Kriminal
Share this on:

Ceramah UAS Jangan Dibawa ke Ranah Hukum

  • Ceramah UAS Jangan Dibawa ke Ranah Hukum
  • Ceramah UAS Jangan Dibawa ke Ranah Hukum

JAKARTA - Sejumlah laporan terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) terkait dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya di sebuah pengajian tertutup. Dalam pengajian yang videonya viral tersebut UAS menjawab pertanyaan seputar pantung yang membuat malaikat enggan datang ke rumah umat Islam.

Terkait hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta kepada institusi Polri agar tak memproses secara hukum laporan terhadap UAS. Sebab, MUI menilai polemik ini bisa diselesaikan tanpa harus menempuh jalur hukum.

Menanggapi arahan MUI itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengakui, belum bisa memberikan komentar terkait penanganan laporan kasus hukum yang menyeret UAS. "Untuk saat ini saya belum bisa bicara apapun mas, kami masih menunggu Bareskrim yang nanti akan memberikan penjelasannya gimana. Sehingga dari situ baru saya bisa sampaikan informasi terkait hal itu," kata Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/8).

Dedi sendiri tak menampik, jika pelaporan dugaan ujaran kebencian dengan terlapor UAS mengenai isi ceramah yang membahas patung (salib) itu memang dilaporkan dan kini ditangani Bareskrim Polri. Namun demikian, hingga kini penyidik masih melakukan analisis terkait laporannya.

"Jadi, ini kan penyidik masih tahap analisis dari laporan tersebut. Jadi, memangpenyelidikannya itu belum, karena tim penyidik masih melakukan pengkajian atau analisa penelaahan lebih lanjut soal laporan itu. Dan setahu saya, total pelaporan di Bareskrim ada dua," jelas Dedi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menyebut, kalau pihaknya juga menerima adanya laporan terkait ceramah UAS. Namun demikian, hingga kini penyidik masih mempelajari laporan yang masuk tersebut.

"Ya, ada banyak laporan yang masuk, tidak cuma satu. Tapi saat ini masih dalam tahapan analisa oleh penyidik,kita lihat nanti seperti apa hasilnya," kata Argo.

Adapun berdasarkan informasi, laporan terhada pUAS masing-masing dilayangkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Pertama, UAS dilaporkan oleh perkumpulan masyarakat Batak, Horas Bangso Batak (HBB) dengan pelapor, Netty Farida Silalalhi.

Laporan itu tertuang pada nomor laporan polisi LP/5087/VIII/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus tanggal 19 Agustus 2019. Pelapor dalam hal ini Netty sendiri dan terlapor Ustaz Abdul Somad. Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 156 KUHP terkait ujaran kebencian.

Kemudian oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Laporan itu diterima Bareskrim dengan nomor LP/B/0725/VIII/2019/BARESKRIM tertanggal 19 Agustus 2019. Dimana, dalam laporan tersebut, tertera nama UAS sebagai terlapor.

Selain GMKI, UAS juga dilaporkan Presidium Rakyat Menggugat (PRM). Laporan itu diterima Bareskrim dengan nomor LP/B/0727/VIII/2019/BARESKRIM. Sisanya, UAS juga dilaporkan ke Polda Jawa Timur dan Polda NTB terkait dengan kasus serupa.

Sementara itu, ditengah banyaknya laporan kepada UAS. MUI pun melayangkan surat panggilan ke UAS untuk meminta klarifikasi terkait ceramahnya tersebut. Dan undangan itu pun dipenuhi UAS, Rabu (21/8). Hingga akhirnya MUI pun meminta agar kasus ini tak dibawa ke ranah hukum.

"Kami memanggil ke sini supaya reda, dan jangan masuk ke wilayah hukum, tapi masuk ke wilayah yang sifatnya kultural," kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Masduki Baidlowi dalam jumpa pers bersama UAS di kantor MUI, pada Rabu (21/8).

"Kita selesaikan persoalan ini antarsesama tokoh agama," sambungnya.

UAS sendiri juga telah mengklarifikasi bahwa ceramahnya yang termuat dalam video viral itu, dilakukan di tengah umat Islam dan dilakukan dalam bangunan tertutup. Dia menyampaikan, materi perihal kata-kata patung salib sendiri untuk menjawab pertanyaan pada pengajian tersebut.

UAS pun menegaskan, jika dirinya merasa tak perlu meminta maaf karena menurutnya, materi yang dibahas sesuai ajaran agama yang dianutnya. Kalaupun dia minta maaf, artinya dia harus menghapus firman Allah SWT yang ada di ayat Alquran. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah m


Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Petugas gabungan penegak hukum internasional yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya, mengungkap kasus pornografi anak terbesar.


Enam Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan Umum

Enam Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan Umum

Enam anggota Polres Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalani proses sidang disiplin. Mereka disidang karena melanggar standar operasional prosedur (SOP).


Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan perilaku para istri prajurit TNI yang mengunggah postingan nyinyir.


Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah melalui Kemenlu berjanji, akan tetap mengawal perihal kasus tertembaknya seorang wartawati Indonesia, Veby Mega Indah di Hongkong.


IPB Minta Proses Hukum yang Adil dan Transparan

IPB Minta Proses Hukum yang Adil dan Transparan

Institut Pertanian Bogor (IPB) mengharapkan, jalannya proses hukum dosen IPB berinisial AB, berjalan secara akuntabel dan adil sesuai kaidah yang berlaku.


Layanan LAPOR Jangan Sebatas Aplikasi

Layanan LAPOR Jangan Sebatas Aplikasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).


KPK Jangan Merasa Paling Benar

KPK Jangan Merasa Paling Benar

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna


Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Gerak cepat aparat hukum memroses kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Saat ini Kejaksaan telah menerima 7 berkas perkara atasnama korporasi dan 159 berk


Jokowi Minta 14 Pasal RKUHP Ditinjau Ulang

Jokowi Minta 14 Pasal RKUHP Ditinjau Ulang

Presiden Joko Widodo meminta DPR RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!