Kriminal
Share this on:

90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

  • 90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK
  • 90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

JAKARTA - Dari 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), lebih dari 90 persen telah ditolak dan tidak diterima. KPU membuktikan pihaknya bisa menyelenggarakan Pemilu dengan penuh tanggung jawab dan responsif.

"Dalam penyelenggaraan pemilu 2019 hampir sebagian besar atau lebih dari 90 persen perkara sengketa hasil Pileg 2019 ditolak dan tidak diterima Mahkamah," ujar Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik di Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/8).

Hingga pembacaan putusan pada termin pertama di hari keempat selesai dibacakan, dari 225 perkara yang sudah diputus, tercatat ada 10 perkara yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah. Yakni dengan putusan menetapkan perolehan suara yang benar untuk lima perkara. Sisanya adalah perintah penghitungan surat suara ulang (PSSU).

"Di dalam persidangan kami bisa membuktikan bahwa KPU sudah menyelenggarakan Pemilu dengan penuh tanggung jawab. KPU juga melakukan perbaikan, koreksi, dan kemudian keberatan ditanggapi dengan baik," jelas Evi.

Selain itu, hampir seluruh rekomendasi Bawaslu, Panwascam, serta Panwas TPS juga telah dilaksanakan dan dibuktikan dalam persidangan. "Dari rekomendasi tersebut, sudah ada koreksi. Ada pembetulan putusan KPPS hingga Kabupaten Kota dan Provinsi. Jadi ini merupakan indikator yang menunjukkan kerja teman penyelenggara Pemilu sudah maksimal, penuh tanggung jawab, dan menjaga integritas," tegasnya.

Minimnya perkara yang dikabulkan oleh MK juga dapat dijadikan pengakuan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu sudah berjalan dengan baik dan benar. Dia menilai perkara yang dikabulkan oleh MK pada sengketa hasil Pileg 2019 jumlahnya lebih sedikit dibanding Pemilu 2014.

Sementara itu, MK menegaskan pentingnya formulir C7 DPT KPU dalam kepemiluan. Terlebih , dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. "Bahwa formulir C7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang paling penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.

Ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3/2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu," ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/8).

Menurutnya, formulir C7 merupakan daftar hadir yang kemudian digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang memilih. Karena jumlah surat suara setiap TPS dibatasi. Berdasarkan formulir C7 tersebut, maka pada pukul 13.00 yang memiliki hak untuk memilih hanyalah para pemilih yang memiliki formulir C7 dan terdaftar, serta sedang menunggu giliran memberikan suara.

"Formulir ini digunakan untuk mencegah oknum yang tidak memiliki hak untuk memilih di TPS tersebut. Karena itu formulir model C7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memasukkan pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali," paparnya Suhartoyo.

Terpisah, Ketua Bawaslu RI Abhan, menekankan kewenangan lembaganya adalah memutus pelanggaran administrasi mengenai tata cara dan prosedur kepemiluan. Sehingga tidak berurusan dengan hasil perolehan suara. "Apa yang diputus Bawaslu bukan soal hasil. Tetapi palanggaran administratif mengenai tata cara dan prosedur," terang Abhan.

Menuutnya, bila keputusan Bawaslu pada akhirnya berimbas pada persoalan perolehan suara, hal itu sudah menjadi konsekuensi akibat adanya hal yang salah dalam tata cara serta prosedur kepemiluan. Terkait kewenangan Bawaslu tersebut yang dipersoalkan oleh MK, Abhan menilai tiap-tiap lembaga untuk saling menghormati kewenangan masing-masing.

Kendati demikian, Abhan menyebutkan pihaknya tetap melakukan evaluasi terhadap apa yang dipersoalkan oleh MK tersebut. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kasus Dugaan Suap Jaksa Kajati Jakarta Segera Disidangkan

Kasus Dugaan Suap Jaksa Kajati Jakarta Segera Disidangkan

Kasus dugaan suap perkara yang membelit Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto segera masuk persidangan.


16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

Amnesti Internasional Malaysia (AIM) mencatat Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi warga asing kedua terbanyak, yang menghadapi hukuman mati di Malaysia.


KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat panggilan sidang perkara permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perum Jada Tirta II Djoko


UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

KPK mengaku akan kesulitan mengungkap perkara megakorupsi, jika revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK resmi berlaku.


Eksepsi Ditolak, Rommy Langsung Banding

Eksepsi Ditolak, Rommy Langsung Banding

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy langsung menyatakan banding.


192 Orang dan 12 Korporasi Tersangka Karhutla

192 Orang dan 12 Korporasi Tersangka Karhutla

Kejaksaan Agung telah menerima 171 berkas perkara kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari penyidik Polri.


Tersangka Suap Bupati Pakpak Bharat Bertambah Tiga Orang

Tersangka Suap Bupati Pakpak Bharat Bertambah Tiga Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan perkara kasus dugaan suap kepada Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu.


Tim Tabur Kejaksaan Hanya Tangkap Buronan Kelas Teri

Tim Tabur Kejaksaan Hanya Tangkap Buronan Kelas Teri

Program tangkap buronan (tabur) yang digagas Kejaksaan RI hingga kini berhasil menangkap 127 buronan baik tersangka maupun terpidana berbagai perkara tindak pid


Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Gerak cepat aparat hukum memroses kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Saat ini Kejaksaan telah menerima 7 berkas perkara atasnama korporasi dan 159 berk


Kirim Red Notice, Polisi Terbitkan DPO Veronica Koman

Kirim Red Notice, Polisi Terbitkan DPO Veronica Koman

Mabes Polri telah melakukan gelar perkara terkait kasus yang menjerat tersangka penyebaran hoaks Asrama Mahasiswa Papua, Veronica Koman.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!