Kriminal
Share this on:

Bupati Solok Selatan Diduga Korupsi Pembangunan Masjid

  • Bupati Solok Selatan Diduga Korupsi Pembangunan Masjid
  • Bupati Solok Selatan Diduga Korupsi Pembangunan Masjid

JAKARTA - Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria kini jadi perbincangan. Bukan sekadar diduga menerima suap terkait dengan pembangunan jembatan Ambayan, tapi ia pun terlilit dalam tindak pidana korupsi pembangunan masjid Agung Solok.

"Pemerintah kabupaten Solok pada tahun anggaran 2018 mencanangkan beberapa proyek strategis di antaranya adalah pembangunan masjid Agung Solok dengan pagu anggaran sekitar Rp55 miliar dan pembangunan jembatan Ambyan dengan pagu anggaran sekitar Rp14,8 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, kemarin (7/5).

KPK menetapkan Muzni Zakaria selaku Bupati Solok Selatan sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam bentuk uang atau barang senilai total Rp460 juta dari pemilik grup Dempo/PT Dempo Bangun Bersama (DBD) Muhammad Yamin Kahar terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pertanahan (PUTRP) pemerintah kabupaten Solok Selatan tahun 2018.

"Pada bulan Januari 2018, MZ (Muzni Zakaria) selaku bupati Solok Selatan mendatangi pengusaha/kontraktor pemilik Grup Dempo yaitu MYK (Muhammad Yamin Kahar) untuk membicarakan paket pengerjaan pembangunan masjid Agung Solok Selatan atas penawaran tersebut MYK menyatakan berminat," ungkap Basaria.

Pada bulan Februari atau Maret 2018, Muzni kembali menawarkan paket pekerjaan pembangunan jembatan Ambayan untuk dikerjakan oleh perusahaan Yamin Kahar. "Diduga pada Januari-Maret 2018 baik secara langsung maupun tidak langsung, MZ memerintahkan bawahannya agar paket pekerjaan teresbut diberikan kepada atau dimenangkan oleh perusahaan yang digunakan oleh MYK," tambah Zaharia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Murni telah menyerahkan kepada komisi antirasuah uang Rp410 juta selama proses penyidikan. Saat ini, kata dia, dana tersebut telah dijadikan barang bukti pada perkara ini. "KPK menghargai pengembalian uang ini," kata Febri.

Selain itu, diakui Febri, pihaknya juga telah melayangkan surat kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Isinya, yakni meminta pelarangan kedua tersangka untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 3 Mei 2019. (riz/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melupakan penindakan korupsi.


74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seharusnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di atas 50 poin.


KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Pemerintah Indonesia masih terus menunggu kepolisian Malaysia merampungkan penyelidikan kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diduga diperkosa


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Kepala Briptu Hedar Ditembak Kelompok G

Kepala Briptu Hedar Ditembak Kelompok G

Jenazah Brigadir (Anumerta) Hedar telah diterbangkan ke kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan.


Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namanya jika tidak bereaksi cepat. Ini setelah mendapatkan beberapa sinyal kuat atas kasus dugaan suap impor bawang.


Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dikembangkan Kejagung.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.


Raja Salman Undang 200 Korban Selamat Teror Christchurch

Raja Salman Undang 200 Korban Selamat Teror Christchurch

Sedikitnya 200 orang yang menjadi korban selamat tragedi penembakan masjid di Selandia Baru, diundang berhaji tahun ini oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaz



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!