Kriminal
Share this on:

Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

  • Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut
  • Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menegaskan pihaknya sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran dewan pengawas (dewas). Ia menyampaikan lembaga yang dipimpinnya tidak alergi terhadap dewas.

"Kami ingin juga menyampaikan bahwa KPK sebenarnya tidak alergi untuk diawasi ga ada seperti itu. Tetapi kami ingin tahu sebelum seperti itu model pengawasannya seperti apa," ujar Laode dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9) kemarin.

Peran dewas sendiri telah diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan DPR RI dan pemerintah. Hasil Revisi ini, sebut Laode, sebenarnya telah menjadi hal yang dikhawatirkan pihaknya sejak dulu.

Padahal, Laode menekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjanji untuk memperkuat KPK. Namun, dengan adanya revisi, Laode menilai tindakan presiden cenderung melemahkan KPK. "Beliau (Jokowi) mengatakan bahwa akan diperkuat, tetapi kenyataannya komisioner KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sekarang," jelasnya.

Lebih lanjut, Laode mengatakan kewenangan memerintahkan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan yang dimiliki komisioner seperti yang tertuang dalam UU KPK yang baru telah dihilangkan. Selain itu, dewas dalam bayangan KPK seharusnya tidak terlibat dalam persetujuan dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh KPK.

Misalnya, kata dia, seperti penyadapan, penerbitan surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan yang dilakukan komisioner. Seharusnya dewas hanya berperan memeriksa dan mengaudit laporan kinerja komisioner yang dilakukan per minggu atau pun per bulan.

"Tetapi sekarang dewan pengawas ini adalah yang memberikan izin. Dan di siitu dikatakan lagi bahwa dewan pengawas itu kalo mau misalnya untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan harus gelar di depan pengawas. Gelar perkara seperti ini betul-betul akan menambah rantai pekerjaan yang panjang," tutupnya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui revisi UU KPK memberikan peran yang signifikan terhadap dewas. Menurutnya, justru peran komisioner berkurang.

Kendati tak mempersoalkan hal tersebut, dirinya mempertanyakan pola hubungan kerja antara pimpinan dan dewas. Karena, dikatakan dia, revisi UU KPK tidak mengatur dengan jelas perihal penanggung jawab tertinggi di KPK nantinya.

"Mana yang lebih tinggi tidak dijelaskan dalam UU, siapa yang menjadi penanggung jawab tertinggi juga tak dijelaskan dalam UU. Mungkin kolaborasi antara dewas dan pimpinan KPK. Tapi tak dijelaskan siapa yang menjadi penanggung jawab tertinggi di KPK," tuturnya. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya
KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Berita Sejenis

KPK Data aset Pemprov Sulsel

KPK Data aset Pemprov Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian monitoring evaluasi (monev) koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) terintegrasi di Provinsi Sulawesi


KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melimpahkan berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ja


Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa harta kekayaan 35 penyelenggara negara se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).


Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Sebanyak 23 pengacara disiapkan mantan Menpora Imam Nahrawi dalam menjalani sidang gugatan Praperadilan diajukannya.


Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!