Kriminal
Share this on:

Bisnis Gelap Ekspor Biji Nikel Terendus

  • Bisnis Gelap Ekspor Biji Nikel Terendus
  • Bisnis Gelap Ekspor Biji Nikel Terendus

JAKARTA - Pemerintah mengendus aroma tak sedap terhadap ekspor biji nikel yang selama ini berlangsung. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan ada evaluasi karena ditemukan sejumlah penyimpangan sebelum masa berlakunya larangan resmi ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020.

”Kita evaluasi selama dau minggu ini. Selama dua minggu ini kita hentikan, kita cek. Kita telusuri,” terang Luhut kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10).

Evaluasi, sambung Luhut, dilakukan karena berdasarkan informasi yang diterima pemerintah telah terjadi penyimpangan terhadap ekspor nikel. Ada kadarnya di atas 1,7. Kedua ada dugaan melanggar dari kuota yang didapat. Ketiga dilakukan bukan orang yang punya smelter, yang keempat mungkin smelternya kemajuannya tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan.

Luhut juga menyampaikan, bahwa laporan dari Indonesia dengan laporan dari Tiongkok itu angkanya berbeda, hampir dua kali lipat. ”Jadi berarti terjadi manipulasi dalam jumlah dan dari kadar nikelnya. Jadi negara harus hadir dalam begini. Tadi dalam rapat saya sampaikan tidak boleh kita melakukan itu, itu angkanya besar sekali,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan, pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk urusan ini dalam rangka pencegahan. Saat ini Kementerian ESDM sedang melakukan penelitian ke beberapa Kapi yang mendirikan atau mendapat izin ekspor termasuk yang mendirikan smelter akan diperiksa.

”Ya benar tidak kemajuan sesuai laporan progres yang diberikan dan benar tidak dia mengekspor kadar yang di bawah 1,7. Nah KPK akan terlibat di sana. Jadi bisa terjadi nanti kalau ditemukan kesalahan akan ada yang ditindak,” tegas Luhut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo sudah mengendus adanya penyalahgunaan program tol laut oleh perusahaan swasta di beberapa rute di daerah. Imbasnya, perusahaan tersebut dapat melakukan monopoli harga barang-barang kebutuhan di wilayah tertentu. Ini pun disampaikan saat menggelar rapat terbatas terkait kemaritiman dan investasi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (30/10).

Jokowi mengaku mendapat keluhan dari daerah. "Akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasi oleh swasta tertentu. Saya belum dapat ini swastanya siapa," ujarnya.

Ia pun menegaskan, kasus tersebut membuat tol laut menjadi tidak berarti. Sebab, keberadaannya yang diharapkan dapat menurunkan harga di daerah tidak tercapai maksimal. "Tapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan ya munculnya beda lagi. Kita beri fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki," imbuhnya.

Ditambahkannya, kasus tersebut akan mengurangi manfaat bagi masyarakat. Padahal, berdasarkan penuturan kepala daerah yang masuk ke dirinya, tol laut cukup sukses dalam menekan inflasi dan menurunkan harga hingga 30 persen.

Sementara itu, selain tol laut, sejumlah persoalan disinggung Jokowi terkait persoalan Kemaritiman dan Investasi. Salah satunya soal upaya peningkatan produksi migas dan percepatan implementasi mandatori biodiesel B20 ke B100 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. Sementara yaang berkaitan dengan investasi, Presiden meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa potensi investasi. Khususnya terhadap produk yang dapat mensubstitusi barang impor. (tim/zul/fin/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Diduga Menyelundupkan Imigran Gelap, WNI Ditangkap di Malaysia

Diduga Menyelundupkan Imigran Gelap, WNI Ditangkap di Malaysia

Otoritas Malaysia menangkap sedikitnya 10 warga negara Indonesia (WNI) terkait dugaan aktivitas penyelundupan imigran.


10 Jalur Perdagangan Orang Terendus Polisi

10 Jalur Perdagangan Orang Terendus Polisi

Sedikitnya sepuluh rute atau jalur human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang berhasil diidentifikasi Polri


30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

Otoritas imigrasi Perak, Malaysia menangkap 30 imigran ilegal, yang sebagian besar adalah warga negara Indonesia (WNI).


Tidak Pakai Jaket Almamater, Perusuh Bukan Mahasiswa

Tidak Pakai Jaket Almamater, Perusuh Bukan Mahasiswa

Dugaan ada penumpang gelap dalam aksi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, pada Selasa (24/9) hingga Rabu (25/9) dinihari, terbukti.


Negara Dirugikan Rp100 Miliar, Tersangka kok Masih Gelap

Negara Dirugikan Rp100 Miliar, Tersangka kok Masih Gelap

Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa Sekuritas kepada debitur PT Evio Sekuritas oleh Kejaksaan Agung masih b


Lagi, Tiga Terduga Teroris Terendus Densus 88

Lagi, Tiga Terduga Teroris Terendus Densus 88

Keluarga terduga teroris di Blitar, Jawa Timur, mengaku terpukul atas penangkapan keluarga mereka.


Tersangka Korupsi Vaksin AIDS Masih Gelap

Tersangka Korupsi Vaksin AIDS Masih Gelap

Penyidik pidana khusus Kejagung hingga kini tak kunjung menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan


Korupsi KONI Pusat Gelap, Kejagung Berdalih Hati-hati

Korupsi KONI Pusat Gelap, Kejagung Berdalih Hati-hati

Kejagung berdalih mengedepankan kehati-hatian dalam penanganan kasus dugaan korupsi KONI Pusat.


Pelaku Pelanggaran HAM Masih Gelap

Pelaku Pelanggaran HAM Masih Gelap

Pengaduan terkait kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta terus diverifikasi oleh lembaga advokasi dan kemanusiaan.


80 Persen Narkoba Dikontrol dari Dalam Lapas

80 Persen Narkoba Dikontrol dari Dalam Lapas

Bisnis narkoba menjadi skandal buruknya wajah lembaga pemasyarakatan kita.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!