Kriminal
Share this on:

Abaikan Putusan Bawaslu, KPU Disemprit

  • Abaikan Putusan Bawaslu, KPU Disemprit
  • Abaikan Putusan Bawaslu, KPU Disemprit

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Kota Jayapura terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Pelanggaran dilakukan karena KPU Jayapura mengabaikan hasil pelaksanaan putusan Bawaslu.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo saat membacakan putusan mengatakan akan memberikan teguran tertulis kepada KPU RI dan KPU Kota Jayapura. Menurutnya, dalam pertimbangan majelis, dalil pelapor yang menyatakan terlapor II KPU Jayapura telah mengabaikan hasil pelaksanaan putusan Bawaslu atas laporan Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 pada 12 Juli 2019.

Dalam hasil pelaksanaan putusan tersebut membuat berubahnya suara calon anggota DPRD Kota Jayapura daerah pemilihan (dapil) 2 atas nama Regina Ani Mandibodibo. Sebelumnya memperoleh 745 suara, berkurang menjadi 705 suara. Sedangkan pelapor Saling yang merupakan caleg Perindo nomor urut 1, memperoleh 716 suara.

"Maka, berdasarkan Pasal 422 UU Nomor 7 tentang Pemilu seharusnya pelapor ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kota Jayapura," kata Dewi di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (3/9) kemarin.

Perbuatan terlapor I (KPU) yang menerbitkan surat Nomor: 1112/FY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 pada 10 Agustus lalu kepada terlapor II isinya meminta terlapor II untuk melaksanakan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu, serta calon terpilih anggota DPRD Kota Jayapura. Hal ini berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 15 Mei 2019.

Di tempat sama, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan berdasarkan putusan Bawaslu Nomor pada 12 Juli 2019 yang dilakukan KPU Jayapura, membuktikan secara jelas bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 15 Mei terdapat kekeliruan. "Sehingga perbuatan terlapor I (KPU) dinilai Majelis Pemeriksa telah melanggar azas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPRD Kota Jayapura Tahun 2019," jelas Rahmat Bagja.

Dia menjelaskan, tindakan KPU Jayapura menetapkan calon terpilih anggota DPRD dapil Kota Jayapura 2 dengan tidak berdasarkan putusan Bawaslu Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme penetapan hasil pemilu dan bentuk pelanggaran asas kepastian hukum. Tindakan KPU RI yang menerbitkan surat Nomor: 1112/FY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 merupakan bentuk perbuatan yang melanggar asas kepastian hukum. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

KPK Lakukan Dua OTT Sekaligus
KPK Lakukan Dua OTT Sekaligus

Berita Sejenis

Masa Tahanan Dipotong 1,5 Tahun, KPK Hormati Putusan PK Irman Gusman

Masa Tahanan Dipotong 1,5 Tahun, KPK Hormati Putusan PK Irman Gusman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) terdakwa kasus pengurusan impor gula Irman G


Bawaslu dan BPK Siap Audit Keuangan KPU

Bawaslu dan BPK Siap Audit Keuangan KPU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) siap menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan anggaran penyelenggaraan Pemi


Bawaslu Satukan Persepsi dengan MA

Bawaslu Satukan Persepsi dengan MA

Kemarin (9/9) Ketua Bawaslu RI, Abhan beserta empat pimpinan lainnya, melakukan audiensi dengan MA.


Gakkumdu Komitmen Kawal Pilkada 2020

Gakkumdu Komitmen Kawal Pilkada 2020

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaku sering mendapat ancaman dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).


Bawaslu Soroti Indeks Kerawanan Pemilu

Bawaslu Soroti Indeks Kerawanan Pemilu

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menekankan pentingnya evaluasi diri.


Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengupayakan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.


Gakkumdu Belum Satu Arah

Gakkumdu Belum Satu Arah

Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) RI masih berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pi


KPU dan Bawaslu Rampungkan Putusan MK

KPU dan Bawaslu Rampungkan Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sudah rampung dilaksanakan.


Polri Abaikan Usulan Wapres soal Serang KKSB Papua

Polri Abaikan Usulan Wapres soal Serang KKSB Papua

Mabes Polri menolak usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melakukan serangan balik terhadap Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) Papua


Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sepenuhnya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!