Kriminal
Share this on:

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

  • Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik
  • Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti, dalam sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/8). Sidang beragendakan pemeriksaan saksi kasus dugaan suap kerja sama pelayaran antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) tersebut.

Asty Winasti dihadirkan JPU karena merupakan terdakwa untuk perkara yang sama. Ia berperan sebagai pemberi suap, sedangkan Bowo sebagai penerimanya. Dalam persidangan, jaksa sempat mengungkap adanya negosiasi antara Asty dengan Bowo perihal jumlah fee yang diminta. Fee tersebut diduga merupakan imbalan bagi Bowo setelah membantu pengurusan kerja sama pengangkutan amoniak antara PT HTK dan PT Pilog.

"Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) nomor 53, 'Bahwa sekitar bulan Desember 2018 Steven Wang (pemilik PT Tiga Macan) mengatakan kepada saya apabila mendapatkan kontrak dengan Pilog, Bowo meminta fee pribadi sebesar USD2 per metrik ton dari volume amoniak yang diangkut kapal MT Griya Borneo yang disewa oleh PT Pilog," ujar Jaksa Kiki Ahmad Yani membacakan BAP Asty.

Dalam BAP, Asty menyampaikan Steven Wang juga meminta fee sebesar tiga persen dari penyewaan kapal MT Griya Borneo oleh PT Pilog. Fee tersebut juga diminta langsung oleh Bowo lantaran Steven sudah berjasa membantu mediasi kedua pihak.

"Selain itu Steven Wang juga meminta fee tiga persen dari penyewaan kapal Borneo karena fee tersebut diminta Bowo dan Steven sudah berjasa membantu mediasi," ucap jaksa.

Masih dalam BAP, Asty kemudian melaporkan permintaan fee tersebut kepada Direktur PT HTK Taufik Agustono. Taufik pun menyampaikan agar terlebih dahulu menghitung keuntungan dari penyewaan kapal. Pihak PT HTK pun menganggap fee USD2 per metrik ton terlalu tinggi. Sehingga, Asty diminta menghubungi Steven untuk menyampaikan kepada Bowo bahwa fee yang disanggupi adalah USD1,5.

"Maka saya diminta negosiasi dengan Steven. Setelah dibicarakan internal PT HTK fee USD2 dolar terlalu tinggi. Saya diminta hubungi Steven menyampaikan ke Bowo fee USD1,5 per metrik ton'," terang jaksa membacakan BAP tersebut.

Asty yang duduk di kursi pesakitan pun membenarkan hal itu. Ia mengatakan, permintaan uang itu dilakukan sebelum kontrak kerja sama antara PT HTK dengan PT Pilog disahkan.

Tak hanya itu, Bowo juga disebut meminta uang sebesar Rp1 miliar kepada Asty. Diterangkan Asty, PT HTK awalnya merasa permintaan tersebut terlalu berat lantaran kontrak belum berjalan. Akan tetapi pada akhirnya, uang itu diberikan meski Asty menyebut sebagai pinjaman.

"Saya tidak punya kapasitas bicara (di) internal. Hasil pertemuan, agar advance payment bukan operasional namun merupakan pinjaman. Nanti (setelah) kontrak berjalan, akan dipotong dari komersial manajemen. Realisasi sudah berjalan dalam setiap pembayaran," kata Asty.

Permintaan fee Bowo bermula saat kontrak kerja pengangkutan amoniak antara PT HTK dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS) yang merupakan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik diputus. Kontrak itu antara lain berisi kerja sama pengangkutan amoniak PT KCS selama lima tahun dari 2013 sampai 2018 menggunakan kapal MT Griya Borneo milik PT HTK.

Namun, seiring didirikannya BUMN PT Pupuk Holding Company (PIHC), pada 2015 kontrak tersebut diputus. Hal ini lantaran urusan pengakutan amoniak PT KCS dialihkan kepada PT Pilog, anak usaha PT PIHC.

PT HTK pun berupaya agar kapalnya tetap bisa digunakan untuk mengangkut amoniak. Asty pun dikenalkan oleh Steven Wang kepada Bowo yang bertugas di Komisi VI untuk membantu niat perusahaan tersebut.

Dalam perkara ini, Bowo didakwa menerima suap sekitar Rp2,6 miliar. Itu merupakan imbalan lantaran Bowo telah membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pilog. Uang suap itu disebut diberikan oleh Asty sebagai perwakilan PT HTK. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Gerak cepat aparat hukum memroses kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Saat ini Kejaksaan telah menerima 7 berkas perkara atasnama korporasi dan 159 berk


Kirim Red Notice, Polisi Terbitkan DPO Veronica Koman

Kirim Red Notice, Polisi Terbitkan DPO Veronica Koman

Mabes Polri telah melakukan gelar perkara terkait kasus yang menjerat tersangka penyebaran hoaks Asrama Mahasiswa Papua, Veronica Koman.


KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


Potensi Sumber Daya Laut Indonesia Banyak yang Dicuri

Potensi Sumber Daya Laut Indonesia Banyak yang Dicuri

Potensi sumber daya laut Indonesia saat ini banyak yang dirampok oleh oknum dari dalam dan luar negeri.


Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan Bank BTN yang diduga bernilai Rp250 miliar masih terus dikembangkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi da


Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

Pemerintah Malaysia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia, terkait proses hukum tiga anak perusahaan asal Negeri Jiran, yang diduga terlibat dalam


Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Radikalisme telah masuk ke Institusi pendidikan. Dalam hal ini negara harus segera bertindak untuk menetralisir generasi penerus bangsa terpapar dari doktrin ra


Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Pemberitaan yang mengaitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan


Menunggu Penyelesaian Berkas Tersangka Karhutla

Menunggu Penyelesaian Berkas Tersangka Karhutla

Polisi terus berupaya menyelesaikan proses pemberkasan perkara, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!