Kriminal
Share this on:

Calon Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin Harus Bersih dari Korupsi

  • Calon Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin Harus Bersih dari Korupsi
  • Calon Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini, Minggu (30/6). Kasak kusuk siapa yang akan menjadi menteri kabinet mendatang pun mulai ramai diperbincangkan. Partai politik (parpol) mengklaim sudah menyiapkan kader terbaiknya. Namun, semua diserahkan kepada Jokowi sebagai presiden yang punya hak prerogatif.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan Jokowi akan mempertimbangkan dengan matang untuk memilih para pembantunya. "Untuk saat ini jauh lebih banyak pertimbangan. Karena tujuannya untuk mengejar ketertinggalan yang masih belum terimplementasikan," ujar Siti di Jakarta, Sabtu (29/6) kemarin.

Dia berharap menteri dalam kabinet nanti dipilih berdasarkan kualifikasi, dedikasi, dan integritas. Bukan berdasarkan latar belakang usia. Ia memprediksi kabinet jilid kedua ini akan diisi dua per tiga menteri baru atau sekitar 22 orang. "Ini jika jumlah kursi di kabinet baru sama dengan kabinet jilid pertama," imbuhnya. Alasannya, Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap menteri lama. Terlebih mereka yang dianggap tidak memiliki integritas. Terlebih yang tersangkut kasus korupsi.

Hal senada juga disampaikan pengamat politik Adi Prayitno. Dia berharap Jokowi lebih independen dan tanpa beban dalam menentukan posisi menteri. Alasannya, saat ini Jokowi dinilai sudah memiliki modal sosial politik yang lebih memadai ketimbang lima tahun lalu. Pada kabinet Indonesia Kerja jilid I, Presiden Jokowi menyusun 34 menteri yang berisi kalangan profesional dan partai politik pendukung koalisi.

Untuk periode kedua ini, Adi meminta pemerintah tidak latah dengan wacana menteri berusia muda. Karena figur muda yang populer belum tentu sejalan dengan pengalaman dan kompetensi dalam pemerintahan. Terkait dengan komposisi menteri kabinet jilid kedua, dia memperkirakan Jokowi masih akan tetap menggunakan pola lama. Yakni dari kalangan profesional dan partai politik.

"Namun, mayoritas kursi menteri akan diisi kalangan partai politik. Karena kontribusi yang besar diberikan dalam kontestasi Pilpres 2019. Saya menduga jika 34 menteri, hampir 50 persen lebih akan didominasi unsur parpol. Apalagi banyak parpol yang tidak lolos, bisa juga diakomodasi," lanjutnya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mendorong Jokowi untuk memilih menteri yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mempercepat pembangunan. Intinya Jokowi jangan pernah takut memilih calon menteri sekalipun akan diprotes partai koalisi. Itu adalah hak prerogatif presiden. Kini, Jokowi lebih otonom dan lebih kuat ditambah dukungan rakyat, kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia tersebut.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing berharap ada kalangan usia muda duduk di kursi menteri. "Calon menteri usia muda memiliki kreativitas dan lebih cepat sejalan dengan Revolusi Industri 4.0," kata Emrus. Direktur Eksekutif Emrus Corner itu juga mengarapkan kabinet jilid II lebih banyak diisi menteri dari kalangan profesional murni. Bukan profesional partai.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (nonaktif) Puan Maharani menyatakan partainya tidak akan obral jatah menteri meski menjadi pemenang pada Pemilu Legislatif 2019. Dia menampik ada bagi-bagi jatah menteri dalam proses rekonsilisasi. "Penentuan menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden. Pak Jokowi yang lebih tahu kebutuhannya seperti apa. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada presiden," ujar Puan.

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menyarankan Jokowi memprioritaskan anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk mengisi pos-pos menteri di kabinet. "Sudah selayaknya Jokowi-Ma'ruf memprioritaskan anggota koalisi untuk menempati pos-pos di dalam kabinet. Hal ini sangat penting mengingat kerja-kerja yang telah dilakukan oleh partai koalisi selama hampir 10 bulan," kata Arfianto di Jakarta, Sabtu (29/6).

PDIP, Golkar, PKB, dan Nasdem layak mendapatkan jatah lebih dari dua kursi di kabinet. Alasannya, perolehan suara dalam Pileg 2019. Menurutnya, mesin partai keempat parpol tersebut terbukti bergerak. Selain memenangkan suara di dapil, mereka juga bergerak memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Selain itu, komitmen antikorupsi penting dipegang pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menentukan kabinetnya. Walaupun mendapatkan jatah kursi di kabinet, parpol juga diharapkan menempatkan kadernya yang bersih dari praktik korupsi. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

KPK Tetapkan Tiga Tersangka
KPK Tetapkan Tiga Tersangka

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat Papua di Surabaya, Manokwari, dan beberapa tempat lainnya menyulut keprihatinan dari sejumlah pihak.


Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Penegakan hukum memang tidak pandang bulu. Tapi masifnya penangkapan, maupun operasi tangkap tangan, bukan bentuk keberhasilan dari sisi pencegahan.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


Persidangan Najib Razak Kembali Ditunda

Persidangan Najib Razak Kembali Ditunda

Kejaksaan Malaysia kembali menunda persidangan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, terkait skandal korupsi lembaga investasi negara, 1 Malaysia Develo


Korupsi Obat AidsAIDS, Mantan Pejabat Kemenkes Diperiksa

Korupsi Obat AidsAIDS, Mantan Pejabat Kemenkes Diperiksa

Mantan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Keseahtan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dra Maura Linda Sitanggang diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan


KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 40 peserta seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!