Kriminal
Share this on:

Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

  • Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK
  • Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak bisa melakukan audit dana kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin. Dana kampanye Jokowi-Maruf Amin tengah menjadi sorotan tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6) kemarin.

Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, ada perbedaan menonjol antara jumlah total kekayaan pribadi capres 01 Jokowi dalam LHKPN dengan sumbangan untuk dana kampanye. Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tidak bisa melakukan audit dana kampanye salah satu paslon. Hal ini lantaran terbentur dengan peraturan yang ada.

"Dalam konteks proses pemilu itu bukan menjadi kewenangan KPK," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin.

Aturan mengenai audit dana kampanye tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 24 tahun 2018. Pasal 56 ayat (1) menyebut, audit dana kampanye pemilu dilakukan oleh akuntan publik dengan menggunakan standar perikatan asuransi.

Sedangkan, kata Febri, KPK hanya menjadi lembaga yang memfasilitasi peserta pemilu untuk melaporkan harta kekayaannya. "Jadi mari kita hormati saja institusi-institusi yang sudah memiliki kewenangan itu berdasarkan undang-undang," ungkapnya.

Dalam persidangan sengketa Pilpres 2019, Bambang menilai, terdapat ketiaksesuaian antara total harta kekayaan pribadi Jokowi dengan besaran dana kampanye yang disumbangkan. Ia menjelaskan, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Joko Widodo yang diumumkan KPU pada 12 April 2019, tercatat total harta kekayaan mencapai Rp50 miliar dengan kas dan setara kas sebanyak Rp6 miliar.

Kemudian, dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 25 April 2019 menunjukkan sumbangan pribadi Jokowi berbentuk uang mencapai Rp19,5 miliar dan berupa barang sebesar Rp25 juta.

"Menjadi janggal ketika kas dan setara kas di dalam Harta Kekayaan pribadi Joko Widodo berdasarkan LHKPN hanya berjumlah Rp6 Miliar, tertanggal 12 April 2019, mampu menyumbang ke rekening kampanye Rp19 miliar pada 25 April 2019. Dalam waktu 13 hari bertambah Rp13 miliar," ujar Bambang saat membacakan permohonan sengketa.

Bambang juga menyoroti adanya sumbangan dari perkumpulan Golfer TRG sebesar Rp18.197.500.000 dan perkumpulan Golfer TBIG sebesar Rp19.724.404.138. Ia mengutip hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 Januari 2019 yang menduga perkumpulan Golfer TRG dan perkumpulan Golfer TBIG adalah dua perusahaan milik Wahyu Sakti Trenggono, yakni PT Tower Bersama Infrastructure dan Teknologi Riset Global Investama.

Diketahui Wahyu Sakti Trenggono merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Dalam analisis ICW, kata Bambang, patut diduga sumbangan dari dua perkumpulan tersebut bertujuan untuk mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya dan penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp2,5 miliar.

Selain itu, Bambang menyoroti tiga kelompok penyumbang dana kampanye Jokowi-Ma'ruf, yaitu Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng dan Pengusaha Muda Semarang. Masing-masing menyumbangkan dana kampanye sebesar Rp5 miliar, Rp15,7 miliar dan Rp13 miliar Namun, Ia mengatakan, ketiga kelompok tersebut memiliki alamat, NPWP dan nomor identitas pimpinan kelompok yang sama.

"Sudah sangat jelas adanya kecurangan, dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari lelompok sebesar Rp25 miliar," tandas mantan Wakil Ketua KPK itu. (riz/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada seorang pengawal tahanan (waltah) Rutan KPK berinisial M.


Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan akan diumumkan hari ini, Rabu (17/7).


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

KPK berharap vonis yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan dapat menjadi pembelajaran bagi politisi lain.


Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Polemik unsur Kejaksaan dan Polri dalam mengikuti seleksi calon pimpinan KPK masih terus memanas.


Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Mochamad Iriawan mengakui pernah mengingatkan Novel Baswedan terkait ancaman ke penyidik KPK.


Polisi Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Habil Marati

Polisi Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Habil Marati

Polri tengah mempertimbangkan penangguhan penahanan Habil Marati, tersangka kasus makar yang dituding berperan sebagai penyandang dana.


Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Tim KPK berhasil mengungkap sandi transaksi dugaan suap yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.


Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

(KPK menggelar rangkaian penyidikan terkait kasus dugaan suap pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.


Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MA Bukan Kasasi

Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MA Bukan Kasasi

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyangkal membuat permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!