Kriminal
Share this on:

Dandhy Laksono Dituduh Provokasi, lalu Disodori Surat Penahanan

  • Dandhy Laksono Dituduh Provokasi, lalu Disodori Surat Penahanan
  • Dandhy Laksono Dituduh Provokasi, lalu Disodori Surat Penahanan

JAKATA - Seorang jurnalis pendiri Watchdoc, sekaligus sutradara film Sexy Killers, Dandhy Dwi Laksono digiring paksa dari rumahnya, di Komplek Jatiwaringin Asri, Pondokgede, Kota Bekasi, Kamis (26/9) malam. Dia dituduh memposting informasi tentang Papua yang berbau provokasi. Bahkan langsung dijadikan tersangka sebelum diperiksa.

Usai menjalani pemeriksaan, Jumat (27/9) pukul 03.00 WIB, Dandhy mengatakan keterkejutannya atas peristiwa penangkapannya itu. Termasuk langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu.

"Dari awal saya terkejut tiba-tiba petugas ke rumah, dan membawa saya ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Kemudian, saat proses pemeriksaan tadi penyidik menunjukkan materi twit saya dan minta konfirmasi apa itu benar twit saya, ya saya jawab betul," ujar Dandhy.

"Kemudian, yang bikin lebih terkejut lagi, setelah itu penyidik menyodorkan surat penahanan. Kaget, karena saya enggak tahu ya biasanya ada pemanggilan atau sebagai saksi dulu, tapi jam 11.00 WIB malam tiba-tiba disodorkan surat penahanan," sambungnya.

Menurutnya, dalam proses pemeriksaan, dirinya berusaha kooperatif. Sehingga mau menjalani proses pemeriksaan yang berlangsung hingga dinihari tadi (kemarin). "Saya pikir, saya kooperatif, saya ikutin," ucapnya.

"Sampai sini, malah saya yang justru penasaran ingin tahu apa sebenarnya yang disangkakan," imbuhnya.

Sementara kuasa hukumnya Dandhy, Alghifari Aqsa mengatakan, usai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka kliennya tetap diizinkan pulang alias tidak ditahan. "Iya, tersangka. Dan usai diperiksa tadi pagi sudah pulang. Tidak ditahan. Dan untuk saat ini kita masih menunggu proses selanjutnya dari kepolisian," kata Alghifari kepada Fajar Indonesia Network.

Alghifari membeberkan, terkait proses pemeriksaan, kliennya ditanyakan persoalan cuitannya di Twitter terkait isu Papua, pada 23 September 2019. "Ya kurang lebih dicecar 14 pertanyaan, dan sekitar 45 turunan pertanyaan yang diajukan penyidik. Dan soal Twitnya itu, adalah tentang Papua tanggal 23 September. Dan mungkin temen-teman bisa melihat peristiwa di Papua dan Wamena," ungkapnya.

Alghifari menyebut, selama ini Dandhy memang selalu membela dan menyuarakan berita-berita soal Papua. Dan itu dilakukan bentuk upaya memperbaiki kondisi HAM, demokrasi, dan merupakan bagian untuk memastikan bahwa masyarakat dan publik luas dapat informasi yang berimbang.

Dengan penangkapan ini, katanya, menunjukkan perilaku reaktif Polri untuk isu Papua. Dan ini menurtunya sangat berbahaya bagi Perlindungan dan Kebebasan Informasi yang dijamin penuh oleh UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

"Penangkapan ini merupakan bentuk pembungkaman pegiat informasi, dan teror bagi pembela hak asasi manusia," ketusnya.

Dia menyebut pelanggaran HAM di Papua terus terjadi, tanpa ada sanksi bagi aparat. Dan media/jurnalis pun dihalang-halangi, tak bebas jalankan tugas jurnalis di Papua. "Orang-orang yang menyuarakan informasi dari Papua seperti Dandhy justru ditangkap dan dipidanakan," katanya.

Dan perlu diketahui, saat diperiksa Dandhy didampingi oleh Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, KontraS, Imparsial, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Partai Hijau Indonesia, Amnesty Internasional Indonesia, dan AMAR Lawfirm.

"Kami mendesak, agar Penyidik hentikan penyidikan dan bebaskan segera Dandhy. Selain itu, kami juga mendesak agar polisi menghargai Hak Asasi Manusia yang sepenuhnya dijamin konstitusi RI, dan tidak reaktif serta brutal dalam menghadapi tuntutan demokrasi," tutupnya.

Direktur Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya menangkap Dandhy Agung Laksono di rumahnya, Kamis (26/9) malam. Menurutnya, ada dugaan yang bersangkutan melakukan tindak pidana penyebaran informasi provokasi soal Papua.

"Ya, kan tadi malam sudah dirilis. Betul kita panggil yang bersangkutan, dan sudah dipulangkan tadi pagi sekitar jam 03.00 wib, karena memang kita nggak melakukan penahanan," kata Iwan saat dikonfirmasi.

Adapun terkait statusnya sendiri, Iwan mengakui, pihaknya menetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat dengan pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/Atau Pasal 14 dan Pasal 15 KUH Pidana.

"Iya, dia (Dandhy) diduga melanggar Undang-Undang ITE. Ada salah satu postingannya di media sosial yang setelah kita analisis itu mengandung provokasi. Untuk lebih jelasnya, nanti tanyakan ke Berto saja Kasubdit," tutupnya. (mhf/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tentara Terluka, Warga Sipil Tewas

Tentara Terluka, Warga Sipil Tewas

Satu prajurit TNI terluka dan satu warga tewas dalam insiden di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Sabtu (9/11) lalu.


Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sejak Juli lalu, tengah membidik adanya dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan.


Penculik Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp83 Miliar

Penculik Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp83 Miliar

Tiga nelayan asal Indonesia yang diculik dan disandera, saat ini lalu, saat ini berada dalam cengkeraman kelompok lain.


Pukul Petugas Sirkuit Sepang, Seorang WNI Ditangkap Polisui

Pukul Petugas Sirkuit Sepang, Seorang WNI Ditangkap Polisui

Seorang pria warga negara Indonesia (WNI) ditangkap oleh Kepolisian Malaysia, Senin (4/11) lalu.


WNI Meninggal saat Antre Urus Paspor di KBRI Malaysia

WNI Meninggal saat Antre Urus Paspor di KBRI Malaysia

Tamam bin Arsyad, WNI, dilaporkan meninggal dunia saat antre mengurus paspor di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (31/10) lalu.


STNK Akan Diganti seperti ATM

STNK Akan Diganti seperti ATM

Polri mewacanakan penerbitan kartu Surat Tanda Nomor Kendaraan Elektronik (e-STNK). Inovasi ini dinilai lebih modern, smart dan sulit dipalsukan.


KPK Perpanjang Penahanan Bupati Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Indramayu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Indramayu nonaktif Supendi (SP), Jumat (1/11) kemarin.


KPK Klarifikasi Pernyataan Fahri Hamzah

KPK Klarifikasi Pernyataan Fahri Hamzah

KPK mengklarifikasi sejumlah pernyataan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam wawancara yang diunggah kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (26/10) lalu.


Sedang Makan Siang, Buronan Bank Century Ditangkap

Sedang Makan Siang, Buronan Bank Century Ditangkap

Buronan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus Bank Century Stefanus Farok Nurtjahja ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung, Selasa (29/10) lalu.


Penahanan Direktur Keuangan AP II Diperpanjang

Penahanan Direktur Keuangan AP II Diperpanjang

Masa penahanan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (AP II) Andra Y Agussalam diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!