Kriminal
Share this on:

DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo

  • DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo
  • DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo

**JAKARTA ** - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Irwan Nasir, Kamis (11/7). Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.

Pemeriksaan kali ini merupakan hasil penjadwalan ulang. Sebelumnya, Irwan dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Selasa (9/7) kemarin. Namun, ia berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik. Irwan mengatakan, selama pemeriksaan, dirinya dicecar soal pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kepulauan Meranti. Ia mengaku telah memberikan segala informasi serta dokumen DAK kepada penyidik.

"Sudah menjawab semua informasi yang dibutuhkan penyidik dan saya sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan. DAK itu ya," ujar Irwan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/7) kemarin.

Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci proses pengajuan DAK Kepulauan Meranti yang diduga bermasalah itu. Terlebih soal besaran dana DAK yang dikucurkan. Karena, kata dia, saat itu dirinya belum menjabat sebagai bupati. "Jadi saya tidak bisa ngomong karena saya sifatnya hanya mengonfirmasi terus menyerahkan data yang dibutuhkan," ucap Irwan.

Politisi Partai NasDem itu pun mengatakan tidak mengenal Bowo Sidik Pangarso. Bahkan, diakuinya, dia tidak pernah melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi VI DPR tersebut. "Saya enggak tahu, enggak pernah ketemu sama Pak Bowo," pungkasnya

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan ini guna mendalami pengetahuan serta peran saksi terkait pengurusan DAK Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, hubungan saksi dengan anggota DPR RI terkait pengurusan anggaran tersebut juga didalami.

"KPK mendalami pengetahuan dan peran saksi dalam pengurusan DAK di Kabupaten Meranti serta hubungan dengan anggota DPR RI terkait pengurusan anggaran tersebut," ujar Febri.

Hingga saat ini, kata Febri, penyidik masih menelusuri sumber gratifikasi yang diterima tersangka. Ia menyatakan, pihaknya telah berhasil mengidentifikasi keterkaitan antara gratifikasi tersebut dengan pertaturan perdagangan gula kristal rafinasi, pengurusan DAK, posisi pihak-pihak tertentu di BUMN, dan pengaggaran proyek revitalisasi pasar di daerah.

Dalam perkara ini, Bowo ditetapkan tersangka bersama pihak swasta bernama Indung dan Manager Marketing PT HTK Asty Winasti. Penetapan ketiganya terkait kasus dugaan suap kerja sama pelayaran PT Pilog dengan PT HTK di bidang pelayaran.

Bowo diduga menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total Rp1,5 miliar dari PT HTK. Selain itu, Bowo juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota dewan senilai Rp6,5 miliar.

Dalam penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu, KPK berhasil menyita total uang sebesar Rp8 miliar yang dibungkus dalam 400 ribu amplop dengan pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu. Uang ini diduga merupakan akumulasi dari suap dan gratifikasi yang diterima Bowo. Uang juga diduga digunakan Bowo untuk serangan fajar pemilu 2019.

Terkait kasus dugaan gratifikasi, KPK pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Mendag Enggartiasto Lukita. Dari ruang Mendag, KPK menyita sejumlah dokumen, termasuk dokumen terkait Peraturan Menteri Perdagangan tentang gula rafinasi. KPK juga pernah menggeledah rumah Enggartiasto, namun tak menyita apa pun.

Atas perbuatannya, sebagai penerima suap dan gratifikasi, Bowo dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Asty, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Kwik Kian Gie Digarap KPK
Kwik Kian Gie Digarap KPK

Berita Sejenis

Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap yang diterima oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang diduga ke


Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Tim gabungan Polda Papua kembali meringkus diduga dalang atau aktor intelektual kasus kerusuhan yang terjadi di Tanah Papua, beberapa waktu lalu.


KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (17/9) kemarin.


Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan Bank BTN yang diduga bernilai Rp250 miliar masih terus dikembangkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi da


Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

Pemerintah Malaysia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia, terkait proses hukum tiga anak perusahaan asal Negeri Jiran, yang diduga terlibat dalam


Instalasi Minyak Arab Saudi Diserang Pemberontak

Instalasi Minyak Arab Saudi Diserang Pemberontak

Produksi minyak Arab Saudi, kembali terganggu dengan adanya serangan awak pesawat yang diduga dilakukan pemberontak Yaman, kemarin (15/9).


Diduga Korupsi Danareksa, Petinggi CIMB Securities Digarap Kejagung

Diduga Korupsi Danareksa, Petinggi CIMB Securities Digarap Kejagung

Satu persatu petinggi CIMB Securities diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danar


Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 bertambah.


WNI Jadi Korban Perampokan Rp4,1 Miliar di Malaysia

WNI Jadi Korban Perampokan Rp4,1 Miliar di Malaysia

Seorang warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia menjadi korban perampokan uang tunai sebanyak 1,24 juta Ringgit atau setara Rp4,1 miliar.


Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Managing Director Pertamina Energy Sevice Pte Ltd (PES) periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!