Kriminal
Share this on:

Bupati Solok Selatan Diduga Korupsi Pembangunan Masjid

  • Bupati Solok Selatan Diduga Korupsi Pembangunan Masjid
  • Bupati Solok Selatan Diduga Korupsi Pembangunan Masjid

JAKARTA - Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria kini jadi perbincangan. Bukan sekadar diduga menerima suap terkait dengan pembangunan jembatan Ambayan, tapi ia pun terlilit dalam tindak pidana korupsi pembangunan masjid Agung Solok.

"Pemerintah kabupaten Solok pada tahun anggaran 2018 mencanangkan beberapa proyek strategis di antaranya adalah pembangunan masjid Agung Solok dengan pagu anggaran sekitar Rp55 miliar dan pembangunan jembatan Ambyan dengan pagu anggaran sekitar Rp14,8 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, kemarin (7/5).

KPK menetapkan Muzni Zakaria selaku Bupati Solok Selatan sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam bentuk uang atau barang senilai total Rp460 juta dari pemilik grup Dempo/PT Dempo Bangun Bersama (DBD) Muhammad Yamin Kahar terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pertanahan (PUTRP) pemerintah kabupaten Solok Selatan tahun 2018.

"Pada bulan Januari 2018, MZ (Muzni Zakaria) selaku bupati Solok Selatan mendatangi pengusaha/kontraktor pemilik Grup Dempo yaitu MYK (Muhammad Yamin Kahar) untuk membicarakan paket pengerjaan pembangunan masjid Agung Solok Selatan atas penawaran tersebut MYK menyatakan berminat," ungkap Basaria.

Pada bulan Februari atau Maret 2018, Muzni kembali menawarkan paket pekerjaan pembangunan jembatan Ambayan untuk dikerjakan oleh perusahaan Yamin Kahar. "Diduga pada Januari-Maret 2018 baik secara langsung maupun tidak langsung, MZ memerintahkan bawahannya agar paket pekerjaan teresbut diberikan kepada atau dimenangkan oleh perusahaan yang digunakan oleh MYK," tambah Zaharia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Murni telah menyerahkan kepada komisi antirasuah uang Rp410 juta selama proses penyidikan. Saat ini, kata dia, dana tersebut telah dijadikan barang bukti pada perkara ini. "KPK menghargai pengembalian uang ini," kata Febri.

Selain itu, diakui Febri, pihaknya juga telah melayangkan surat kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Isinya, yakni meminta pelarangan kedua tersangka untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 3 Mei 2019. (riz/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Temuan Baru Kasus Sunjaya Masih Ditelusuri KPK

Temuan Baru Kasus Sunjaya Masih Ditelusuri KPK

KPK tidak mungkin hanya mendalami keterangan saksi kasus Bupati Cirebon (nonaktif) Sunjaya Purwadisastra.


Astaghfirullohaladzim, Uang Negara Rp470 Juta Diduga Jadi Bancakan

Astaghfirullohaladzim, Uang Negara Rp470 Juta Diduga Jadi Bancakan

Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat KPU Kota Bogor berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka.


Dalami Penganggaran e-KTP, Dua Anggota DPR Diperiksa KPK

Dalami Penganggaran e-KTP, Dua Anggota DPR Diperiksa KPK

KPK memeriksa seorang mantan dan dua anggota DPR terkait kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).


Kecelakaan Maut di Salatiga, Sopir Avanza Diduga Ngantuk

Kecelakaan Maut di Salatiga, Sopir Avanza Diduga Ngantuk

Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Salatiga-Boyolali, tepatnya di Dusun Ngentak Desa Klero Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, Minggu (23/6) dinihari.


Empat Koruptor Kakap yang Masih Bebas Harus Ditangkap

Empat Koruptor Kakap yang Masih Bebas Harus Ditangkap

Pernyataan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mendapat sorotan dari Indonesia Police Watch (IPW).


Terkait Gratifikasi Sunjaya, KPK Geledah Karawang dan Cirebon

Terkait Gratifikasi Sunjaya, KPK Geledah Karawang dan Cirebon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di enam lokasi di Karawang, Kamis (20/6) dan Cirebon, Jumat (21/6).


KPK Buka Lagi Dugaan Korupsi FPJP Bank Century

KPK Buka Lagi Dugaan Korupsi FPJP Bank Century

KPK akan mengundang para penyidik lamanya untuk menuntaskan dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century.


Mantan Pejabat KKP Diperiksa Kejagung

Mantan Pejabat KKP Diperiksa Kejagung

Penyidikan kasus dugaan korupsi kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Kejaksaan Agung terus berlanjut.


Disidak, Fasilitas Rutan KPK Ternyata Bagus

Disidak, Fasilitas Rutan KPK Ternyata Bagus

Rumah tahanan negara (rutan) cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat perhatian.


Sepuluh Nelayan Diduga Diculik Komplotan Abu Sayyaf

Sepuluh Nelayan Diduga Diculik Komplotan Abu Sayyaf

10 nelayan di lepas pantai Kalimantan diculik dan disandera sekelompok orang bersenjata, yang ditenggarai komploltan militan Abu Sayyaf.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!