Kriminal
Share this on:

Buru Veronica Koman, Polri Koordinasi dengan Interpol

  • Buru Veronica Koman, Polri Koordinasi dengan Interpol
  • Buru Veronica Koman, Polri Koordinasi dengan Interpol

JAKARTA - Merujuk evaluasi situasi dan kondisi di Papua maupun Papua Barat, pemerintah menepati janji membuka pembatasan akses internet di kedua daerah tersebut. Sejak Rabu malam (4/9) akses internet di beberapa kabupaten dan kota di sana sudah berangsur normal.

Namun demikian, pemerintah tidak akan tinggal diam apabila langkah tersebut disusul aksi-aksi yang berpotensi mengundang persoalan. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

"Internet sudah dapat dinormalkan kembali. Dengan catatan, apabila keadaan memburuk, mudah-mudahan tidak, maka tentu pembatasan internet akan kami lakukan kembali," terang dia, kemarin (5/9) kemarin.

Pemerintah mau tidak mau harus melakukan itu untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua maupun Papua Barat. Lebih jauh lagi, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas nasional. Walau situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat sudah mulai membaik, pemerintah tetap harus awas terhadap berbagai potensi ancaman.

Mengingat ajakan-ajakan untuk berbuat anarkistis masih ada. "Tapi, aparat keamanan, pemda, tokoh masyarakat berusaha menenangkan masyarakat agar tidak terpengaruh," imbuhnya.

Upaya tersebut dilaksanakan lewat berbagai dialog yang dilaksanakan oleh banyak kalangan. Baik aparat keamanan, pemerintah setempat, tokoh-tokoh adat, maupun tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Tidak hanya itu, pemuda dan mahasiswa juga melakukan hal serupa. "Menyuarakan perdamaian," kata dia. Pemerintah berharap suara-suara itu terus terdengar. Sehingga tidak ada lagi yang bertikai.

Selanjutnya, pemerintah juga ingin rekonstruksi, rehabilitasi, dan pembangunan ulang fasilitas-fasilitas umum yang rusak pasca aksi segera dimulai kembali. Menurut Wiranto, presiden sudah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bekerja. Dana untuk membangun kembali juga sudah disiapkan.

"Pak Menteri PUPR sudah meninjau bangunan yang kemungkina segera dipulihkan," ujarnya.

Berkenaan dengan masalah yang terjadi di Yahukimo, dia memastikan itu tidak ada kaitannya dengan aksi massa yang terjadi di Jayapura maupun Manokwari. Penyerangan terhadap para pendulang emas, kata dia, konflik horizontal.

"Antara penambang emas dari luar daerah dengan penduduk setempat. Bukan ada kaitan dengan demo," ungkap mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu.

Menurut Kabidhumas Polda Papua Kombes A. M. Kamal, saat ini petugas keamanan berupaya melakukan pencegahan kemungkinan terulangnya kejadian penyerangan terhadap warga. Yang pasti, tim saat ini sedang bekerja mengecek semuanya di lokasi kejadian. "Yang menyulitkan masih soal komunikasi," tuturnya.

Secara umum, petugas akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap lima warga tersebut. Nantinya, motifnya juga akan diketahui. Hanya aksi kriminalitas biasa atau tidak. "Tunggu ya," paparnya.

Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, tersangka kerusuhan di Papua dan Papua Barat bertambah. Untuk Papua saat ini menjadi 57 tersangka. Semua berasal dari kejadian di Jayapura, Deiyai, dan Timika. "Masih potensial bertambah ya," tuturnya.

Lalu, untuk Papua Barat menjadi 21 orang tersangka. Itu dari tiga kejadian di daerah Fak Fak, Timika, dan Manokwari. Dia menyampaikan, tidak hanya di Papua dan Papua Barat saja yang diproses, di Surabaya juga telah ada dua tersangka rasis. "Lalu, ada satu tersangka yang juga masih dikejar berinisial VK," Terangnya.

Untuk tersangka VK, lanjutnya, Polda Jatim akan berkoordinasi dengan Divhubinter dan Interpol. Hingga bisa dikeluarkan red notice terhadap yang bersangkutan. "Sehingga bisa cepat ditangani," papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Instalasi Minyak Arab Saudi Diserang Pemberontak

Instalasi Minyak Arab Saudi Diserang Pemberontak

Produksi minyak Arab Saudi, kembali terganggu dengan adanya serangan awak pesawat yang diduga dilakukan pemberontak Yaman, kemarin (15/9).


Intelijen Sisir Austalia, Veronika Koman Di-DPO

Intelijen Sisir Austalia, Veronika Koman Di-DPO

Mabes Polri tak mau melunak dan terus memburu Veronika Koman. Sejumlah telik sandi pun merapat keAustralia.


Kapolri Rotasi Lima Jenderal

Kapolri Rotasi Lima Jenderal

Lima perwira tinggi (Pati) Polri mendapat tugas dan jabatan baru dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, mendapat apresiasi dari Polri.


Transaksi Mencurigakan di 6 Rekening Veronica Koman Ditelusuri Polisi

Transaksi Mencurigakan di 6 Rekening Veronica Koman Ditelusuri Polisi

Polisi menemukan transaksi mencurigakan di enam rekening tambahan milik tersangka ujaran kebencian dan hoaks Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, Veronica Koman.


Sidang Pelaku Christchurch Ditunda

Sidang Pelaku Christchurch Ditunda

Persidangan pelaku penembakan massal di dua masjid di Selandia Baru ditunda sebulan. Hal itu lantaran bersamaan dengan Bulan Suci Ramadhan tahun depan.


10 WNI di Malaysia Terlibat Penyelundupan Manusia

10 WNI di Malaysia Terlibat Penyelundupan Manusia

Sedikitnya 10 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap kepolisian laut Malaysia, saat hendak meninggalkan negara itu secara ilegal dengan kapal.


Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

Penanganan kasus dugaan tindak pidana umum, provokasi publik yang mengakibatkan kericuhan di Papua dan Papua Barat memasuki babak baru.


Bawaslu dan BPK Siap Audit Keuangan KPU

Bawaslu dan BPK Siap Audit Keuangan KPU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) siap menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan anggaran penyelenggaraan Pemi


Ini Daftar 10 Negara dengan Kebebasan Pers Terburuk di Dunia

Ini Daftar 10 Negara dengan Kebebasan Pers Terburuk di Dunia

Eritrea merupakan negara terburuk di dunia terkait kebebasan pers dan pelarangan berita.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!