Kriminal
Share this on:

Buronan Dana Desa Disergap Tim Tabur Kejagung

  • Buronan Dana Desa Disergap Tim Tabur Kejagung
  • Buronan Dana Desa Disergap Tim Tabur Kejagung

JAKARTA - Tim Jaksa Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Balangan, Kalimantan Selatan menangkap buron pelaku kejahatan atas nama tersangka berinisial R bin AB. Dia kabur sejak tujuh bulan lalu, terkait kasus penyimpangan alokasi dana desa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan tersangka diringkus di Desa Nilam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. "Dia telah ditetapkan sebagai DPO sejak Maret 2019," kata Mukri di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (4/11) kemarin.

Penangkapan ini merupakan tangkap buronan (tabur) ke-350 sejak program tabur 31.1 diluncurkan Kejaksaan 2018 lalu. R bin AB merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Lok Baru Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan tahun anggaran 2016.

Perkara ini bermula pada tahun 2016, Desa Lok Batu, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Kalsel menerima alokasi anggaran sebesar Rp1.135.091.000 yang terbagi ke beberapa pos mata anggaran. Antara lain, Dana Desa (DD) sebesar Rp595.988.000, lalu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp534.070.000 serta Bagi Hasil Pajak Restribusi sebesar Rp5.033.000.

"Dari ketiga pos mata anggaran tersebut, terdapat enam item kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh tersangka. Namun telah dicairkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 284.500.000," jelasnya.

Tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) jo. pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka sudah diterbangkan dari Balikpapan menuju Banjarmasin. Kini, R telah ditahan di Lapas Kelas II B Amuntai sampai dilimpahkan ke pengadilan untuk proses hukum selanjutnya. "Yang bersangkutan ditahan guna kepentingan penyidikan. Selain itu, sampai perkaranya dilimpahkan ke pengadilan," tutupnya. (lan/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Tak Ada OTT di Lampung Tengah
Tak Ada OTT di Lampung Tengah

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Kebijakan Hukum di Kejagung Akan Diubah

Kebijakan Hukum di Kejagung Akan Diubah

Kebijakan penegakan hukum khususnya korupsi di Kejaksaan Agung akan diubah. Dari awalnya menitikberatkan soal penindakan, digeser pada pencegahan.


Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1 yang mewajibkan setiap Kejaksaan Tinggi minimal harus menangkap satu buronan setiap tiga bulan, dinilai cukup efektif.


Kepala Diparta Lombok Barat Ditangkap Jaksa

Kepala Diparta Lombok Barat Ditangkap Jaksa

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (12/11) kemarin.


Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dahulu dibanggakan Kejaksaan RI terancam dibubarkan.


KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya terdapat empat potensi masalah terkait program dana desa.


Kejagung Soroti Human Trafficking

Kejagung Soroti Human Trafficking

Tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan serius. Selalu ada modus operandi baru yang rumit, pelik, dan kompleks.


Empat Desa 'Hantu' Harus Segera Ditelusuri

Empat Desa 'Hantu' Harus Segera Ditelusuri

Desa Hantu menjadi bahan perbincangan hangat belakangan ini. Penyebabnya, sebenarnya desa yang dimaksud itu fiktif.


KPK Bantu Polisi Usut Desa Misterius

KPK Bantu Polisi Usut Desa Misterius

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!