Kriminal
Share this on:

DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo

  • DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo
  • DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo

**JAKARTA ** - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Irwan Nasir, Kamis (11/7). Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.

Pemeriksaan kali ini merupakan hasil penjadwalan ulang. Sebelumnya, Irwan dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Selasa (9/7) kemarin. Namun, ia berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik. Irwan mengatakan, selama pemeriksaan, dirinya dicecar soal pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kepulauan Meranti. Ia mengaku telah memberikan segala informasi serta dokumen DAK kepada penyidik.

"Sudah menjawab semua informasi yang dibutuhkan penyidik dan saya sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan. DAK itu ya," ujar Irwan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/7) kemarin.

Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci proses pengajuan DAK Kepulauan Meranti yang diduga bermasalah itu. Terlebih soal besaran dana DAK yang dikucurkan. Karena, kata dia, saat itu dirinya belum menjabat sebagai bupati. "Jadi saya tidak bisa ngomong karena saya sifatnya hanya mengonfirmasi terus menyerahkan data yang dibutuhkan," ucap Irwan.

Politisi Partai NasDem itu pun mengatakan tidak mengenal Bowo Sidik Pangarso. Bahkan, diakuinya, dia tidak pernah melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi VI DPR tersebut. "Saya enggak tahu, enggak pernah ketemu sama Pak Bowo," pungkasnya

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan ini guna mendalami pengetahuan serta peran saksi terkait pengurusan DAK Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, hubungan saksi dengan anggota DPR RI terkait pengurusan anggaran tersebut juga didalami.

"KPK mendalami pengetahuan dan peran saksi dalam pengurusan DAK di Kabupaten Meranti serta hubungan dengan anggota DPR RI terkait pengurusan anggaran tersebut," ujar Febri.

Hingga saat ini, kata Febri, penyidik masih menelusuri sumber gratifikasi yang diterima tersangka. Ia menyatakan, pihaknya telah berhasil mengidentifikasi keterkaitan antara gratifikasi tersebut dengan pertaturan perdagangan gula kristal rafinasi, pengurusan DAK, posisi pihak-pihak tertentu di BUMN, dan pengaggaran proyek revitalisasi pasar di daerah.

Dalam perkara ini, Bowo ditetapkan tersangka bersama pihak swasta bernama Indung dan Manager Marketing PT HTK Asty Winasti. Penetapan ketiganya terkait kasus dugaan suap kerja sama pelayaran PT Pilog dengan PT HTK di bidang pelayaran.

Bowo diduga menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total Rp1,5 miliar dari PT HTK. Selain itu, Bowo juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota dewan senilai Rp6,5 miliar.

Dalam penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu, KPK berhasil menyita total uang sebesar Rp8 miliar yang dibungkus dalam 400 ribu amplop dengan pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu. Uang ini diduga merupakan akumulasi dari suap dan gratifikasi yang diterima Bowo. Uang juga diduga digunakan Bowo untuk serangan fajar pemilu 2019.

Terkait kasus dugaan gratifikasi, KPK pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Mendag Enggartiasto Lukita. Dari ruang Mendag, KPK menyita sejumlah dokumen, termasuk dokumen terkait Peraturan Menteri Perdagangan tentang gula rafinasi. KPK juga pernah menggeledah rumah Enggartiasto, namun tak menyita apa pun.

Atas perbuatannya, sebagai penerima suap dan gratifikasi, Bowo dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Asty, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Kwik Kian Gie Digarap KPK
Kwik Kian Gie Digarap KPK

Berita Sejenis

Indonesia Jadi Tujuan Penipuan Industri Hiburan

Indonesia Jadi Tujuan Penipuan Industri Hiburan

Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat (FBI) menyebut Indonesia sebagai negara tujuan para pelaku penipuan di dunia hiburan AS.


Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Suap Gubernur Kepri Pakai Sandi Ikan Tohok dan Kepiting

Tim KPK berhasil mengungkap sandi transaksi dugaan suap yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.


Diduga Terima Rp45 juta dan SGD11 ribu, Gubernur Kepri Tersangka

Diduga Terima Rp45 juta dan SGD11 ribu, Gubernur Kepri Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus dugaan suap, Kamis (11/7) kemarin.


Suap Garuda Diduga Dikirim ke Puluhan Rekening

Suap Garuda Diduga Dikirim ke Puluhan Rekening

Mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar selesai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK.


OTT di Kepri, KPK Amankan Kepala Daerah dan Bawahannya

OTT di Kepri, KPK Amankan Kepala Daerah dan Bawahannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku berhasil mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Riau.


Putra Tiri Najib Razak Diduga Terlibat Skandal 1MDB

Putra Tiri Najib Razak Diduga Terlibat Skandal 1MDB

Putra tiri mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Riza Aziz didakwa lima syarat pencucian uang.


Pelaku Penembakan 22 Mei Terlacak

Pelaku Penembakan 22 Mei Terlacak

Tim Investigasi kerusuhan 22 Mei membeberkan ciri-ciri yang diduga pelaku penembakan dalam kerusuhan 22 Mei.


Ike Edwin Lengkapi 10 Pati Polri yang Daftar Capim KPK

Ike Edwin Lengkapi 10 Pati Polri yang Daftar Capim KPK

Memang tidak ada larangan bagi anggota kepolisian untuk ikut melamar jadi pimpinan KPK.


Laut Jadi Jalur Aman Perdagangan Satwa Liar

Laut Jadi Jalur Aman Perdagangan Satwa Liar

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) Bareskrim Polri menangkap tiga pelaku perdagangan satwa liar ilegal.


Idrus Marham Terlacak Plesiran, Ombudsman Panggil Pimpinan KPK

Idrus Marham Terlacak Plesiran, Ombudsman Panggil Pimpinan KPK

KPK tengah menyelidiki laporan Ombudsman RI terkait tahanan Idrus Marham yang diduga pelesiran saat berobat di RS MMC Jakarta.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!