Kriminal
Share this on:

Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

  • Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran
  • Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Polri untuk mengusut kematian sejumlah peserta aksi demonstrasi menolak rancangan undang-undang (RUU) bermasalah di beberapa daerah. Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyatakan, terdapat kejanggalan pada penyebab kematian para korban.

Salah satunya, Akbar Alamsyah, korban yang mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu. "Misalnya di kasus Akbar disiksa, disiksa oleh siapa? Di mana? Ini penting jangan sampai kemudian kita menimbulkan pertanyaan," kata Isnur, Minggu (13/10) kemarin.

Isnur menyatakan, penyebab kematian Akbar versi polisi akibat jatuh dari dinding berpagar Gedung DPR tidak masuk akal. Pasalnya, beber Isnur, Akbar meninggal lantaran ginjalnya hancur dan tempurung tengkorak yang remuk berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

Sehingga menurutnya, tidak masuk akal Akbar disebut meninggal lantaran terjatuh. Karena menurutnya, jika Akbar benar terjatuh, seharusnya organ tubuh yang terluka adalah leher, bukan kepala.

"(Akbar) ginjalnya hancur, tengkorak tempurung kepalanya remuk. Ini bukan karena jatuh. Kalau jatuh yang luka pasti lehernya, bukan kepalanya," tukas Isnur.

Isnur menambahkan, investigasi yang dilakukan polisi nantinya harus melibatkan Ombudsman dan Komnas HAM. Hasil dari investigasi pun, kata dia, dapat dijadikan bahan evaluasi terkait penanganan unjuk rasa di wilayah Jabodetabek bagi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Isnur pun menyoroti langkah kapolri melakukan mutasi jabatan terhadap Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigjen Polisi Iriyanto. Ia menduga, pencopotan tersebut terkait kematian dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Randi dan Yusuf Kardawi akibat terlibat dalam demonstrasi.

Ia lantas bertanya mengapa kapolri tidak bertindak tegas terhadap jajaran Polda Metro Jaya atas insiden kematian demonstran yang terjadi di Jakarta. "Pertanyaan penting, kenapa di Polda Metro tidak lakukan hal yang sama?" tandas Isnur.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Khalisah Khalid menuturkan, kasus kekerasan yang menimpa para demonstran ibarat kerikil dalam sebuah tatanan negara berdemokrasi.

Ia menilai, kematian para demonstran seharusnya tidak terjadi. Kendati demikian, ia menyeru kepada seluruh masyarakat untuk tetap berjuang di jalan demokrasi demi memperjuangkan hak-hak publik.

"Kita tahu kawan-kawan kita, sahabat kita, pejuang demokrasi, akhirnya harus meregang nyawa. Kita berduka. Kita kehilangan dan seharusnya ini tidak perlu terjadi. Tapi kami meyakini bahwa pengorbanan dari demokrasi ini tidak boleh berhenti," kata Khalisah.

Khalisah menyebut lantaran kejadian ini, rumah demokrasi seakan telah beralih dari semula di Gedung DPR menjadi Gedung KPK. Ia pun prihatin, Gedung DPR yang semestinya sebagai rumah demokrasi bagi rakyat justru menjadi tempat yang mematikan bagi para pejuang keadilan dan demokrasi.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Polisi Asep Adi Saputra menyebut luka berat yang diderita Akbar Alamsyah akibat terjatuh saat melompati pagar untuk menghindari kerusuhan. Asep mengatakan tidak ada tindakan kekerasan yang dialami oleh Akbar. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kejagung Soroti Human Trafficking

Kejagung Soroti Human Trafficking

Tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan serius. Selalu ada modus operandi baru yang rumit, pelik, dan kompleks.


Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut ada empat nama jenderal bintang dua (inspektur jenderal atau irjen) yang sangat berpotensi mengisi jabatan Kabareskrim.


KPK Bantu Polisi Usut Desa Misterius

KPK Bantu Polisi Usut Desa Misterius

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara.


Tak Ada OTT di Lampung Tengah

Tak Ada OTT di Lampung Tengah

Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK Mengada-ada

Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK Mengada-ada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Komnas HAM Beberkan Ciri-ciri Penembak Demonstran Mei Lalu

Komnas HAM Beberkan Ciri-ciri Penembak Demonstran Mei Lalu

Kekerasaan dan penganiayaan aparat kepolisian terhadap peserta aksi demonstrasi pada 21-23 Mei lalu diungkap.


KPK Pastikan Tetap Usut Dugaan Suap Impor Sapi

KPK Pastikan Tetap Usut Dugaan Suap Impor Sapi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan berhenti mengusut dugaan suap terkait impor sapi oleh Direktur CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman.


Berani Tidak Jaksa Agung Eksekusi 274 Terpidana Mati?

Berani Tidak Jaksa Agung Eksekusi 274 Terpidana Mati?

Ada 274 terpidana mati yang hingga kini belum dieksekusi oleh Kejaksaan. Mereka berasal dari berbagai kasus tindak pidana.


WNI Disiksa Majikannya di Malaysia sampai Buta

WNI Disiksa Majikannya di Malaysia sampai Buta

Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) berhasil menyelamatkan seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia, yang diduga menjadi korban penyiksaan.


Korupsi Dugaan Kredit Bank Syariah Mandiri Simalungun Belum Ada Tersangkanya

Korupsi Dugaan Kredit Bank Syariah Mandiri Simalungun Belum Ada Tersangkanya

Kejaksaan Agung masih menyelidiki sejumlah pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan PT. Bank Syariah Mandir



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!