Kriminal
Share this on:

Bawaslu Soroti Indeks Kerawanan Pemilu

  • Bawaslu Soroti Indeks Kerawanan Pemilu
  • Bawaslu Soroti Indeks Kerawanan Pemilu

JAKARTA - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menekankan pentingnya evaluasi diri. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Ini berlaku bukan hanya untuk Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota, melainkan juga Bawaslu pusat.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, meskipun Bawaslu memiliki catatan apik dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya saja, Fritz mengakui masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Terutama dalam hal pengelolaan dokumen hukum.

"Salah satu yang perlu disadari adalah setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda-beda. Tetapi pencegahan masih bersifat sporadis, tidak sistematis, dan melupakan indeks kerawanan pemilu. Padahal, indeks ini dibuat untuk memetakan masalah yang berbeda," jelas Fritz di gedung Bawaslui RI, Kamis (5/9) kemarin.

Selain menyoroti persoalan pengelolaan dokumen hukum, Fritz meminta seluruh jajaran Bawaslu memiliki satu pengetahuan yang sama. Menurutnya, masih banyak pengawas pemilu yang tidak tahu apa yang disebut dengan temuan laporan dan apa yang harus diawasi.

"Apakah kita secara institusi memiliki pengetahuan yang sama? Apakah bagian pengawasan mempunyai informasi yang sama dengan penanganan pelanggaran terkait permasalahan pemilu? Apakah sama dengan SDM? Seringkali informasi tersebut tidak sama. Banyak informasi disimpan sendiri oleh anggota Bawaslu. Padahal, saat ada bagian yang lemah, bukan berarti bagian itu saja yang lemah. Harusnya itu anggap sebagai kelemahan kita semua," bebernya.

Dia meminta ada penegasan terkait pelaksanaan rekomendasi Bawaslu. Fritz menilai, menulis rekomendasi saja tidak cukup. Karena praktiknya masih ada rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan. Sebab itu, Fritz meminta jajaran Bawaslu yang akan menghadapi Pilkada 2020 bertindak tegas. Tujuannya agar rekomendasi bisa dilaksanakan.

Anggota Bawaslu lainnya, Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, masih ada perbedaan penanganan dugaan tindak pidana pemilu terhadap peristiwa yang sama. Kemudian, adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan tindak pidana pemilu. Dewi menegaskan, solusi atas permasalahan tersebut harus dirumuskan untuk memperbaiki kinerja lembaga untuk menghadapi Pilkada 2020.

Dia memaparkan, secara nasional ada 2.724 temuan dan laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu 2019. Dari angka itu, perkara yang bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 582 atau 17 persen yang bisa diproses.

Dewi menjelaskan, sebanyak 62 persen perkara berhenti dalam pembahasan kedua. Perkara yang sampai pada tahap penuntutan ada 409 atau hanya 12 persen. Sedangkan perkara yang diputus inkracht (berkekuatan hukum tetap) ada 317 atau hanya sembilan persen dari total temuan dan laporan pelanggaran.

"Tapi angka ini sudah jauh lebih tinggi. Bahkan tiga kali lipat lebih tinggi dari angka penanganan pelanggaran Pemilu 2014," tandasnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

KUHP Lama Tak Jamin Kepastian Hukum
KUHP Lama Tak Jamin Kepastian Hukum

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Indeks Integritas Pemprov Riau Paling Rendah

Indeks Integritas Pemprov Riau Paling Rendah

Hasil survei menyebutkan, indeks integritas Pemerintah Provinsi Riau ternyata paling rendah di antara provinsi lainnya.


Lembaga Peradilan Pemilu Belum Urgen

Lembaga Peradilan Pemilu Belum Urgen

Wacana pembentukan lembaga peradilan pemilu kembali mencuat. Pengadilan yang dibuat khusus menangani masalah pemilu juga diamini lembaga penyelenggara pemilu da


Bawaslu dan BPK Siap Audit Keuangan KPU

Bawaslu dan BPK Siap Audit Keuangan KPU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) siap menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan anggaran penyelenggaraan Pemi


Bawaslu Satukan Persepsi dengan MA

Bawaslu Satukan Persepsi dengan MA

Kemarin (9/9) Ketua Bawaslu RI, Abhan beserta empat pimpinan lainnya, melakukan audiensi dengan MA.


Gakkumdu Komitmen Kawal Pilkada 2020

Gakkumdu Komitmen Kawal Pilkada 2020

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaku sering mendapat ancaman dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).


Abaikan Putusan Bawaslu, KPU Disemprit

Abaikan Putusan Bawaslu, KPU Disemprit

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Kota Jayapura terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran ad


Gakkumdu Belum Satu Arah

Gakkumdu Belum Satu Arah

Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) RI masih berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pi


KPU dan Bawaslu Rampungkan Putusan MK

KPU dan Bawaslu Rampungkan Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sudah rampung dilaksanakan.


74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seharusnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di atas 50 poin.


Regulasi Untungkan Posisi Bawaslu

Regulasi Untungkan Posisi Bawaslu

Jumlah permohonan sengketa yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) tahun ini turun ketimbang 2014 silam.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!