Kriminal
Share this on:

Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

  • Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK
  • Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak bisa melakukan audit dana kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin. Dana kampanye Jokowi-Maruf Amin tengah menjadi sorotan tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6) kemarin.

Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, ada perbedaan menonjol antara jumlah total kekayaan pribadi capres 01 Jokowi dalam LHKPN dengan sumbangan untuk dana kampanye. Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tidak bisa melakukan audit dana kampanye salah satu paslon. Hal ini lantaran terbentur dengan peraturan yang ada.

"Dalam konteks proses pemilu itu bukan menjadi kewenangan KPK," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin.

Aturan mengenai audit dana kampanye tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 24 tahun 2018. Pasal 56 ayat (1) menyebut, audit dana kampanye pemilu dilakukan oleh akuntan publik dengan menggunakan standar perikatan asuransi.

Sedangkan, kata Febri, KPK hanya menjadi lembaga yang memfasilitasi peserta pemilu untuk melaporkan harta kekayaannya. "Jadi mari kita hormati saja institusi-institusi yang sudah memiliki kewenangan itu berdasarkan undang-undang," ungkapnya.

Dalam persidangan sengketa Pilpres 2019, Bambang menilai, terdapat ketiaksesuaian antara total harta kekayaan pribadi Jokowi dengan besaran dana kampanye yang disumbangkan. Ia menjelaskan, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Joko Widodo yang diumumkan KPU pada 12 April 2019, tercatat total harta kekayaan mencapai Rp50 miliar dengan kas dan setara kas sebanyak Rp6 miliar.

Kemudian, dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 25 April 2019 menunjukkan sumbangan pribadi Jokowi berbentuk uang mencapai Rp19,5 miliar dan berupa barang sebesar Rp25 juta.

"Menjadi janggal ketika kas dan setara kas di dalam Harta Kekayaan pribadi Joko Widodo berdasarkan LHKPN hanya berjumlah Rp6 Miliar, tertanggal 12 April 2019, mampu menyumbang ke rekening kampanye Rp19 miliar pada 25 April 2019. Dalam waktu 13 hari bertambah Rp13 miliar," ujar Bambang saat membacakan permohonan sengketa.

Bambang juga menyoroti adanya sumbangan dari perkumpulan Golfer TRG sebesar Rp18.197.500.000 dan perkumpulan Golfer TBIG sebesar Rp19.724.404.138. Ia mengutip hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 Januari 2019 yang menduga perkumpulan Golfer TRG dan perkumpulan Golfer TBIG adalah dua perusahaan milik Wahyu Sakti Trenggono, yakni PT Tower Bersama Infrastructure dan Teknologi Riset Global Investama.

Diketahui Wahyu Sakti Trenggono merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Dalam analisis ICW, kata Bambang, patut diduga sumbangan dari dua perkumpulan tersebut bertujuan untuk mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya dan penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp2,5 miliar.

Selain itu, Bambang menyoroti tiga kelompok penyumbang dana kampanye Jokowi-Ma'ruf, yaitu Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng dan Pengusaha Muda Semarang. Masing-masing menyumbangkan dana kampanye sebesar Rp5 miliar, Rp15,7 miliar dan Rp13 miliar Namun, Ia mengatakan, ketiga kelompok tersebut memiliki alamat, NPWP dan nomor identitas pimpinan kelompok yang sama.

"Sudah sangat jelas adanya kecurangan, dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari lelompok sebesar Rp25 miliar," tandas mantan Wakil Ketua KPK itu. (riz/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakart


Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I


Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Tiga dari lima orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!