Kriminal
Share this on:

Dianggap Politis, Polisi Garap Bachtiar Nasir lewat Dua Alat Bukti

  • Dianggap Politis, Polisi Garap Bachtiar Nasir lewat Dua Alat Bukti
  • Dianggap Politis, Polisi Garap Bachtiar Nasir lewat Dua Alat Bukti

**JAKARTA ** - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Bachtiar Nasir sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga terlibat dalam penggelapan dana Yayasan Kesejahteraan Untuk Semua (YKUS).

Polri telah menetapkan dua alat bukti yang memberatkanya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, dua alat bukti yang dimaksud adalah hasil pemeriksaan keterangan tersangka AA yang perannya mengalihkan kekayaan yayasan.

"Dari keterangan AA yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 70 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Termasuk juga juncto Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Yayasan, serta juga Pasal 374 juncto Pasal 372 KUHP," bebernya.

Selanjutnya, diakui Dedi, alat bukti kedua yang bisa menjerat UBN sebagai tersangka adalah hasil audit rekening YKUS. Dari sana, polisi menemukan aliran dana umat digunakan untuk kegiatan yang tak sesuai peruntukannya. Dan rekening ini juga sudah diaudit.

"Untuk alat bukti lain, penyidik sudah memeriksa rekening. Jadi, ada penyimpangan penggunaan rekening. Ini adalah dana umat, dana masyarakat, tapi peruntukannya bukan untuk bantuan, tapi untuk kegiatan-kegiatan lain. Ini sudah kita audit," jelas Dedi.

Dedi mengungkapkan, indikasi penyelewengan dana yayasan oleh Bachtiar Nasir diperkuat juga oleh keterangan Manajer Divisi Network BNI Syariah cabang Tempo Pavilion I Jakarta berinisial I. Sang manajer itu telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka kasus dana YKUS pada 2017.

"Tersangka I mengaku dia menerima kuasa dari Pak BN (Bachtiar Nasir) untuk mencairkan sejumlah uang. Dan kepada yang bersangkutan (I) juga dikenakan Pasal 63 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," terang Dedi.

Dedi menambahkan, berdasarkan hasil audit rekening jumlah uang yang diduga diselewengkan oleh UBN, adalah sebesar Rp 1 miliar. "Ini hasil pemeriksaan sementara terhadap tersangka dan para saksi yang dimintai keterangan, ini sejumlah Rp 1 miliar," tambahnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan TPPU YKUS sudah ditangani Bareskrim pada 2017. Saat itu polisi menegaskan ada aliran dana dari Bachtiar Nasir yang saat itu Ketua GNPF MUI, ke Turki. Padahal dana yang dikumpulkan di rekening YKUS untuk donasi Aksi Bela Islam 411 dan 212 di akhir tahun 2016. Diduga dana tersebut diselewengkan.

Pada Rabu (8/5), Bachtiar Nasir semestinya diperiksa untuk didengarkan keterangannya. Namun, lewat penasihat hukumnya Nasrullah Nasution menyampaikan, UBN tidak bisa hadir. Sementara Polisi menjadwal ulang pemeriksaan Bachtiar pada Selasa (14/5) pekan depan. Beliau tadi minta maaf enggak bisa datang.

"Kami sudah komunikasi sama penyidik minta dijadwal ulang karena bulan Ramadan, jadi ada kegiatan dan janji yang sudah harus dipenuhi oleh beliau," ujarnya.

Kami tunggu dari pihak kepolisian. Nanti ada panggilan ulang atau semacamnya, tetapi tadi sudah komunikasi minta tolong pahami kondisi yang sedang Ramadan, imbuh Nasrullah. (mhf/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Sidang Kedua Jokdri Tertunda
Sidang Kedua Jokdri Tertunda

Berita Sejenis

Pabrik Sabu Rumahan Diawasi Lewat CCTV

Pabrik Sabu Rumahan Diawasi Lewat CCTV

Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah mewah di Perum Citra 2 Kalideres, Minggu (23/6) kemarin.


Dalami Penganggaran e-KTP, Dua Anggota DPR Diperiksa KPK

Dalami Penganggaran e-KTP, Dua Anggota DPR Diperiksa KPK

KPK memeriksa seorang mantan dan dua anggota DPR terkait kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).


Tiga Tersangka Kebakaran Pabrik Korek Api Langsung Ditahan

Tiga Tersangka Kebakaran Pabrik Korek Api Langsung Ditahan

Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kebakaran yang merenggut 30 korban jiwa di pabrik korek api di Binjai, Jumat (21/6) lalu.


Dimutasi, Dua Jabatan Penting di Kejagung Kosong

Dimutasi, Dua Jabatan Penting di Kejagung Kosong

Posisi dua jabatan penting eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga kini belum juga terisi.


Jangan Ada Prasangka Polisi Terlibat di Kasus Novel

Jangan Ada Prasangka Polisi Terlibat di Kasus Novel

Masyarakat diminta untuk tidak berasumsi polisi terlibat dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan.


Novel Dicecar Tentang Barang Bukti dan Kasus

Novel Dicecar Tentang Barang Bukti dan Kasus

Babak baru pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan dimulai, Kamis (20/6) kemarin.


Dua Calon Rektor Diperiksa

Dua Calon Rektor Diperiksa

Indikasi adanya aliran uang ke Romahurmuziy alias Romy dalam seleksi pengisian jabatan rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terus ditelusuri.


Perkara Situng, 02 Klaim Cukup Bukti

Perkara Situng, 02 Klaim Cukup Bukti

Para pihak yang bersengketa atas hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) akan beradu bukti pekan depan.


Berkas Perkara Eggi dan Lieus Dilimpahkan

Berkas Perkara Eggi dan Lieus Dilimpahkan

Polri telah melimpahkan berkas perkara tahap I kasus dugaan makar dua tokoh ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pekan ini.


KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

Nama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sempat disinggung dalam sidang, kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!