Kriminal
Share this on:

Alex Noerdin Diperiksa Enam Jam

  • Alex Noerdin Diperiksa Enam Jam
  • Alex Noerdin Diperiksa Enam Jam

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mencari mangsa baru. Kali ini, mantan gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang menjadi targetnya. Ia diperiksa Kejaksaan Agung RI selama lebih dari enam jam terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pencairan dana hibah pada tahun anggaran 2013.

Alex Noerdin tiba di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu, pukul 09.00 WIB dan keluar pukul 15.25 WIB. Terkait ketidakhadirannya untuk memenuhi panggilan Kejagung sebelumnya, ia mengaku sedang berada di luar kota.

Ketika ditanya tentang kemungkinan statusnya berubah dari saksi menjadi tersangka, ia hanya menjawab singkat dan enggan menanggapi hal tersebut. "Jangan ngomong seperti itu," ucap Alex Noerdin, kemarin (14/8).

Sementara saat ditanya keterlibatannya dalam kasus itu, ia hanya melempar senyum kepada pewarta yang sudah menunggunya dan memasuki mobil untuk meninggalkan Kompleks Kejagung. Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Yusri Effendy terkait kapasitasnya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (KTAPD).

Kasus dugaan korupsi itu berawal pada tahun anggaran 2013 pemerintah provinsi menganggarkan dana hibah di dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2,1 triliun. Dari jumlah tersebut, yang terealisasi sebesar Rp2 triliun disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri atas lembaga swasta/instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Penganggaran dan penyaluran dana hibah itu dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Akibatnya, keuangan negara merugi senilai Rp21 miliar.

Dari jumlah tersebut, yang terealisasi sebesar Rp2 triliun disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri atas lembaga swasta/instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Penganggaran dan penyaluran dana hibah itu dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Akibatnya, keuangan negara merugi senilai Rp21 miliar.

Ada pun penyidik sebelumnya telah menetapkan dua orang tersangka untuk kasus itu, yakni mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan berinisial LPLT dan mantan Kepala Kesbangpol Sumatera Selatan berinisial I. Keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Sumatera Selatan.

Terpisah, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pemeriksaan kasus dugaan korupsi pencarian dana hibah dan bansos Pemprov Sumsel tahun 2013 terus berjalan dan semakin jelas persoalannya seperti apa. "Proses sudah cukup lama, berjalan terus pada saatnya akan semamin jelas persoalannya seperti apa," kata Prasetyo.

Kasus dugaan korupsi bansos Sumatera Selatan ini sudah lama bergulir sejak 2013. Awal Agustus, tepatnya Kamis (1/8), Kejaksaan Agung memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Yusri Effendy, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. "Ya itu (pemeriksaan) bagian dari upaya menangani kasus tersebut, di sini diperlukan," katanya.

Kasus ini juga sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Kepala BPKAD Sumatra Selatan Laonma Tobing dan mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatra Selatan Ikhwanuddin. "Pada saatnya akan semakin jelas persoalannya seperti apa, siapa yang harus bertanggungjawab lagi selain yang sudah dihukum dua orang ini."

Kasus ini juga telah menyeret nama mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang diperiksa Kejaksaan Agung pada 2016. "Nanti kembali prinsipnya setiap orang memiliki hak dan kewaiban yang sama di depan hukum," kata Prasetyo.

Penyalahgunaan dana bantuan sosial itu terungkap setalah audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan beberapa kesalahan, diantaranya, profosal diajukan oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan serta pihak-pihak lain secara perseorangan (pribadi) atau bukan organisasi masyarakat.

Kemudian, penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi seperti pembelian mobil serta menghadiri sejumlah acara yang di luar agenda kedinasan seperti pelantikan kepala desa. (lan/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Satgas Antimafia Bola Polri Dihiidupkan Lagi

Satgas Antimafia Bola Polri Dihiidupkan Lagi

Satgas Antimafia Bola kembali dibentuk untuk mengungkap kasus-kasus sepakbola Tanah Air dalam enam bulan ke depan.


Kejati Jateng Diperiksa Kejagung

Kejati Jateng Diperiksa Kejagung

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung tengah melakukan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau suap terkait kasus kepabeanan yang ditangani Kejaksa


Mantan Sekda Sumsel Diperiksa Kejagung

Mantan Sekda Sumsel Diperiksa Kejagung

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mengembangkan kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Provinsi Sumatra Selatan tahun anggaran 2013.


Diduga Terima Suap, Anggota DPR Diperiksa KPK

Diduga Terima Suap, Anggota DPR Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman sebagai tersangka kasus dugaan suap.


Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

Emirsyah Satar Diperiksa Soal Rekening Suap

KPK memeriksa tersangka kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.


Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Mochamad Iriawan mengakui pernah mengingatkan Novel Baswedan terkait ancaman ke penyidik KPK.


Nasib Rizieq Syihab Tak Disinggung

Nasib Rizieq Syihab Tak Disinggung

Lebih dari 1 jam Joko Widodo dan Prabowo Subianto bertemu. Keduanya terlibat banyak perbincangan.


Mantan Kapolres Tegal Diperiksa TGPF terkait Kasus Novel

Mantan Kapolres Tegal Diperiksa TGPF terkait Kasus Novel

Teka-teki jenderal bintang tiga polisi yang diperiksa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan akhirnya terungkap.


SKL BLBI Seret Laksmana Sukardi

SKL BLBI Seret Laksmana Sukardi

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 1999-2000 Laksamana Sukardi diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


OTT di Kepri, KPK Amankan Kepala Daerah dan Bawahannya

OTT di Kepri, KPK Amankan Kepala Daerah dan Bawahannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku berhasil mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Riau.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!