Kriminal
Share this on:

Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

  • Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana
  • Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengaku sedang memilih siapa yang dinilai tepat menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Meski pemilihan itu hak presiden, sebaiknya juga memiliki kriteria khusus. Salah satunya tidak pernah tersangkut masalah hukum. Termasuk tidak pernah menjadi narapidana.

"Idealnya Dewas KPK haruslah figur yang bersih dan tidak pernah menjadi narapidana. Bukan karena figur itu tidak memiliki kapasitas. Tetapi akan muncul kesan kuat bahwa Presiden memilih Dewas KPK karena berdasar pada faktor kedekatan. Padahal masyarakat menginginkan pemilihan Dewas KPK dilakukan secara objektif, dengan argumentasi yang logis dan rasional," ujar Ketua Dewan Penasihat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Rusdi Taher di Jakarta, Kamis (7/11) kemarin.

Dia meminta, Presiden tidak mengangkat Dewas KPK yang memiliki resistensi besar terhadap publik. Karena KPK adalah institusi harapan rakyat untuk memberantas korupsi. "Sebelum menentukan sosok figur yang akan diangkat menjadi Dewan Pengawas KPK, sebaiknya ditentukan parameter atau kriterianya. Pengangkatannya juga tidak didasarkan atas faktor kedekatan atau like and dislike," jelas Rusdi.

Paling tidak, lanjutnya, figur yang pantas menduduki Dewas KPK harus memenuhi setidaknya sejumlah syarat. Di antaranya memiliki integritas tinggi, dikenal luas di masyarakat sebagai figur yang bersih, jujur, konsisten, berwibawa, dan sudah teruji kemampuan kepemimpinannya.

Sosok tersebut juga harus profesional dan tahu apa yang harus dilakukan. Yang terpenting memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas mengenai hukum. "Dia harus tahu apa itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, upaya hukum dan sebagainya. Jika tidak mengerti sulit diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik," imbuhnya.

Di samping itu, Dewas juga harus memiliki keberanian di atas rata-rata. Serta tidak mempunyai hambatan psikologis untuk mengawasi komisioner KPK. "Sekiranya ada polisi yang mau diangkat menjadi Dewas, maka paling tidak harus berpangkat minimal bintang tiga atau empat. Karena Ketua KPK yang baru polisi yang berbintang dua. Saya usul Dewas KPK jangan berasal dari kader Partai Politik," ucapnya.

Dia mengusulkan mantan Hakim Agung Artidjo Alkautsar dan mantan Jaksa Agung Basrief Arief sebagai sosok yang layak dipertimbangkan sebagai Dewas KPK. Sejumlah nama saat ini sedang dipertimbangkan masuk menjadi anggota Dewas KPK. Istana menyebut, Jokowi menambahkan kriteria tambahan.

"Secara normatif, mengikuti kriteria yang ada dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Tetapi tentu pemerintah menambahkan kriteria. Yaitu sesuai politik hukum pemerintah. Maksudnya adalah penegakkan hukum setegak-tegaknya. Yakni menghormati UU Nomor 19 Tahun 2019 yang telah direvisi. Kedua, politik hukum pemerintah adalah antikorupsi. Jadi tegas sekali," ujar jubir presiden, Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11) kemarin.

Terkait isu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar yang diisukan jadi Dewas KPK, Fadjroel mengatakan tidak ada spesifik nama yang disebut. Namun Fadjroel memastikan anggota Dewas KPK tidak pernah tersangkut kasus pidana. "Tidak ada nama yang secara khusus disebutkan. Yang ada hanya kriteria. Mereka tidak pernah menjalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus juga diperhatikan," pungkasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tiga WNI Selundupkan Puluhan Ribu Rokok ke Malaysia

Tiga WNI Selundupkan Puluhan Ribu Rokok ke Malaysia

Kepolisian Malaysia menagkap tiga pria berkewarganegaraan Indonesia (WNI) atas tindak pidana penyelundupan puluhan ribu rokok.


Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Lukman Hakim Saifuddin dipanggil penyelidik dalam kapasitas sebagai saksi penyelidikan yang tengah dijalani oleh KPK.


Bawaslu Ancam Pecat Anggotanya yang Bermain

Bawaslu Ancam Pecat Anggotanya yang Bermain

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memprediksi potensi terjadinya sengketa proses dalam tahapan pencalonan Pilkada 2020 sangat besar.


Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Kebijakan Hukum di Kejagung Akan Diubah

Kebijakan Hukum di Kejagung Akan Diubah

Kebijakan penegakan hukum khususnya korupsi di Kejaksaan Agung akan diubah. Dari awalnya menitikberatkan soal penindakan, digeser pada pencegahan.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1 yang mewajibkan setiap Kejaksaan Tinggi minimal harus menangkap satu buronan setiap tiga bulan, dinilai cukup efektif.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!