Kriminal
Share this on:

Cukong Bermain, 328 Ribu Hektare Lahan Terbakar

  • Cukong Bermain, 328 Ribu Hektare Lahan Terbakar
  • Cukong Bermain, 328 Ribu Hektare Lahan Terbakar

JAKARTA - Tidak semua permasalahan pemadaman api dan pengendalian akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diserahkan ke pemerintah pusat. Peran kepala daerah berada di garda terdepan dalam pencegahan awal. Tak terkecuali, memberangus mafia-mafia lahan baik perseorangan maupun perusahaan yang selama ini bermain.

"Pembakar hutan kejahatan yang luar biasa. Tantangan kedepan mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kejadian di Riau, maupun Kalimantan tidak terlepas dari ulah manusia. Motifnya, Land Clearing, karena lebih murah dan 99% karhutla akibat ulah manusia," papar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, kemarin (18/9).

Doni mencontoh kepimpinan yang peduli dengan lingkungannya yakni Gubernur Jawa Tengah. Saat kebakaran hutan di Gunung Merbabu mau turun tangan ke lapangan. "Ini contoh positif. Sehingga merangsang masyarakatnya ikut berperan aktif memadamkan api," ucap Doni

Perwira tinggi TNI-AD yang sejak 9 Januari menduduki posisi penting di BNPB itu menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. "Karhutla ini ancaman permanen, maka solusinya juga harus permanen. Tak bisa diserahkan satu pihak, semua harus kerja. Sinergi," tandasnya.

Fakta di lapangan, perlu dilakukan pola pencegahan lainnya adalah mengetatkan perolehan izin lingkungan, kewenangan yang dimiliki bupati atau kepala daerah. Disamping itu pemimpin daerah juga wajib melakukan pengawasan, memberikan sanksi atau tindakan administratif bagi yang melanggar. "Sekali lagi, tidak semua permasalahan pemadaman diserahkan ke pemerintah pusat," tandasnya.

Lagi-lagi Doni menyebut motif dari pembakar hutan adalah Land Clearing, karena lebih murah dan 99% karhutla akibat ulah manusia. Fenomena alam el nino lemah juga yang menyebabkan kemarau panjang sehingga curah hujan sedikit dan api sulit dipadamkan. "Berdasarkan data yang saya kumpulkan semenjak enam bulan dilantik. Karhutla disebabkan oleh manusia, 80% lahan terbakar berubah menjadi lahan perkebunan," ungkap Doni.

Dijelaskannya pula, Indonesia memiliki 14,3 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Dan tidak hanya kelapa sawit yang dapat menguntungkan, tetapi fakta sejarah mencatat hasil rempah-rempah Indonesia lainnya juga menghasilkan. Sejarah mencatat VOC Belanda, menghasilkan 7,9 Triliun USD. Salah satunya pohon yang dapat menghasilkan uang lebih banyak seperti pohon Nilam dan Masoya, yang bernilai lebih sebagai bahan dasar parfum merk terkenal.

"Maka selain itu, penegakkan hukum terhadap pembakar. Adanya kelapa sawit ilegal di tengah hutan lindung yang diutarakan Kordinator Jakalahari. Pemerintah dan DPR harus bekerjasama mendukung untuk menindak tegas mafia yang menanam pohon sawit ilegal tersebut," terangnya.

Dari polemik yang diutarakan Doni, ini sejalan dengan data Polri yang mencatat sudah ada 196 kasus, dengan 218 tersangka perorangan, dan lima korporasi tersangka di tahun 2019. "Apa ini harus terus dibiarkan. Tentu tidak. Ini kejahatan yang begitu mengakar. Sekali lagi koordinasi, komitmen dan kerja keras sangat dibutuhkan dalam upaya penekanan Karhutla," tadasnya.

Sementara itum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta agar pemerintah menyiapkan posko evakuasi di titik strategis jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berada dalam konteks yang membahayakan kesehatan warga.

"Seharusnya ketika kondisinya seperti ini, pemerintah bisa menyiapkan rumah-rumah yang aman, dalam konteks tersedia petugas kesehatan dan ruangan yang steril dari partikel berbahaya," ungkap Deputi Direktur Eksekutif Walhi Riau Fandi Rahman dalam konferensi pers di kantor Walhi di Mampang, Jakarta Selatan, kemarin.

Hal itu perlu dilakukan karena tidak semua orang di daerah terdampak asap karhutla mampu mengevakuasi diri ke daerah bebas asap dan masyarakat sendiri masih harus melakukan aktivitas. Meski pun pemerintah daerah Riau memang sudah menyiapkan posko darurat tapi lokasinya tidak berada di dekat lokasi masyarakat melakukan aktivitas.

Ukuran posko itu sendiri, ujarnya, harus besar untuk menampung warga. Fandi juga ingin mengusulkan bahwa warga yang terdampak kabut asap karhutla akan menerima pengobatan gratis. "Semua itu hanyalah langkah darurat sementara dan seharusnya terdapat protokol khusus jika terjadi kejadian seperti ini," ujarnya.

Dia meminta pemerintah untuk melakukan tindakan tegas, seperti mengambil tindakan hukum serius terhadap korporasi pembakar lahan, agar kejadian yang sama tidak terulang setiap tahunnya. Berkaca dari pengalaman pada 2015 saat asap menyelimuti Sumatera dan beberapa daerah lain di Indonesia, pemerintah seharusnya sudah belajar banyak.

"Saat ini Riau tidak baik-baik saja dan butuh penanganan terkait penyelesaian kabut asap ini tidak hanya untuk hari ini tapi untuk masa yang akan datang," tegasnya.

Menurut data terbaru BNPB, sekitar 328.724 hektare area terbakar dengan terdapat 2.719 titik panas pada periode Januari hingga Agustus 2019. Sampai dengan Agustus 2019 lahan yang terbakar di Riau mencapai hingga 49.266 ha, Kalimantan Tengah terbakar seluas 44.769 ha, Kalimantan Barat 25.900 ha, Sumatra Selatan 11.426 ha serta Jambi seluas 11.022 ha.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejauh ini telah menyegel 48 area konsesi perusahaan dan satu penyegelan lahan terbakar milik perorangan. Presiden Joko Widodo juga sudah melakukan peninjauan langsung upaya pemadaman di Riau. Presiden juga mengadakan rapat terbatas di Palembang dan menegur kinerja Pemda Riau yang lamban menangani bencana asap.

Di luar upaya pengendalian karhutla, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali memberi peringatan dini terkait potensi penurunan kualitas udara di enam provinsi yakni tiga di Pulau Sumatera dan tiga Pulau Kalimantan, akibat asap kebakaran hutan dan lahan sepanjang, Rabu (18/9).

"Waspada potensi penurunan kualitas udara akibat dari kebakaran hutan dan lahan pada siang hingga malam hari," demikian peringatan dini untuk wilayah Provinsi Riau dan sekitarnya dari laman www.BMKG.go.id.

Suhu udara di beberapa kabupaten di Provinsi Riau berkisar antara 23 hingga 36 derajat celcius. Konsentrasi PM10 di Pekanbaru pada Rabu siang pukul 12:00 WIB berada di tingkat sangat tidak sehat yakni sebesar 289,71. (tim/zul/fin/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

TNI dan Polri memastikan siap mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) mendatang.


Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Tindakan tegas dilakukan Polri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.


Divonis Bebas, Perekam Video Penggal Jokowi Kapok Bermedsos

Divonis Bebas, Perekam Video Penggal Jokowi Kapok Bermedsos

Terdakwa perekam video 'Penggal Jokowi' yang viral divonis bebas oleh majelis hakim. Usai dinyatakan bebas dia pun berjanji kapok bermain media sosial (medsos).


Jelang Pelantikan, Komplek Parlemen Dijaga 30 Ribu TNI-Polri

Jelang Pelantikan, Komplek Parlemen Dijaga 30 Ribu TNI-Polri

Kurang lebih 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.


Jaksa agung Tegaskan Tak Ada Kasus Karhutla yang Di-SP3

Jaksa agung Tegaskan Tak Ada Kasus Karhutla yang Di-SP3

Sebanyak 171 berkas kasus dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terus diteliti Tim Jaksa peneliti Kejaksaan Agung.


Penyusup Aksi Demo Ibukota Dibayar Rp20-40 Ribu

Penyusup Aksi Demo Ibukota Dibayar Rp20-40 Ribu

Sebagian kelompok penyusup pada aksi demo mahasiswa dan pelajar berujung rusuh di depan Gedung DPR/DPD/MPR, Senin (30/9), berhasil diungkap polisi.


Masih Bandel, Cabut Izinnya!

Masih Bandel, Cabut Izinnya!

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengancam akan mencabut izin perusahaan jika wilayah konsesinya masih juga terbakar.


192 Orang dan 12 Korporasi Tersangka Karhutla

192 Orang dan 12 Korporasi Tersangka Karhutla

Kejaksaan Agung telah menerima 171 berkas perkara kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari penyidik Polri.


Penyidikan Kasus Karhutla Dipercepat, 117 SPDP Sudah Diserahkan

Penyidikan Kasus Karhutla Dipercepat, 117 SPDP Sudah Diserahkan

Atensi Presiden Joko Widodo yang meminta pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk ditindak tegas, menjadi prioritas Polri dan Kejaksaan Agung.


Diduga Terlibat Karhutla, 52 Perusahaan Disegel

Diduga Terlibat Karhutla, 52 Perusahaan Disegel

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta pemerintah dan aparat di daerah tetap mewaspadai fluktuasi titik panas kebakaran hutan dan lahan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!