Kriminal
Share this on:

BKN Catat Ada 990 Pelanggaran Netralitas ASN

  • BKN Catat Ada 990 Pelanggaran Netralitas ASN
  • BKN Catat Ada 990 Pelanggaran Netralitas ASN

ilustrasi

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) mencatat sebanyak 990 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN sejak Januari 2018 sampai dengan Maret 2019. Dari rilis yang diterima Fajar Indonesia Network, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, pelanggaran ini dimulai sejak perhelata Pilkada dan Pilpres 2019.

Media yang paling banyak didominasi lewat media sosial. Aksesnya mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan paslon tertenu, terangnya dalam rilis tersebut.

"Dari jumlah pelanggaran yang diterima, 99,5 persen didominasi pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi, kabupaten dan Kota. Rekapitulasi data pelanggaran netralitas tersebut merupakan kolaborasi antara BKN, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Aparatur Sipil Negara (KASN). Total angka kasus itu di luar dari laporan yang diterima BKN melalui laman pengaduan LAPORBKN, email Humas, dan medsos," terangnya.

Kasus netralitas ASN berupa pemberian dukungan kepada paslon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Pasal 4. Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat.

"Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun," tambahnya.

"Selain itu, sanksi lainyha adalah penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian," bebernya.

Ridwan juga menambahkan selain aktivitas medsos, pelanggaran netralitas yang diterima juga berupa bentuk dukungan secara langsung misalnya menghadiri kampanye paslon dan kegiatan yang bersinggungan dengan partai politik paslon. "Jenis-jenis pelanggaran dalam medsos, sebelumnya sudah dijelaskan BKN melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02/SE/2016," jelasnya.

Dalam surat edaran tersebut, ASN juga telah diingatkan untuk tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan paslon baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pula menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya. (rls/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Mantan Irjen PUPR Dicecar KPK
Mantan Irjen PUPR Dicecar KPK

Berita Sejenis

Kinerja KPK Terbentur Kasus-kasus Mangkrak

Kinerja KPK Terbentur Kasus-kasus Mangkrak

Hingga kini masih ada juga beberapa kasus yang masih mangkrak atau belum terselesaikan dengan baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..


Tiga Kasus Dugaan Korupsi Mangkrak, KPK Digugat

Tiga Kasus Dugaan Korupsi Mangkrak, KPK Digugat

Lebih dari dua tahun, tiga kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mangkrak tanpa ada kejelasan.


KPK Identifikasi Tiga Sumber Gratifikasi

KPK Identifikasi Tiga Sumber Gratifikasi

Ada nama lain, selain Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita yang mencuat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.


Awal Mei, Sudah Ada 17 Serangan Hoax

Awal Mei, Sudah Ada 17 Serangan Hoax

Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 17 hoaks yang berseliweran di dunia maya di awal Mei.


8.900 Kasus Tanah Belum Tuntas

8.900 Kasus Tanah Belum Tuntas

Jumlah kasus sengketa tanah yang ada di BPN totalnya mencapai 8.900 kasus. Detailnya yang tercatat ada 8.959 kasus.


Terjerat Korupsi, 1.237 PNS Diberhentikan

Terjerat Korupsi, 1.237 PNS Diberhentikan

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) merilis sebanyak 1.237 dari total 2.357 Pegawai Negeri Sipil pelanggar Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah diberhentikan.


Ada Apa wali Kota Bogor Bima Arya Datang ke KPK?

Ada Apa wali Kota Bogor Bima Arya Datang ke KPK?

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Jumat (26/4) kemarin.


Intensifkan Operasi Subuh, Polisi Pastikan Tak Ada Kampanye di Masjid

Intensifkan Operasi Subuh, Polisi Pastikan Tak Ada Kampanye di Masjid

Menjelang pemilu 2019, Polres Tegal menggelar Safari Subuh ke masjid-masjid.


Diduga Masih Ada Ladang Ganja

Diduga Masih Ada Ladang Ganja

Polres Kerinci menemukan ladang ganja seluas 2 hektar di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Kerinci.


Dua Pelaku Pelajar SMA Rampas HP, Kabur, lalu Tabrak Motor

Dua Pelaku Pelajar SMA Rampas HP, Kabur, lalu Tabrak Motor

Dua jambret belia ndlosor usai menabrak motor pengendara yang ada di depannya. Kejadian ini terjadi di Jalan Kutisari Selatan.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!