Kriminal
Share this on:

CCTV Terbaru Bisa Rekam Pengemudi Pakai HP di Dalam Mobil

  • CCTV Terbaru Bisa Rekam Pengemudi Pakai HP di Dalam Mobil
  • CCTV Terbaru Bisa Rekam Pengemudi Pakai HP di Dalam Mobil

**JAKARTA ** - Program tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi para pengendaran kendaraan bermotor yang melanggar lalulintas mulai diperluas di Ibukota, Jakarta, Senin (1/7).

Untuk memperkuat bukti-bukti pelanggaran, Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menggunakan Closed Circuit Television (CCTV) atau kamera dengan sistem fitur terbaru yang lebih canggih. Kamera pengawas tersebut telah terpasang di sejumlah titik tambahan di jalan di ibukota.

Kasudit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol M Nasir mengatakan, penerapan ETLE mulai berlaku, 1 Juli 2019. Penerapannya sekaligus dengan menambah 10 kamera baru dengan fitur terbaru.

Nasir menjelaskan, 10 kamera dengan fitur baru itu memiliki sistem yang lebih canggih di mana dapat merekam kegiatan yang dilakukan oleh para pengemudi di dalam mobil, antara lain pengendara yang tak memakai seat belt dan penggunaan telepon genggam oleh pengemudi.

"Selain itu, merekam nomor pelat ganjil genap dan juga batas kecepatan pengemudi. Kalaupun dibandingkan kamera yang lama kan hanya bisa merekam pelanggaran rambu, marka jalan, serta lampu lalu lintas," jelas Nasir saat dihubungi Fajar Indonesia Network, Senin (1/7).

Sementara itu Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf juga telah menyampaikan, akan menerapakan ETLE di jalur Transjakarta. Bahkan, saat ini PT Transjakarta juga sudah memetakan titik-titik penempatan kamera pemantau.

"Langkah ini untuk mencegah penerobosan jalurnya. Terutama di titik-titik koridor yang sangat rawan pelanggaran motor dan mobil yang masuk jalur Transjakarta. Nanti silakan tanya mereka lebih jelasnya," kata Yusuf.

Yusuf mengatakan, adapun kamera-kamera pemantau itu sendiri nantinya akan disediakan PT Transjakarta. Sebab kepolisian tidak memiliki aset untuk itu. Dengan demikian, polisi hanya akan membantu dalam penerapan sistem dan penindakannya.

"Kami enggak punya kamera. Kami bantu sistem karena kami sudah proses studi banding dan uji kelaikan maka sistem kami digunakan dan tentu penindakannya seperti biasa sesuai peraturan yang berlaku," ucap Yusuf.

Dan untuk diketahui juga, PT Transjakarta sebelumnya menyampaikan rencana untuk memasang kamera E-TLE di 13 koridor halte Transjakarta. Hal ini dikatakan oleh Direktur Operasional PT Transjakarta Daud Joseph. Dia menyatakan total ada 510 kamera untuk 13 koridor.

"Halte Transjakarta sekarang jumlahnya 255 berarti total (kamera) yang akan kita pasang kira-kira 510 titik di 13 koridor," kata Daud pada Senin, 18 Februari 2019. Kamera ini nantinya juga akan terhubung dan mengirimkan data tangkapan kamera ke sistem penegakan hukumE-TLEdi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

Lalu, terkait penerapan penilangan dengan sistem ETLE sendiri sudah mula diterapkan, sejak 1 November 2018 lalu. Adapun, pada Senin (1/7) kemarin itu merupakan diterapkan penambahan titik lokasi dan jenis pelanggaran lalu lintas.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendukung penerapan ETLE fitur baru tersebut. "Untuk menjaga ketertiban ketaatan terhadap penggunaan lalu lintas sepakat saya," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Namun, dia meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan sosialisasi terhadap peraturan tersebut. "Sebelum itu diterapkan sosialisasi dulu, jangan orang tergagap-gagap, tapi sosialisasi terhadap penggunaan tilang elektronik sudah masif belum? Kalau sudah saya setuju itu, supaya ada ketertiban," ujar dia. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Potensi Sumber Daya Laut Indonesia Banyak yang Dicuri

Potensi Sumber Daya Laut Indonesia Banyak yang Dicuri

Potensi sumber daya laut Indonesia saat ini banyak yang dirampok oleh oknum dari dalam dan luar negeri.


Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

Pemerintah Malaysia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia, terkait proses hukum tiga anak perusahaan asal Negeri Jiran, yang diduga terlibat dalam


Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Radikalisme telah masuk ke Institusi pendidikan. Dalam hal ini negara harus segera bertindak untuk menetralisir generasi penerus bangsa terpapar dari doktrin ra


Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Pemberitaan yang mengaitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan


Bawaslu dan BPK Siap Audit Keuangan KPU

Bawaslu dan BPK Siap Audit Keuangan KPU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) siap menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan anggaran penyelenggaraan Pemi


Seret AS Dalam Konflik Hongkong

Seret AS Dalam Konflik Hongkong

Ratusan pengunjuk rasa Hongkong masih berkumpul di pusat kota dan memadati halaman parkir Konsulat Amerika Serikat, kemarin (9/9).


Kejagung Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Bank Syariah Mandiri

Kejagung Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Bank Syariah Mandiri

Kejaksaan Agung terus membidik pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri.


Hati Warga Badui Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Hati Warga Badui Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami Sawi (13) merupakan peristiwa pertama dalam sejarah bagi warga Badui.


Pakai Visa Kerja, Ratusan Jamaah Haji Indonesia Ditangkap

Pakai Visa Kerja, Ratusan Jamaah Haji Indonesia Ditangkap

Sebanyak 181 warga negara Indonesia (WNI) yang hendak menunaikan ibadah haji berbekal visa kerja dan ziarah ditangkap oleh aparat Arab Saudi.


555 Ribu Kanal Terdeteksi Sebar Hoaks Wiranto

555 Ribu Kanal Terdeteksi Sebar Hoaks Wiranto

Peran warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam aksi unjuk rasa di Papua terus didalami.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!