Kriminal
Share this on:

Bupati Bengkayang Tersangka # Terima Suap Proyek PUPR

  • Bupati Bengkayang Tersangka # Terima Suap Proyek PUPR
  • Bupati Bengkayang Tersangka # Terima Suap Proyek PUPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan suap proyek Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2019. Dua diantaranya adalah Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan Kepala Dinas PUPR Bengkayang Alexius.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, keduanya diduga menerima suap dari lima pihak swasta masing-masing Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat, dan Pandus. Kelimanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Setelah melakukan pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji," ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/9).

Basaria mengungkap, Suryadman Gidot diduga menerima suap sebesar Rp336 juta dari sejumlah rekanan proyek di Dinas PUPR Bengkayang melalui Alexius. Suap tersebut merupakan sebagian dari permintaan Suryadman berdasarkan pemberian anggaran penunjukan langsung APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satuan Tugas KPK di Bengkayang dan Pontianak, Kalbar, pada Selasa (3/9). Dalam OTT, tim berhasil mengamankan tujuh orang termasuk Suryadman Gidot dan Alexius, serta menyita uang Rp336 juta pecahan Rp100 ribu, sebuah hp, dan buku tabungan.

Basaria memaparkan, mulanya Suryadman Gidot selaku Bupati Bengkayang meminta uang kepada Kepala Dinas PUPR Bengkayang Alexius dan Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang Agustinus Yan. Permintaan uang tersebut atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-Perubahan tahun 2019 kepada kedua dinas masing-masing sebesar Rp7,5 miliar dan Rp6 miliar.

Pada 30 Agustus 2019 pukul 08.00 WITA, ketiganya melakukan pertemuan. Kemudian, Suryadman Gidot diduga meminta uang kepada Alexius dan Agustinus Yan masing-masing sebesar Rp300 juta. "Uang tersebut diduga diperlukan SG (Suryadman Gidot) untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya dan SG meminta uang untuk disiapkan pada Senin (2/9) dan diserahkan pada SG di Pontianak," kata Basaria.

Menindaklanjuti permintaan Suryadman, Alexius pada Minggu (1/9) menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal. Untuk satu paket pekerjaan, Alexius meminta setoran sebesar Rp20-25 juta atau minimal 10% dari nilai maksimal proyek penunjukan langsung yakni Rp200 juta.

"Hal ini dilakukan lantaran uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan dari bupati," tambah Basaria.

Lalu pada Senin (2/9), Alexius meminta setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee tersebut. Uang diterima melalui staf Dinas PUPR Bengkayang Fitri Julihardi. Adapun rinciannya Pandus, Yosef, dan Rodi Rp160 juta; Bun Si Fat Rp120 juta; serta Nelly Margaretha Rp60 juta.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat, dan Pandus disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Suryadman Gidot dan Alexius diduga sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyelenggara negara harus segera mengakhiri praktik curang meminta komitmen fee terkait pekerjaan pemerintahan. Perbuatan yang jelas bertentangan tersebut dengan hukum ini, kata dia, sangat merugikan masyarakat sebagai pengguna infrastuktur.

"Kualitas pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh kontraktor akan berpengaruh akibat fee yang diminta oleh penyelenggara negara," ucap Febri. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Korporasi Tersangka Karhutla Bakal Dijerat Pasal Berlapis

Korporasi Tersangka Karhutla Bakal Dijerat Pasal Berlapis

Mabes Polri mengungkapkan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi fokus kepolisian.


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka terkait pengajuan proposal dana hibah KONI.


KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (17/9) kemarin.


228 Orang dan 5 Korporasi Tersangka Karhutla

228 Orang dan 5 Korporasi Tersangka Karhutla

Ancaman Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda hingga Kapolsek yang tidak mampu menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menang


Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan Bank BTN yang diduga bernilai Rp250 miliar masih terus dikembangkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi da


Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

Sekelompok ahli independen di bawah naungan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia mencabut, status te


Ditahan di Polda, Infeksi Paru-paru Kivlan Zen Kambuh

Ditahan di Polda, Infeksi Paru-paru Kivlan Zen Kambuh

Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Senin (16/9) s


Tutup Usia, PK Fuad Amin Gugur

Tutup Usia, PK Fuad Amin Gugur

Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron meninggal dunia pada usia 71 tahun di RSUD Soetomo Surabaya, Senin (16/9).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!