Kriminal
Share this on:

Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

  • Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan
  • Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sepenuhnya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sejumlah putusan, lembaga penyelenggara pemilu diminta melakukan pemungutan suara ulang sampai penghitungan surat suara ulang. KPU baru melaksanakan penghitungan ulang di Surabaya dan Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

Terkait putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Desa Bolobia, Sulteng, belum dilaksanakan oleh KPU. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan telah melakukan sejumlah persiapan untuk melaksanakan PSU. Salah satunya menyusun jadwal dan tahapan PSU. "Sedang kami rancang dan persiapkan," kata Ilham di gedung KPU RI, Jakarta, Senin (12/8).

Pelaksanaan PSU, lanjut Ilham, membutuhkan persiapan lebih banyak ketimbang pelaksanaan penghitungan surat suara ulang (PSSU). Dia memastikan logistik untuk PSU sudah siap. "Logistik sudah ada. Dari awal kami menyiapkan surat suara untuk PSU," imbuhnya.

Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) untuk tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Surabaya, Jawa Timur, berjalan lancar. PSSU dilakukan untuk TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal serta TPS 30 dan 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan digelar di kantor KPU Surabaya.

Ketua KPU Arief Budiman mengklaim yang dilakukan pihaknya sudah sesuai perintah MK. Menurut dia, PSSU kali ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Yakni mulai dari dicek, dihitung ulang, kemudian dituangkan dalam berita acara. "Jadi nanti tinggal dimasukkan dalam rekap di DAA1 dan DA1," jelas Arief.

Diketahui, KPU Kota Surabaya melakukan PSSU sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan gugatan caleg DPRD Surabaya dari Partai Golkar Agung Prasodjo. Pada pelaksanaan PSU tersebut Arief Budiman datang ke Surabaya untuk melakukan pantauan langsung.

Pengawasan berlapis dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jawa Timur dan Surabaya terhadap pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU). Adapun dari pihak Bawaslu RI yang hadir dalam PSSU adalah anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, dua anggota Bawaslu Jatim yakni Aang Kunaifi dan Nur Ely Anggraini serta lima anggota Bawaslu Surabaya yakni Agil Akbar, Usman, Hadi Margo, Yaqub Baliyya dan Hidayat.

"Hingga saat ini dari pengawasan Bawaslu, pelaksanaan PSSU berjalan lancar. Belum ada kendala yang berarti," bebernya.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menambahkan pihaknya harus melaksanakan putusan MK terkait PSSU dan pemungutan suara ulang. Terlebih, dalam amar putusanya MK meminta KPU menetapkan hasil PSSU dan PSU tersebut.

Meski yang dilakukan PSSU dan PSU adalah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, namun ketetapan perolehan suara anggota legislatif tertuang dalam satu surat keputusan (SK) yang sama."SK KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pilpres dan pileg DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD," terang Evi.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi selesai memutus 250 sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Dari 250 perkara, hanya 12 yang dikabulkan. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Gugatan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi telah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Pemerintah Indonesia dengan Cina belum juga menemukan titik kesepahaman, terkait kasus tindak pidana dugaan perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesa


Lembaga Peradilan Pemilu Belum Urgen

Lembaga Peradilan Pemilu Belum Urgen

Wacana pembentukan lembaga peradilan pemilu kembali mencuat. Pengadilan yang dibuat khusus menangani masalah pemilu juga diamini lembaga penyelenggara pemilu da


Dugaan Korupsi di Bank Plat Merah Belum Ada Tersangkanya

Dugaan Korupsi di Bank Plat Merah Belum Ada Tersangkanya

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terus membidik pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan PT Ban


Masa Tahanan Dipotong 1,5 Tahun, KPK Hormati Putusan PK Irman Gusman

Masa Tahanan Dipotong 1,5 Tahun, KPK Hormati Putusan PK Irman Gusman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) terdakwa kasus pengurusan impor gula Irman G


Otak Korupsi PT Danareksa Sekuritas Belum Terlacak

Otak Korupsi PT Danareksa Sekuritas Belum Terlacak

Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT Aditya Tirta Renata terus berjalan.


Berpolitik, 762 ASN kok Belum Disanksi

Berpolitik, 762 ASN kok Belum Disanksi

Total sudah 991 aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran netralitas (data per Januari 2018 Juni 2019).


Cukong Bermain, 328 Ribu Hektare Lahan Terbakar

Cukong Bermain, 328 Ribu Hektare Lahan Terbakar

Tidak semua permasalahan pemadaman api dan pengendalian akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diserahkan ke pemerintah pusat.


Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan Bank BTN yang diduga bernilai Rp250 miliar masih terus dikembangkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi da


Mustafa Diduga Terima Rp12,5 Miliar dari Dua Pengusaha

Mustafa Diduga Terima Rp12,5 Miliar dari Dua Pengusaha

Kasus suap yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, belum juga berakhir.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!