Kriminal
Share this on:

Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

  • Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi
  • Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan DPR RI.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Tim Transisi dibentuk atas inisiasi pimpinan KPK. Selain menganalisis materi UU KPK yang baru, Tim Transisi kata Febri juga bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pemberantasan korupsi di tengah situasi sulit.

"Pimpinan telah membentuk Tim Transisi yang menjalankan tugas-tugas prinsip seperti melakukan analisis terhadap materi-materi RUU KPK yang telah disahkan di paripurna tersebut," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/9) kemarin.

Febri mengungkap, pembentukan Tim Transisi dilakukan lantaran pihaknya menemukan adanya sejumlah perubahan yang berpotensi melemahkan KPK. Selain itu, Tim Transisi juga bertugas mengidentifikasi konsekuensi UU KPK yang baru terhadap kelembagaan, sumber daya manusia, serta pelaksanaan tugas di bidang penindakan, pencegahan, mau pun unit lain.

Dipaparkan Febri, hasil kerja Tim Transisi nantinya berupa rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan kepada pimpinan KPK. Rekomendasi tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap.

Febri menambahkan, pembentukan Tim Transisi bukan sebagai persiapan untuk mengajukan uji materi UU KPK baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dijelaskan Febri, Tim Transisi nantinya akan berfokus pada analisis terhadap pasal-pasal dalam segi kata, kalimat, ayat, hingga bab yang diubah.

"Itu semua kami analisis untuk melihat konsekuensi RUU kemarin terhadap kelembagaan KPK, operasional KPK dalam pelaksanaan tugas, termasuk soal SDM," kata Febri.

Febri mengungkap, komposisi pihak-pihak yang tergabung dalam Tim Transisi berisi pegawai KPK yang menjalankan fungsi di bidang hukum, SDM, anggaran, dan komunikasi. Namun, ia menyatakan KPK tak menutup kemungkinan akan melibatkan para ahli di Tim Transisi.

"Kami terbuka kemungkinan libatkan ahli untuk berdiskusi. Karena ada beberapa ketentuan yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Agar lebih meminimalisir keraguan dalam implementasi aturan itu," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pimpinan lembaga antirasuah telah melakukan pembicaraan dengan Biro Hukum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Ia berharap, dalam kurun satu bulan ke depan UU KPK yang baru dapat segera dipelajari untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh KPK. Salah satunya mengenai perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami berharap dalam satu bukan itu sudah ada gambaran dan langkah langkah yang ditentukan kedepan. Ada waktu sekitar satu bulan untuk membahas itu semua," tuturnya.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah resmi mengesahkan RUU revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR, Selasa (17/9). Berdasarkan laporan hasil pembahasan revisi, diketahui tujuh fraksi menyatakan setuju, dua fraksi yakni PKS dan Gerindra memberi catatan mengenai Dewan Pengawas, dan Fraksi Demokrat yang belum menyatakan pendapatnya. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

ICW Siapkan Judicial Review ke MK
ICW Siapkan Judicial Review ke MK

Berita Sejenis

Bawaslu Minta Regulasi Baru soal Pilkada

Bawaslu Minta Regulasi Baru soal Pilkada

Regulasi pengawasan dan peradilan pada Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) jadi sorotan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).


KPK Data aset Pemprov Sulsel

KPK Data aset Pemprov Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian monitoring evaluasi (monev) koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) terintegrasi di Provinsi Sulawesi


KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melimpahkan berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ja


Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa harta kekayaan 35 penyelenggara negara se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).


Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Sebanyak 23 pengacara disiapkan mantan Menpora Imam Nahrawi dalam menjalani sidang gugatan Praperadilan diajukannya.


Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Jokowi Ditagih Ungkap Kasus Novel Baswedan

Jokowi Ditagih Ungkap Kasus Novel Baswedan

Tenggat waktu tiga bulan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Tim Teknis bentukan Polri untuk mengungkap kasus Novel Baswedan berakhir 19 Oktober


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!