Kriminal
Share this on:

Awas Didenda, Polri Pasang Alat Pengintai Ajakan Golput

  • Awas Didenda, Polri Pasang Alat Pengintai Ajakan Golput
  • Awas Didenda, Polri Pasang Alat Pengintai Ajakan Golput

JAKARTA - Pernyataan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bahwa pihak yang mengajak untuk tidak memiliki dalam pemilu bisa dipidana mendapat dukungan.

Bahkan, Korps Bhayangkara memastikan pidana terhadap orang yang menghasut untuk golput bisa dilakukan dengan dua Undang-Undang (UU), yakni UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pemilu.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, pidana terhadap pihak yang menghasut untuk golput itu dijerat pidana, namun bergantung perbuatan dan sarana yang digunakan. "Ini berpengaruh terhadap UU mana yang akan dipakai," jelasnya.

Bila perbuatan itu dipastikan pidana, dengan media atau sarana elektronik. Maka, penyidik bisa menjeratnya dengan UU ITE. "Sesuai dengan perbuatan dan fakta hukum yang terjadi," terangnya ditemui di Mabes Polri, kemarin (27/3).

Dalam UU Pemilu juga terdapat pasal untuk menjerat penghasut untuk golput tersebut. Pada pasal 105 menyebutkan barang siapa menghasut seseorang untuk tidak memenuhi hak pilih bisa dipidana. "Ada denda juga ya," urainya.

Selanjutnya, mekanismenya bila ditemukan adanya perbuatan menghasut untuk golput, penyidik harus mencocokkannya dengan barang bukti yang didapatkan. Yang kemudian bisa disusun konstruksi hukumnya. "Hingga tepat mana regulasi yang dikenakan," jelasnya.

Dia menjelaskan, pastinya semua untuk menjerat secara hukum itu bergantung dari peristiwanya. "Jadi, diharapkan setiap orang untuk tidak melakukan ajakan dan hasutan untuk golput," urainya.

Karena itu, Polri akan memonitoring kemungkinan adanya ajakan untuk golput. Baik secara media elektronik atau sarana lainnya. "Kita lihat semua," papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan, sebenarnya ajakan golput merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan hak politik warga atau civil liberties. "Seharusnya kebebasan sipil itu dilindungi negara, bukan diancam pidana. Karena negara ada untuk melindungi hak politik warganya," ujarnya.

Warga negara bisa menyuarakan pendapatnya baik melalui pemilu atau pun mekanisme lainnya. "Jangan sampai publik menganggap bahwa satu-satunya jalur suara itu hanya pemilu," jelasnya.

Adanya ajakan golput itu harusnya membuat negara berpikir, mengapa partisipasi politik warga menurun dalam pemilu. "Apakah karena faktor rasional atau justru negara belum siap menyelenggarakan demokrasi yang substansial," terangnya. (idr/ful/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Situasi Keamanan Nasional Sudah Kondusif

Situasi Keamanan Nasional Sudah Kondusif

Pasca kerusuhan saat aksi unjuk rasa 21-22 Mei 2019 di sejumlah daerah, Polri menyatakan situasi keamanan secara nasional sudah sangat kondusif.


Polri Sebut Pecat Anggotanya yang LGBT Sesuai Aturan

Polri Sebut Pecat Anggotanya yang LGBT Sesuai Aturan

Seorang oknum anggota Polri berinisial TT yang mempunyai kelainan seksual melakukan gugatan kepada institusinya, utamanya Polda Jawa Tengah.


Lusa, Permadi dan Lieus Sungkharisma Kembali Diperiksa Bareskrim

Lusa, Permadi dan Lieus Sungkharisma Kembali Diperiksa Bareskrim

Politisi Gerindra Permadi dan aktivis sosial Lieus Sungkharisma kompak mangkir dari panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri, Selasa (14/3) kemarin.


Polri Akui Lambat Keluarkan Surat Pencekalan Bachtiar Nasir

Polri Akui Lambat Keluarkan Surat Pencekalan Bachtiar Nasir

Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir mangkir dari panggilan penyidik Bareskrim Polri, Selasa (14/5).


Tersangka Korupsi Alsintan Masih Gelap

Tersangka Korupsi Alsintan Masih Gelap

Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) 2015 lalu belum jelas.


KPK Kuatkan Alat Bukti Gelontoran Rp11,5 Miliar untuk Aspri Menpora

KPK Kuatkan Alat Bukti Gelontoran Rp11,5 Miliar untuk Aspri Menpora

Menjerat pelaku lain dalam perkara suap dana hibah pengawasan dan pendampingan (wasping) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bukan hal gampang.


Dianggap Politis, Polisi Garap Bachtiar Nasir lewat Dua Alat Bukti

Dianggap Politis, Polisi Garap Bachtiar Nasir lewat Dua Alat Bukti

Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan mantan Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir sebagai tersangka.


Polri Petakan Kelompok Anarcho Syndicalism

Polri Petakan Kelompok Anarcho Syndicalism

Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian menyebut biang keladi kericuhan pada Perayaan Mayday di Kota Bandung, Rabu (1/5) merupakan kelompok bernama Anarcho Syndicali


KPK Akan Periksa Romy di RS Polri

KPK Akan Periksa Romy di RS Polri

KPK membuka peluang untuk memeriksa mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romy di RS Polri Kramat Jati.


Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan

Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan

Polri mendeteksi adanya peningkatan penyebaran informasi yang sarat provokasi dengan tujuan membuat kerusuhan.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!