Kriminal
Share this on:

Bareng Rommy, Menag Disebut Ikut Terima Suap Rp325 Juta

  • Bareng Rommy, Menag Disebut Ikut Terima Suap Rp325 Juta
  • Bareng Rommy, Menag Disebut Ikut Terima Suap Rp325 Juta

JAKARTA - Drama suap di lingkungan Kementerian Agama berlahan terungkap. Nama-nama yang sejak awal kebagian hasil kongkalikong lobi jabatan pun tidak berbeda jauh dari prediksi publik.

Ini tergambar pada dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto pada di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (11/9). Ya, dalam dakwaan disebutkan, Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy menerima aliran dana suap itu bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Totalnya Rp325 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Ini terungkap dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacakan surat dakwaan Rommy di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (11/9). Fakta lain, Rommy juga didakwa terima suap Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

"Uang tersebut diberikan karena terdakwa telah melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur," ungkap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan Rommy.

Adapun rincian penerimaan uang tersebut, yakni Rommy menerima Rp255 juta dalam dua tahap masing-masing Rp5 juta pada Januari 2019 dan Rp250 juta pada Februari 2019. Selanjutnya pada 6 Januari 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kramatjati Jakarta Timur, terdakwa menerima uang sejumlah Rp5 juta dari Haris Hasanuddin sebagai kompensasi atas bantuan terdakwa.

"Hasil suap sehingga Haris Hasanuddin dinyatakan lolos seleksi administrasi sekaligus sebagai komitmen awal untuk bisa diangkat dalam jabatan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur," ungkap Jaksa Wawan.

Diketahui, Haris mendaftar sebagai calon Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Namun, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS) berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Untuk memperlancar keikutsertaannya dalam seleksi jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris meminta bantuan langsung kepada Lukman.

"Namun, karena Haris Hasanuddin sulit menemuinya, maka oleh Musyaffa Noer (Ketua DPP PPP Jawa Timur) disarankan menemui terdakwa selaku anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PPP mengingat Menag adalah kader PPP yang mempunyai kedekatan khusus dengan terdakwa," tuturnya.

Selain itu dalam surat dakwaan tersebut, Rommy juga didakwa terima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi sebesar Rp91,4 juta. "Uang tersebut diberikan karena terdakwa telah melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik," tambah Ariawan Agustiartono.

Sebelumnya, Muafaq tidak masuk dalam nama yang diusulkan kepada Sekjen Kementerian Agama sebagai calon Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. "Mengetahui dirinya tidak diusulkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi menemui Haris Hasanuddin selaku Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur meminta bantuan agar diusulkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik," kata Ariawan.

Hal serupa juga disampaikan Muafaq kepada Abdul Rochim yang merupakan sepupu Rommy sekaligus meminta dikenalkan kepada Rommy. "Pada pertengahan Oktober 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Muhammad Muafaq Wirahadi di sebuah hotel di Surabaya. Dalam pertemuan itu, Muhammad Muafaq Wirahadi meminta bantuan terdakwa untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang kemudian disanggupi oleh terdakwa," ucap Ariawan.

Atas perbuatannya, Rommy didakwa pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, Haris dan Muafaq telah divonis oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk Haris divonis 2 tahun penjara karena dinilai terbukti menyuap Rommy dan Menag Lukman sebesar Rp325 juta. Sedangkan Muafaq divonis 1,5 tahun penjara karena dinilai terbukti memberikan suap sejumlah Rp91,4 juta kepada Rommy dan caleg DPRD Gresik dari PPP Abdul Wahab.

Menanggapi dakwaan ini, Rommy menilai ada ketidaksinkronan dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. "Tadi di dakwaan, saya didakwa bersama-sama Menag Lukman Hakim Saifuddin. Namun, dalam uraian saya membantu Haris (Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin)," ucap Rommy.

"Jadi, saya ini bantu Lukman Hakim atau bantu Haris? Karena dalam dakwaan saya bantu Lukman tetapi di uraian saya bantu Haris, itu ada di halaman 6 dan 7 (surat dakwaan)," kata Rommy.

Nah atas hal tersebut, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri meminta kepada Rommy untuk menguraikannya pada nota keberatan atau eksepsi. "Itu diuraikan di nota keberatan ya. Yang penting ngerti dulu apa yang dibacakan (surat dakwaan)," kata Hakim Fahzal. Rommy pun mengatakan akan mengajukan nota keberatan."Karena ada beberapa yang belum dimengerti, izinkan saya ajukan nota keberatan sendiri, nanti penasihat hukum juga ajukan nota keberatan," ucap Rommy. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu
Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan Bank BTN yang diduga bernilai Rp250 miliar masih terus dikembangkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi da


Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

Pemerintah Malaysia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia, terkait proses hukum tiga anak perusahaan asal Negeri Jiran, yang diduga terlibat dalam


Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Pemberitaan yang mengaitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan


Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 bertambah.


WNI Jadi Korban Perampokan Rp4,1 Miliar di Malaysia

WNI Jadi Korban Perampokan Rp4,1 Miliar di Malaysia

Seorang warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia menjadi korban perampokan uang tunai sebanyak 1,24 juta Ringgit atau setara Rp4,1 miliar.


Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy merasa tak nyaman berada di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK.


Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Managing Director Pertamina Energy Sevice Pte Ltd (PES) periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka


Mustafa Diduga Terima Rp12,5 Miliar dari Dua Pengusaha

Mustafa Diduga Terima Rp12,5 Miliar dari Dua Pengusaha

Kasus suap yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, belum juga berakhir.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!