Kriminal
Share this on:

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

  • Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD
  • Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D). Pelatihan ini diikuti oleh sedikitnya 40 peserta dari 14 BUMN beserta anak perusahaan.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pegawai SPI BUMN/D tentang tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan operasional perusahaan.

"KPK juga berkomitmen untuk membantu menciptakan BUMN bersih melalui SPI yang profesional dalam menjalankan peran dan tugasnya," ujar Yuyuk kepada wartawan, Kamis (17/10) kemarin.

Yuyuk menambahkan, pelatihan dilakukan lantaran KPK memandang peran SPI sangat strategis dalam pencegahan korupsi dengan menjalankan fungsi Early Warning System (EWS). KPK, kata dia, juga berharap SPI yang kompeten dapat mencegah penyimpangan di tubuh BUMN/D.

"Hal ini tidak terlepas dari besarnya aset yang dikelola oleh BUMN/D. Saat ini tercatat aset BUMN/D mencapai lebih dari Rp8.092 Triliun dengan kontribusi terhadap penerimaan APBN sebesar Rp422 triliun," tuturnya.

Selain itu, KPK juga mencatat jumlah kasus korupsi yang melibatkan BUMN sebanyak 73 kasus dari total 1.007 kasus yang ditangani KPK pada 2019.

"Materi pelatihan diberikan oleh penyuluh internal KPK di antaranya tentang Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Pidana Korporasi, Ahli Pembangun Integritas, Konflik Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan Pengaduan dan Whistle Blower System, serta Panduan Cegah Korupsi," kata Yuyuk.

Pelatihan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan Pusat Edukasi Antikorupsi dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di sektor bisnis, khususnya BUMN/D dan anak perusahaannya. Kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan pada 23-25 Oktober khusus untuk PT Pertamina dan 29-31 Oktober untuk BUMN lainnya.

Adapun pelatihan dilakukan selama lima hari sejak 15 Oktober 2019 lalu. Perusahaan yang mengikuti pelatihan antara lain PT Aero Wisata, PT Bank Mandiri, PT Bank Syariah Mandiri, PT Jasa Marga, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Fintek Karya Nusantara, PT Bukit Asam, PT Angkasa Pura II, Perum Perikanan Indonesia, PT Pupuk Indonesia Logistik, Perum PPD, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Industri Kereta Api, PT Semen Baturaja, PT Primissima, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Patra Jasa, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Phapros, dan PT Swabina Gatra. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Markus Nari Pikir-pikir Ajukan Banding

Markus Nari Pikir-pikir Ajukan Banding

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari enam tahun penjara.


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diam dan tak usah bekerja.


Tentara Terluka, Warga Sipil Tewas

Tentara Terluka, Warga Sipil Tewas

Satu prajurit TNI terluka dan satu warga tewas dalam insiden di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Sabtu (9/11) lalu.


Waspadai Buku KIR Palsu

Waspadai Buku KIR Palsu

Dua pelaku pemalsuan buku Kir kendaraan ditangkap polisi. Keduanya merupakan bapak dan anak yang telah beraksi selama 12 tahun.


25 Provinsi Terlilit Korupsi

25 Provinsi Terlilit Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019.


Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dahulu dibanggakan Kejaksaan RI terancam dibubarkan.


KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya terdapat empat potensi masalah terkait program dana desa.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!