Kriminal
Share this on:

Awas Didenda, Polri Pasang Alat Pengintai Ajakan Golput

  • Awas Didenda, Polri Pasang Alat Pengintai Ajakan Golput
  • Awas Didenda, Polri Pasang Alat Pengintai Ajakan Golput

JAKARTA - Pernyataan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bahwa pihak yang mengajak untuk tidak memiliki dalam pemilu bisa dipidana mendapat dukungan.

Bahkan, Korps Bhayangkara memastikan pidana terhadap orang yang menghasut untuk golput bisa dilakukan dengan dua Undang-Undang (UU), yakni UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pemilu.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, pidana terhadap pihak yang menghasut untuk golput itu dijerat pidana, namun bergantung perbuatan dan sarana yang digunakan. "Ini berpengaruh terhadap UU mana yang akan dipakai," jelasnya.

Bila perbuatan itu dipastikan pidana, dengan media atau sarana elektronik. Maka, penyidik bisa menjeratnya dengan UU ITE. "Sesuai dengan perbuatan dan fakta hukum yang terjadi," terangnya ditemui di Mabes Polri, kemarin (27/3).

Dalam UU Pemilu juga terdapat pasal untuk menjerat penghasut untuk golput tersebut. Pada pasal 105 menyebutkan barang siapa menghasut seseorang untuk tidak memenuhi hak pilih bisa dipidana. "Ada denda juga ya," urainya.

Selanjutnya, mekanismenya bila ditemukan adanya perbuatan menghasut untuk golput, penyidik harus mencocokkannya dengan barang bukti yang didapatkan. Yang kemudian bisa disusun konstruksi hukumnya. "Hingga tepat mana regulasi yang dikenakan," jelasnya.

Dia menjelaskan, pastinya semua untuk menjerat secara hukum itu bergantung dari peristiwanya. "Jadi, diharapkan setiap orang untuk tidak melakukan ajakan dan hasutan untuk golput," urainya.

Karena itu, Polri akan memonitoring kemungkinan adanya ajakan untuk golput. Baik secara media elektronik atau sarana lainnya. "Kita lihat semua," papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan, sebenarnya ajakan golput merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan hak politik warga atau civil liberties. "Seharusnya kebebasan sipil itu dilindungi negara, bukan diancam pidana. Karena negara ada untuk melindungi hak politik warganya," ujarnya.

Warga negara bisa menyuarakan pendapatnya baik melalui pemilu atau pun mekanisme lainnya. "Jangan sampai publik menganggap bahwa satu-satunya jalur suara itu hanya pemilu," jelasnya.

Adanya ajakan golput itu harusnya membuat negara berpikir, mengapa partisipasi politik warga menurun dalam pemilu. "Apakah karena faktor rasional atau justru negara belum siap menyelenggarakan demokrasi yang substansial," terangnya. (idr/ful/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

334 Tersangka Kerusuhan Mei Segera Diadili

334 Tersangka Kerusuhan Mei Segera Diadili

Polri telah menuntaskan berkas perkara ratusan pelaku kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta. Berkasnya sudah dinyatakan lengkap.


Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Mabes Polri memastikan kasus-kasus dugaan makar yang melibatkan beberapa tokoh pendukung salah satu pasangan capres-cawapres masih tetap berjalan.


Tawarkan Gaji Besar, 7 Pelaku Human Trafficking Ditangkap

Tawarkan Gaji Besar, 7 Pelaku Human Trafficking Ditangkap

Tujuh pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking ditangkap aparat Bareskrim Polri.


Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan akan diumumkan hari ini, Rabu (17/7).


Menanti Hasil Kerja TGPF Kasus Novel

Menanti Hasil Kerja TGPF Kasus Novel

Mabes Polri segera menyampaikan hasil investigasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Jaringan Kelompok Teroris JI Makin Kuat

Jaringan Kelompok Teroris JI Makin Kuat

Polri terus mendalami kekuatan ekonomi kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) pimpinan Para Wijayanto.


Polisi Endus Keberadaan Pelaku Penembakan saat Rusuh

Polisi Endus Keberadaan Pelaku Penembakan saat Rusuh

Polri mengklaim telah mengantongi indentitas pelaku penembakan yang menyebabkan beberapa anggota masyarakat tewas saat kerusuhan 21-22 Mei lalu.


Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Polemik unsur Kejaksaan dan Polri dalam mengikuti seleksi calon pimpinan KPK masih terus memanas.


Facebook Didenda Rp70 Triliun

Facebook Didenda Rp70 Triliun

Salah satu perusahaan digital yang berbasis di Amerika Serikat, Facebook didenda sebesar USD5 miliar (Rp70 triliun) sebagai penyelesaian pelanggaran privasi dat


Polisi Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Habil Marati

Polisi Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Habil Marati

Polri tengah mempertimbangkan penangguhan penahanan Habil Marati, tersangka kasus makar yang dituding berperan sebagai penyandang dana.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!