Kriminal
Share this on:

Awas Didenda, Polri Pasang Alat Pengintai Ajakan Golput

  • Awas Didenda, Polri Pasang Alat Pengintai Ajakan Golput
  • Awas Didenda, Polri Pasang Alat Pengintai Ajakan Golput

JAKARTA - Pernyataan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bahwa pihak yang mengajak untuk tidak memiliki dalam pemilu bisa dipidana mendapat dukungan.

Bahkan, Korps Bhayangkara memastikan pidana terhadap orang yang menghasut untuk golput bisa dilakukan dengan dua Undang-Undang (UU), yakni UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pemilu.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, pidana terhadap pihak yang menghasut untuk golput itu dijerat pidana, namun bergantung perbuatan dan sarana yang digunakan. "Ini berpengaruh terhadap UU mana yang akan dipakai," jelasnya.

Bila perbuatan itu dipastikan pidana, dengan media atau sarana elektronik. Maka, penyidik bisa menjeratnya dengan UU ITE. "Sesuai dengan perbuatan dan fakta hukum yang terjadi," terangnya ditemui di Mabes Polri, kemarin (27/3).

Dalam UU Pemilu juga terdapat pasal untuk menjerat penghasut untuk golput tersebut. Pada pasal 105 menyebutkan barang siapa menghasut seseorang untuk tidak memenuhi hak pilih bisa dipidana. "Ada denda juga ya," urainya.

Selanjutnya, mekanismenya bila ditemukan adanya perbuatan menghasut untuk golput, penyidik harus mencocokkannya dengan barang bukti yang didapatkan. Yang kemudian bisa disusun konstruksi hukumnya. "Hingga tepat mana regulasi yang dikenakan," jelasnya.

Dia menjelaskan, pastinya semua untuk menjerat secara hukum itu bergantung dari peristiwanya. "Jadi, diharapkan setiap orang untuk tidak melakukan ajakan dan hasutan untuk golput," urainya.

Karena itu, Polri akan memonitoring kemungkinan adanya ajakan untuk golput. Baik secara media elektronik atau sarana lainnya. "Kita lihat semua," papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan, sebenarnya ajakan golput merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan hak politik warga atau civil liberties. "Seharusnya kebebasan sipil itu dilindungi negara, bukan diancam pidana. Karena negara ada untuk melindungi hak politik warganya," ujarnya.

Warga negara bisa menyuarakan pendapatnya baik melalui pemilu atau pun mekanisme lainnya. "Jangan sampai publik menganggap bahwa satu-satunya jalur suara itu hanya pemilu," jelasnya.

Adanya ajakan golput itu harusnya membuat negara berpikir, mengapa partisipasi politik warga menurun dalam pemilu. "Apakah karena faktor rasional atau justru negara belum siap menyelenggarakan demokrasi yang substansial," terangnya. (idr/ful/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) kemarin, berjalan lanca


Jokowi Ditagih Ungkap Kasus Novel Baswedan

Jokowi Ditagih Ungkap Kasus Novel Baswedan

Tenggat waktu tiga bulan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Tim Teknis bentukan Polri untuk mengungkap kasus Novel Baswedan berakhir 19 Oktober


30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

TNI dan Polri memastikan siap mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) mendatang.


Simpan Kapsul Sabu di Kemaluannya, Dua Wanita Thailand Ditangkap

Simpan Kapsul Sabu di Kemaluannya, Dua Wanita Thailand Ditangkap

Tujuh pelaku dari tiga sindikat peredaran sabu berhasil ditangkap Direktorat tindak pidana narkoba (Dittidnarkoba) Polri.


Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Tindakan tegas dilakukan Polri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.


36 Terduga Teroris Ditangkap, Dua Anggota Polwan

36 Terduga Teroris Ditangkap, Dua Anggota Polwan

Dua anggota polisi wanita (Polwan) diamankan Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Keduanya ditangkap di Yogyakarta.


Korupsi Alkes, Kajati Sulteng Bidik Tersangka Baru

Korupsi Alkes, Kajati Sulteng Bidik Tersangka Baru

Penyidik pidana khusus Kejaksaam Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes)


10 Jalur Perdagangan Orang Terendus Polisi

10 Jalur Perdagangan Orang Terendus Polisi

Sedikitnya sepuluh rute atau jalur human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang berhasil diidentifikasi Polri


Jelang Pelantikan, Komplek Parlemen Dijaga 30 Ribu TNI-Polri

Jelang Pelantikan, Komplek Parlemen Dijaga 30 Ribu TNI-Polri

Kurang lebih 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.


Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Polri untuk mengusut kematian sejumlah peserta aksi demonstrasi menolak rancangan undang-undang (RUU) bermasalah d



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!