempat yang bebas dari narkoba. Kemudian juga dilapas jangan sampai ada alat elektronik didalam HP terutama bandar yang masih menjalani hukuman," pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo punya pandangan tersendiri menyoroti hal tersebut. Kerusuhan yang banyak terjadi di sejumlah lapas merupakan akumulasi gesekan antara sipir dan narapidana di sana.

Skandal suap dan pungutan liar, serta kasus narkotika baik yang dilakukan oleh sipir maupun oleh narapidana seperti lingkaran setan yang tidak berujung. "Kita mendorong Kemenkumham untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh serta mencari solusi terbaik dalam memperbaiki sistem pengelolaan Lapas," kata pria yang akrab disapa Bamsoet, Senin (13/5).

Salah satunya mengevaluasi perlu tidaknya revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Seperti, pemisahan terhadap narapidana yang ada dengan menetapkan Lapas khusus terkait narapidana narkotika, Lapas tindak pidana korupsi, dan Lapas tindak pidana umum.

Lebih jauh, Bamsoet juga mendesak Kemenkumham melalui Ditjen Pas untuk serius dalam mengusut akar masalah-masalah yang terjadi di dalam Lapas, serta menindak tegas oknum yang terlibat baik petugas sipir maupun narapidana yang terbukti terlibat.Kualitas SDM para sipir harus ditingkatkan untuk meminimalisir kejadian yang sama," imbuh Bamsoet.

Diberitakan sebelumnya, Narapidana di rumah tahanan negara (Rutan) kelas II B Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, membuat kerusuhan dan diduga membakar bangunan setelah api terlihat berkobar di bagian depan rutan tersebut pada Sabtu (11/5), dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen PAS Kemenkum HAM RI, Lilik Sujandi, mengatakan, kerusuhan yang memicu kebakaran di Rumah tahanan (rutan) Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Riau, dipicu dari penemuan sabu di lipatan baju salah satu tahanan di blok wanita oleh petugas Lapas. (by/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Oknum anggota dan Pengawai Negeri Sipil (PNS) Badan Narkotika Nasional (BNN) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.


Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Petugas gabungan penegak hukum internasional yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya, mengungkap kasus pornografi anak terbesar.


Simpan Kapsul Sabu di Kemaluannya, Dua Wanita Thailand Ditangkap

Simpan Kapsul Sabu di Kemaluannya, Dua Wanita Thailand Ditangkap

Tujuh pelaku dari tiga sindikat peredaran sabu berhasil ditangkap Direktorat tindak pidana narkoba (Dittidnarkoba) Polri.


Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Fakta baru ditemukan dalam kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten. Rupanya, Abu Rara dan Fitriana Diana meminta sang anak untuk melakukan


Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Tindakan tegas dilakukan Polri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.


Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakart


Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I


Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Tiga dari lima orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka.


16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

Amnesti Internasional Malaysia (AIM) mencatat Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi warga asing kedua terbanyak, yang menghadapi hukuman mati di Malaysia.


KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian dana dari dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!