Kriminal
Share this on:

Buronan WN Prancis Diserahkan ke Pemerintah Hong Kong

  • Buronan WN Prancis Diserahkan ke Pemerintah Hong Kong
  • Buronan WN Prancis Diserahkan ke Pemerintah Hong Kong

JAKARTA - Tim Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar terhadap Mathias Hubert Marie Echene (48), warga negara Perancis. PN Denpasar menetapkan Mathias yang harus diserahkan ke Hong Kong, karena telah berstatus buronan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr. Mukri mengatakan Mathias merupakan buronan pelaku kejahatan berkewargnegaraan Prancis. Dia dimintakan penyerahannya oleh wilayah pemerintah administrasi khusus atau Special Administrative Region (SAR) Hong Kong.

"Pendeportasian dilakukan setelah Pengadilan Negeri Denpasar membuat penetapan yang menyatakan Mathias Hubert dapat diserahkan kepada pemerintah Hong Kong SAR. Dia dideportasi atas permintaan pemerintah Hong Kong kepada Indonesia," katanya saat dikomfirmasi, Minggu (15/9) kemarin.

Dia menjelaskan Mathias merupakan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Indonesia. Sementara Indonesia dan Hong Kong memiliki perjanjian kerjasama terkait penyerahan pelaku kejahatan atau pelanggar hukum yang melarikan diri atau The Surrender of Fugitive Offenders sejak 5 Mei 1997.

Biro Hukum dan HLN Kejaksaan Agung kemudian memfasilitasi dengan mengkoordinir penyerahan secara fisik Mathias oleh Kejati Bali kepada perwakilan Department of Justice Hong Kong SAR untuk membawanya ke Hong Kong.

Proses penyerahan Mathias berjalan dengan baik berkat koordinasi erat Biro Hukum dan HLN Kejagung bersama Kejati Bali, Department of Justice Hong Kong SAR, Hong Kong Police Force, Konsul Kejaksaan pada KJRI Hong Kong K/L terkait.

"Di Hong Kong warganegara Prancis ini akan menghadapi tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang atau money laundering," tutupnya.

Sebelumnya Hong Kong SAR melakukan permohonan ekstradisi melalui saluran diplomatik berdasarkan surat Konsul Kejaksaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong Nomor 2516/JAK/IX/2017 tertanggal 25 September 2017. Surat ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI perihal permintaan penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri dari pemerintah administrasi khusus Hong Kong atas nama Mathias Hubert Marie Echene.

Selain itu, diterangkan pula adanya surat permintaan untuk penyerahan Mathias Hubert Marie Echene dari penasehat hukum senior pemerintah unit bantuan hukum timbal balik Divisi Hukum Internasional tertanggal 14 September 2017.

Selanjutnya, surat Secretary for Justice pemerintah administrasi khusus Hong Kong tentang permintaan dari wilayah administrasi khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok tanggal 6 September 2017, untuk penyerahan terdakwa Mathias beserta dengan seluruh dokumen sebagaimana terlampir untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku kepada pemerintah RI untuk menjalani proses hukum atas tindak pidana yang dilakukan di Negara Hong Kong SAR.

Mathias sendiri ditangkap begitu tiba di Bali menyusul red notice yang diterima tim dari Polda Bali pada 1 Agustus 2017. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 20


Hukuman Mati Akan Ditinjau Ulang

Hukuman Mati Akan Ditinjau Ulang

Rencana pemerintah merevisi hukuman mati bergulir. Poinnya, narapidana bakal diberikan jangka waktu tertentu sebelum dihukum mati.


Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Pemerintah Indonesia dengan Cina belum juga menemukan titik kesepahaman, terkait kasus tindak pidana dugaan perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesa


Aliansi Jurnalis Tuntut Kepala Polisi Hong Kong

Aliansi Jurnalis Tuntut Kepala Polisi Hong Kong

Aliansi Jurnalis Hong Kong (HKJA) menuntut kepala kepolisian kota itu, terkait dugaan pelanggaran etika dengan membatasi pekerjaan jurnalis.


Pemerintah dan KPAI Bentuk Satgas Perlindungan Anak

Pemerintah dan KPAI Bentuk Satgas Perlindungan Anak

Pemerintah bersama KPAI dan lintas sektor lembaga lainnya, sepakat membentuk membentuk Tim Terpadu Perlindungan Anak.


Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah melalui Kemenlu berjanji, akan tetap mengawal perihal kasus tertembaknya seorang wartawati Indonesia, Veby Mega Indah di Hongkong.


Indeks Integritas Pemprov Riau Paling Rendah

Indeks Integritas Pemprov Riau Paling Rendah

Hasil survei menyebutkan, indeks integritas Pemerintah Provinsi Riau ternyata paling rendah di antara provinsi lainnya.


Masih Bandel, Cabut Izinnya!

Masih Bandel, Cabut Izinnya!

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengancam akan mencabut izin perusahaan jika wilayah konsesinya masih juga terbakar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!