Kriminal
Share this on:

BTN: Kasus Korupsi Rp250 Miliar Telah Selesai

  • BTN: Kasus Korupsi Rp250 Miliar Telah Selesai
  • BTN: Kasus Korupsi Rp250 Miliar Telah Selesai

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN merasa kecewa dengan berbagai pemberitaan di Fajar Indonesia Network, seperti di Radar Tegal dengan judul "Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN", kemudian di Jabar Ekspres dan Fajar Indonesia dengan judul "Korupsi Rp250 M di BTN, Kejagung Belum Terima SPDP".

Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul mengatakan bahwa peristiwa dugaan pemalsuan bilyet deposito, telah diputus oleh Pengadilan. Dengan demikian perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

"Pengadilan telah menjatuhkan vonis hukuman kepada pelaku, yaitu komplotan di luar Bank BTN dan oknum pegawai yang terlibat," katanya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (18/9) kemarin.

Dijelaskannya, terkait hal tersbeut Bank BTN juga sangat responsif dan turut membantu menyelamatkan dana nasabah dengan melaporkan terduga komplotan kejahatan perbankan ke Polda Metro Jaya pada saat itu. BTN melaporkan komplotan kejahatan perbankan tersebut ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : TBL/5738/XI/2016/PMJ/Dit.Reskrimnus tanggal 21 November 2016.

"Artinya BTN telah patuh menjalankan prinsip-prinsip prudential banking dalam operasionalnya dan mengedepankan good corporate governance kepada layanan nasabahnya," terangnya.

Selain itu, lanjut Achmad Chaerul, terkait adanya pengembangan perkara, Bank BTN berharap para pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi pembobolan Bank BTN. "Kita sedang kembangkan apakah peristiwa tersebut ada keterlibatan unsur atasnya," katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (16/9) lalu.

Dia menjelaskan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri juga telah meminta keterangan Direktur Strategic Human Capital BTN Yossi Istanto beberapa waktu lalu terkait pengembangan perkara ini. Namun, kata Brigjen Dedi Prasetyo, Yossi Istanto diperiksa sebagai saksi. "Untuk Yossi masih saksi," tegasnya.

Selain itu, lanjut Dedi, dalam perkara dugaan pembobolan Bank BTN ini penyidik telah menetapkan dua tersangka. Dan keduanya sudah disidangkan dan sudah divonis oleh pengadilan. "Karena 2 tersangka lainnya sudah vonis," tutupnya.

Kedua tersangka telah diputus masing-masing di PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Utara. Pelaku berinisial BS sudah diputuskan pidana penjara selama 7 tahun oleh PN Jakarta Selatan. Sedangkan pelaku inisial DB sudah diputus di PN Jakarta Utara dengan pidana selama 8 tahun.

Sementara, Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara dugaan pembobolan Bank BTN dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

"Setelah kita melakukan kroscek langsung ke Pidsus, SPDP belum kami terima," kata Kepala Pusat penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri saat dikonfirmasi FIN.

Dia menjelaskan jika SPDP tersebut sudah dikirimkan dari penyidik Bareskrim Polri, maka Kejaksaan Agung akan menunjuk tim jaksa peneliti untuk mengikuti perkembangan perkara tersebut oelh tim penyidik. "Dibentuk tim jaksa penelitinya nanti setelah ada SPDP dari penyidik. Kita tunggu saja ya," katanya.

Untuk diketahui, kasus itu berawal saat salah satu perusahaan tersebut akan mencairkan dana namun BTN mengkonfirmasi penempatan deposito dana tidak terdaftar. BTN memberitahukan dana tersebut terdaftar sebagai nasabah rekening giro dan sudah dilakukan penarikan dana.

Pelaku diduga menjalankan modus mengajukan penawaran menempatkan dana pada BTN dengan bunga sesuai pasaran kepada korban. Beberapa perusahaan yang menempatkan uang pada BTN yakni Surya Artha Nusantara Finance (SAN Finance), PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (AJMI) dan PT. Asuransi Umum Mega (AUM), serta PT Global Index Investindo. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Jokowi Ditagih Ungkap Kasus Novel Baswedan

Jokowi Ditagih Ungkap Kasus Novel Baswedan

Tenggat waktu tiga bulan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Tim Teknis bentukan Polri untuk mengungkap kasus Novel Baswedan berakhir 19 Oktober


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE), tersangka kasus suap proyek dan jual beli jabatan ditahan di Pomdam Jaya Guntur Jakarta.


Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Petugas gabungan penegak hukum internasional yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya, mengungkap kasus pornografi anak terbesar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!