Kriminal
Share this on:

Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

  • Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan
  • Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, para tersangka adalah Bupati Indramayu Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, dan Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono yang diduga sebagai penerima suap. Suap diberikan oleh pihak swasta bernama Carsa AS.

"Setelah melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019," ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/10) kemarin.

Basaria menyatakan, pemberian uang yang dilakukan Carsa kepada Supendi dan pejabat di Dinas PUPR diduga merupakan komitmen fee sebesar 5-7 persen dari nilai proyek pembangunan tujuh jalan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sejumlah Rp15 miliar. Dengan perincian, Supendi menerima total Rp200 juta, Omarsyah Rp350 juta dan sepeda, serta Wempy Rp560 juta.

"Uang yang diterima OMR (Omarsyah) dan WT (Wempy Triyono) diduga juga diperuntukkan untuk kepentingan bupati, pengurusan pengamanan proyek, dan kepentingan sendiri," kata Basaria.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK di Indramayu dan Cirebon pada Senin (14/10 malam. Dalam kegiatan tersebut, tim berhasil mengamankan delapan orang dan menyita uang senilai Rp685 juta serta sebuah sepeda.

Dalam konstruksi perkara, Supendi diduga sering meminta uang kepada Carsa selaku kontraktor kontraktor pelaksana proyek pekerjaan pada dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Pada Mei 2019, Supendi diduga meminta uang sejumlah Rp100 juta. Sinyal pemberian uang suap dengan menggunakan kode 'mangga manis'.

Selain itu, Omarsyah, Wempy Triyono, dan Staf Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu Ferry Mulyono juga diduga menerima sejumlah uang dari Carsa. Beberapa pemberian uang tersebut diduga terkait dengan pemberian proyek-proyek dinas PUPR Kabupaten Indramayu kepada Carsa.

"CAS (Carsa AS) tercatat mendapatkan tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dengan nilai proyek total kurang lebih Rp15 miliar yang berasal dari APBD murni," kata Basaria.

Tujuh proyek tersebut dikerjakan oleh CV Agung Resik Pratama atau pinjam bendera perusahaan lain di Kabupaten Indramayu. Adapun ketujuh proyek tersebut antara lain pembangunan Jalan Rancajawad, pembangunan Jalan Gadel, pembangunan Jalan Rancasari, pembangunan Jalan Pule, pembangunan Jalan Lemah Ayu, pembangunan Jalan Bondan-Kedungdongkal, dan pembangunan Jalan Sukra Wetan-Cilandak.

Basaria merinci, pemberian uang kepada Supendi dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada Mei 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk tunjangan hari raya (THR). Kedua, pada 14 Oktober 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit dan gadai sawah.

Sementara, pemberian kepada Omarsyah dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama, Rp150 juta pada Juli 2019 yang diberikan dalam dua tahap. Kedua, Rp200 juta pada September 2019 yang juga diberikan dalam dua tahap. Ketiga, sebuah sepeda merek NEO senilai Rp20 juta.

Sedangkan, pemberian terhadap Wempy Triyono dilakukan sebanyak lima kali pada Agustus dan Oktober 2019.

Atas perbuatannya, Supendi, Omarsyah, dan Wempy Triyono sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Carsa AS sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Pengusaha Penyuap Bupati Lampung Tengah Divonis Setahun

Pengusaha Penyuap Bupati Lampung Tengah Divonis Setahun

Dua pengusaha dinilai terbukti menyuap Bupati Lampung Tengah Mustafa senilai total Rp12,5 miliar.


Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sejak Juli lalu, tengah membidik adanya dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan.


Diduga Menyelundupkan Imigran Gelap, WNI Ditangkap di Malaysia

Diduga Menyelundupkan Imigran Gelap, WNI Ditangkap di Malaysia

Otoritas Malaysia menangkap sedikitnya 10 warga negara Indonesia (WNI) terkait dugaan aktivitas penyelundupan imigran.


Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019 mulai diselidiki KPK.


KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.


PNS Lampung Utara Dicecar KPK

PNS Lampung Utara Dicecar KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.


Dokumen Munir Dibawa ke Ombudsman

Dokumen Munir Dibawa ke Ombudsman

Kontras akhirnya melaporkan dugaan maladministrasi kasus Munir ke Ombudsman RI, kemarin (5/11).


Penanganan Korupsi Obat AIDS di Kemenkes Lamban

Penanganan Korupsi Obat AIDS di Kemenkes Lamban

Kejaksaan Agung hingga kini belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan tahun anggaran 2016.


Kecewa Sofyan Basir Bebas, ICW Desak KPK Kasasi

Kecewa Sofyan Basir Bebas, ICW Desak KPK Kasasi

Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir divonis bebas atas kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!