Kriminal
Share this on:

Berkas Perkara Pengaturan Skor Segera P21

  • Berkas Perkara Pengaturan Skor Segera P21
  • Berkas Perkara Pengaturan Skor Segera P21

JAKARTA - Tim Jaksa Peneliti pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung masih terus melakukan penelitian berkas perkara kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola di Indonesia.

Penelitian untuk melihat apakah berkas perkara para tersangka telah memenuhi unsur formil dan materil untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. Namun dari Informasi yang diterima FIN dari seorang sumber di Kejaksaan Agung, bahwa berkas perkara telah memenuhi unsir formil dan materil dan akan dinyatakan lengkap (P21) pada awal pekan depan.

Dikonfirmasi hal ini, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad menegaskan hingga kini lima berkas perkara kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola yang diterima dari penyidikSatgas Antimafia Bola Mabes Polri masih diteliti tim penuntut umum (JPU).

"Belum-belum (P21), sepertinya tapi terakhir jika dapat dipenuhi petunjuknya jaksa ya P21," katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (29/3).

Dia menegaskan jadi Lima berkas perkara dengan enam tersangka atas nama Priyanto eks Komisi Wasit Asprov Jateng, Anik anak Priyanto, Johar Lin Eng ketua Asprov Jateng, Dwi Irianto atau Mbah Putih, Nurul Safarid wasit pertandingan, dan ML, staf Direktur Perwasitan PSSI yang hingga saat ini masih dalam penelitian jaksa di Kejaksaan Agung.

"Jadi gini, berkas dilimpahkan ke sini (kejaksaan), lalu kita teliti, jika tidak lengkap kita kembalikan dengan petunjuk, jika petunjuk dipenuhi kita P21," jelasnya.

Disinggung soal berkas perkara atasanama tersangka Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono dan Gigit Waluyo, Noor Rachmad yang juga pernah menjabat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) menegaskan hingga saat ini Kejaksaan hanya baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk nama tersangka Joko Driyono.

"Joko berkasnya sampai sekarang kita belum kita terima, baru SPDP aja," tegasnya.

Sementara, Kuasa hukum pelapor korban mafia sepak bola, Lasmi Indaryani, Boyamin Saiman berharap jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung bisa dengan cepat menyatakan lima berkas perkara lengkap atau P21. Meskipun memang berkas perkara itu tidak dapat dipaksakan karena harus memenuhi unsur formil dan materil.

"Ya kita berharap berkas P21 secepatnya," katanya kepada FIN.

Menurutnya, dengan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan maka masyarakat dapat mengetahui kronologis pengaturan skor yang terjadi selama dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. "Kalau sudah lengkap kan di sidang, nanti di sidang terlihat kronologisnya , jadi publik tidak bertanya-tanya lagi," jelasnya.

Ia berharap nantinya jaksa penuntut umum berani untuk memberikan tuntutan maksimal terhadap para tersangka, agar kedepan tidak terjadi kembali pengaturan skor pertandingan sepak bola. "Kita lihat saja berani tidak jaksa tuntut maksimal," katanya.

Sementara, rencana permohonan penangguhan penahanan Joko Driyono (Jokdri) yang kabarnya akan dilayanhkan oleh tim kuasa hukumnya, hingga kini belum juga diterima oleh pihak penyidik Satgas Antimafia Bola Polri.

Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Polri Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, tim penyidik hingga empat hari pasca penahanan Jokdri sejak Senin (25/3) lalu, belum menerima adanya surat permohonan penangguhan penahanan dari kuasa hukumnya.

"Sampai saat ini juga suratnya belum ada di penyidik," ujar Argo saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin.

Menurut Argo, langkah kuasa hukum Jokdri itu merupakan haknya dan tidak ada persoalan jika memang ingin diajukan kepada penyidik. "Kita tidak bisa intervensi penyidik. Jadi, kalaupun ada rencana dari kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan sah-sah saja, tinggal nanti bagaimana hasilnya itu ya subjektifitas dan kewenangan penyidik," jelasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Joko Driyono, Andri Bimasetta memang sempat berencana mengajukan surat penangguhan penahanan mantan orang nomor satu di organisasi sepak bola tanah air tersebut, namun hal itu rupanya belum juga terealisasikan.

"Penangguhan penahanan belum diajukan mas, kami (kuasa hukum) masih berdiskusi terkait rencana itu," ujar Andri. (mhf/lan/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


Berkas Kasus Polisi Tembak Polisi Dilimpahkan

Berkas Kasus Polisi Tembak Polisi Dilimpahkan

Berkas perkasa kasus penembakan yang dilakukan tersangka Brigadir Rangga Tianto terhadap Bripka Rahmat Efendi telah selesai. Dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.


90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

Dari 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), lebih dari 90 persen telah ditolak dan tidak diter


TNI Terpapar Radikalime Harus Segera Diverifikasi

TNI Terpapar Radikalime Harus Segera Diverifikasi

Salah satu cara agar kembali ke ideologi Pancasila dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah dengan melakukan sterilisasi.


Kasus Nunung Ditangani Dua Jaksa

Kasus Nunung Ditangani Dua Jaksa

Tim jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mulai meneliti berkas kasus sabu Tri Retno Prayudati alias Nunung Srimulat dan suaminya.


Sengketa Pileg Diputus Mulai Hari Ini

Sengketa Pileg Diputus Mulai Hari Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara sengketa hasil Pileg 2019.


Belajar Kasus Baiq Nuril, UU ITE Segera Direvisi

Belajar Kasus Baiq Nuril, UU ITE Segera Direvisi

Presiden Joko Widodo menerima Baiq Nuril di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/8) kemarin.


Cina Didesak Segera Pulangkan 18 WNI Korban Pengantin Pesanan

Cina Didesak Segera Pulangkan 18 WNI Korban Pengantin Pesanan

Pemerintah Indonesia mendesak Cina segera memfasilitasi pemulangan 18 perempuan Indonesia korban pengantin pesanan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!