Kriminal
Share this on:

Amankan Dua Tersangka Suap, KPK Sita Dolar Singapura Hampir Semiliar

  • Amankan Dua Tersangka Suap, KPK Sita Dolar Singapura Hampir Semiliar
  • Amankan Dua Tersangka Suap, KPK Sita Dolar Singapura Hampir Semiliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP). Kedua tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Taswin Nur.

Penetapan para tersangka ini merupakan hasil lanjutan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Penindakan KPK di Jakarta pada Rabu (31/7) hingga Kamis (1/8). Pada OTT itu, KPK berhasil mengamankan tiga orang.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, Andra Agussalam diduga menerima suap sedikitnya SGD96.700 (setara hampir Rp1 miliar) dari Taswin Nur. Suap tersebut diberikan agar proyek BHS pada PT APP dikerjakan oleh PT INTI.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, penerima (suap) Andra Agussalam dan pemberi (suap) Taswin Nur," ujar Basaria dalam jumpa pers di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/8).

Dalam konstruksi perkara, kata Basaria, PT APP mulanya berencana melakukan tender pengadaan BHS. Andra Agussalam sempat mengarahkan agar PT APP melakukan penjajakan penunjukan langsung pengadaan proyek kepada PT INTI.

Padahal dalam pedoman perusahaan dijelaskan, penunjukan langsung hanya bisa dilakulan jika terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemilik paten.

Lebih lanjut dipaparkan Basaria, Andra juga mengarahkan agar diselenggarakan negosiasi untuk meningkatkan uang muka dari 15% menjadi 20% untuk modal awal PT INTI lantaran ada kendala cashflow pada perusahaan tersebut.

Atas arahan Andra, Executive General Manager Divisi Airport Maintenance PT Angkasa Pura II Marzuki Battung kemudian menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT INTI. Berdasarkan hasil penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT INTI terlalu mahal sehingga kontrak pengadaan BHS belum bisa terealisasi.

Tak hanya Marzuki, Andra juga diduga mengarahkan Direktur PT APP Wisnu Raharjo agar mempercepat penandatanganan kontrak agar uang muka segera cair. Sehingga PT INTI dapat menggunakannya sebagai modal awal.

Uang suap SGD96.700 pun diberikan kepada Andra sebagai imbalan atas tindakannya mengawal proyek BHS agar dikerjakan PT INTI. KPK pun menerima informasi bahwa PT INTI akan memperoleh proyek pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II senilai Rp86 miliar.

Atas perbuatannya, Andra Agussalam disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Taswin Nur disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, PT Angkasa Pura II menyatakan akan menghormati proses hukum terkait pemeriksaan Direktur Keuangan perseroan oleh KPK. "AP II mendukung penuh kepatuhan hukum di mana pun dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang terhadap hal ini, kata Plt Vice President Corporate Communication Dewandono Prasetyo dalam keterangan tertulis.

Dewandono mengatakan saat ini kegiatan operasional perusahaan tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan kualitas pelayanan publik tidak akan terpengaruh dengan kasus ini.

Terpisah, Kementerian BUMN menegaskan tidak menoleransi para direksi, komisaris, maupun jajaran pegawai BUMN lain, yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai instruksi Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Begitu mengetahui ada jajaran BUMN yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, maka pihak yang terlibat korupsi tersebut akan langsung diberhentikan," ujar Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II Kementerian BUMN Muhammad Khoerur Roziqin.

Roziqin menjelaskan bahwa hal tersebut sudah merupakan komitmen awal dan dipahami seluruh komisaris, direksi, maupun jajaran pegawai BUMN lainnya. "Tidak ada toleransi sama sekali. Siapapun yang terkena OTT akan diberhentikan dan ini sudah dipahami oleh semua jajaran BUMN," tegasnya.

Semua sistem saat ini, menurut Roziqin, sudah dibangun sedemikian rapi sehingga jika terjadi pelanggaran maka Kementerian BUMN memberikan tindakan sangat tegas. "Selalu begitu, jadi begitu ada OTT maka arahnya selalu ke situ (keputusan pemberhentian)," katanya.

Saat ditanya apakah Kementerian BUMN sudah menyiapkan pengganti direksi BUMN yang terkena OTT tersebut, Roziqin mengatakan hal tersebut akan diproses lebih lanjut. (riz/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Berkas Kasus Polisi Tembak Polisi Dilimpahkan

Berkas Kasus Polisi Tembak Polisi Dilimpahkan

Berkas perkasa kasus penembakan yang dilakukan tersangka Brigadir Rangga Tianto terhadap Bripka Rahmat Efendi telah selesai. Dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan.


Anggota Polri Diculik dan Dibunuh KKB Papua

Anggota Polri Diculik dan Dibunuh KKB Papua

Dua anggota Polri dihadang kelompom kriminal bersenjata di sekitar kampung Usir, Kabupaten Puncak, Papua, Senin (12/8) kemarin.


Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namanya jika tidak bereaksi cepat. Ini setelah mendapatkan beberapa sinyal kuat atas kasus dugaan suap impor bawang.


Kasus Suap Jaksa Kejati Jateng Berlanjut

Kasus Suap Jaksa Kejati Jateng Berlanjut

Kejaksaan Agung mempercepat proses kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau suap terkait kasus kepabeanan.


KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK mengaku tengah mendalami dugaan adanya praktik memperdagangkan pengaruh dalam kasus suap impor bawang putih.


Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Tim Wilayah XI Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menemukan potensi penyelamatan aset di Provinsi Maluku Utara Rp100 miliar.


Dua WNI Curanmor di Malaysia

Dua WNI Curanmor di Malaysia

Kepolisian Malaysia menangkap dua pria warga negara Indonesia (WNI) terkait pencurian sepeda motor.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!