Kriminal
Share this on:

BKN Catat Ada 990 Pelanggaran Netralitas ASN

  • BKN Catat Ada 990 Pelanggaran Netralitas ASN
  • BKN Catat Ada 990 Pelanggaran Netralitas ASN

ilustrasi

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) mencatat sebanyak 990 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN sejak Januari 2018 sampai dengan Maret 2019. Dari rilis yang diterima Fajar Indonesia Network, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, pelanggaran ini dimulai sejak perhelata Pilkada dan Pilpres 2019.

Media yang paling banyak didominasi lewat media sosial. Aksesnya mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan paslon tertenu, terangnya dalam rilis tersebut.

"Dari jumlah pelanggaran yang diterima, 99,5 persen didominasi pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi, kabupaten dan Kota. Rekapitulasi data pelanggaran netralitas tersebut merupakan kolaborasi antara BKN, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Aparatur Sipil Negara (KASN). Total angka kasus itu di luar dari laporan yang diterima BKN melalui laman pengaduan LAPORBKN, email Humas, dan medsos," terangnya.

Kasus netralitas ASN berupa pemberian dukungan kepada paslon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Pasal 4. Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat.

"Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun," tambahnya.

"Selain itu, sanksi lainyha adalah penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian," bebernya.

Ridwan juga menambahkan selain aktivitas medsos, pelanggaran netralitas yang diterima juga berupa bentuk dukungan secara langsung misalnya menghadiri kampanye paslon dan kegiatan yang bersinggungan dengan partai politik paslon. "Jenis-jenis pelanggaran dalam medsos, sebelumnya sudah dijelaskan BKN melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02/SE/2016," jelasnya.

Dalam surat edaran tersebut, ASN juga telah diingatkan untuk tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan paslon baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pula menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya. (rls/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Mantan Irjen PUPR Dicecar KPK
Mantan Irjen PUPR Dicecar KPK

Berita Sejenis

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Perusahaan Internasional Diduga Terlibat Pelanggaran HAM

Perusahaan Internasional Diduga Terlibat Pelanggaran HAM

UN Fact-Finding Mission mengungkap puluhan perusahaan asing Asia dan Eropa berisiko terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Rakh


Sanksi ASN Tak Netral Masih Lemah

Sanksi ASN Tak Netral Masih Lemah

Penegakan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak netral pada Pemilu 2019 masih lemah.


Perbuatannya Terekam CCTV, TKI di Malaysia Terancam 20 Tahun Penjara

Perbuatannya Terekam CCTV, TKI di Malaysia Terancam 20 Tahun Penjara

Pengadilan Malaysia mengadili seorang pria warga negara Indonesia (WNI) atas dakwaan mencabuli bocah perempuan di sebuah toko serba ada.


Tiga Dugaan Korupsi di Pemprov Banten Dilaporkan ke Bareskrim

Tiga Dugaan Korupsi di Pemprov Banten Dilaporkan ke Bareskrim

Ada tiga dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Banten.


Polri Tindaklanjuti Dugaan Pidana Kajari Pandeglang dan JPU Kejati Banten

Polri Tindaklanjuti Dugaan Pidana Kajari Pandeglang dan JPU Kejati Banten

Kajari Pandeglang Nina Kartika dan JPU Kejati Banten Gaul Manurung dituding melakukan pelanggaran hukum pidana.


Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur pimpinan KPK berasal dari unsur perwakilan institusi tertentu.


Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 diingatkan agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.


TGPF Kasus Novel Tak Ada Manfaatnya

TGPF Kasus Novel Tak Ada Manfaatnya

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dinilai tak ada manfaatnya.


Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

ASN yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kedua OTT itu harus diberhentikan sementara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!