Kriminal
Share this on:

Ada SP3, Izin Penyadapan KPK Dikontrol

  • Ada SP3, Izin Penyadapan KPK Dikontrol
  • Ada SP3, Izin Penyadapan KPK Dikontrol

JAKARTA - DPR RI akhirnya menyetujui revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua fraksi sepakat, meski banyak kalangan yang menolak usulan tersebut.

Revisi yang sudah diketuk palu ini terkait kewenangan lembaga antirasuah dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Salah satunya wacana menerbitkan SP3. KPK sendiri dengan tegas menolak revisi tersebut.

Poin-poin revisi UU KPK antara lain kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK dapat melakukan penyadapan. Namun, setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.

Selain itu, sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang.

KPK juga harus menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Selanjutnya harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik.

Penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut. Dengan catatan, apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan pengadilan.

Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menegaskan revisi UU KPK bukan tidak untuk melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Menurutnya, fraksi di DPR mencermati selama ini KPK begitu gencar melakukan aspek penindakan. Namun indeks korupsi tidak berkurang.

Karena itu, diperlukan paradigma baru dalam upaya pemberantasan korupsi. "Ke depan yang perlu dibangun adalah sistem yang menutup terjadi peluang perbuatan korupsi. Bukan sekadar menangkap kemudian menahan pelakunya," ujar Arsul di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Orientasi pemberantasan korupsi, lanjutnya, tidak hanya berdasarkan kuantitas berapa orang yang berhasil dijebloskan ke penjara. Tetapi, berapa banyak kerugian negara yang dapat dikembalikan. Dia memastikan pembahasan revisi UU KPK harus mengarah kepada hal-hal tersebut. Khususnya memaksimalkan fungsi-fungsi pencegahan.

"Contoh KPK bisa masuk dalam proyek-proyek pemerintahan yang besar. Yakni melakukan pendampingan. Sehingga sejak awal bisa dilakukan pencegahan," paparnya.

Selain itu, Arsul berharap KPK dapat menyasar praktik korupsi besar seperti mafia pangan, illegal logging dan lainnya. Sementara untuk kasus korupsi kecil dapat diselesaikan kepolisian dan kejaksaan di wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengaku setuju dengan revisi UU KPK. Dia juga optimistis revisi UU KPK ini disetujui Presiden Joko Widodo. Dia memastikan revisi bukan melemahkan KPK.

"Saya optimis Presiden Jokowi juga setuju revisi UU KPK. Karena dalam revisi ini yang dibangun adalah sistem," jelas Desmond.

Menurutnya, revisi ini justru untuk menjadikan KPK lebih baik ke depan. Selain itu, persoalan penyadapan juga harus diawasi oleh dewan pengawas. Juag sola kewenangan SP3. DPR, lanjutnya, ingin setiap orang memiliki kepastian hukum.

"Jangan dong orang kok bertahun-tahun jadi terdakwa, tersangka. Harus ada kepastian hukum di sini," ucapnya.

Terkait adanya penolakan dari KPK, Desmond mengatakan sebagai pelaksana lembaga tersebut tidak memiliki kapasitas menolak revisi. KPK, jelas Desmond, adalah pelaksana UU, bukan pembuat UU. "Kan aneh, pelaksana UU menolak. Yang punya kapasitas itu adalah pemerintah dan DPR. KPK harusnya bangun sistem. Dan ini yang harus diatur dalam UU," terangnya.

Terpisah, Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku belum melihat draf Revisi UU KPK. Dia belum menyatakan sikap pemerintah terkait revisi itu. Yasonna menjelaskan DPR tentu akan mengundang pemerintah untuk membahas hal ini. "Ya kita lihat nantilah. UU itu kan dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Saya belum lihat draf revisinya," jelas Yasonna.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dengan tegas menolak revisi UU KPK. Revisi ini dinilai berimplikasi negatif terhadap kinerja KPK. "Sikap KPK tegas menolak. Revisi ini jelas akan berdampak pada kerja KPK," tegas Saut.

Hal senada juga disampaikan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. Dia menyatakan saat ini revisi belum dibutuhkan. Dia menduga revisi ini salah satu upaya melemahkan KPK. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menegaskan pihaknya sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran dewan pengawas (dewas).


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


ICW Siapkan Judicial Review ke MK

ICW Siapkan Judicial Review ke MK

Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.


Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka terkait pengajuan proposal dana hibah KONI.


KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (17/9) kemarin.


Pelantikan Dua Pejabat KPK Tetap Sah

Pelantikan Dua Pejabat KPK Tetap Sah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo resmi melantik Cahya Harefa sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direk


Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Pemberitaan yang mengaitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan


Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, mendapat apresiasi dari Polri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!