Kriminal
Share this on:

Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

  • Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar
  • Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

JAKARTA - Mencermati keberadaan dan kinerja Tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan (TP4) Pusat maupun yang daerah (TP4D), Masyatakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membubarkannya. Desakan pembubaran bukan tanpa alasan, MAKI menilai TP4 lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan tugas pokok Kejaksaan adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi. Jadi bila masuk ke dalam kegiatan pemerintah termasuk tender proyek, maka jelas terjadi konflik kepentingan. Sebab tender proyek berpotensi korupsi. "Di sisi lain juga bertentangan dengan UU Kejaksaan," katanya, Kamis (22/8).

Dalam praktiknya, kata Boyamin, TP4 Pusat dan TP4D tidak mampu mencegah korupsi sejak dini karena nyatanya masih banyak korupsi meskipun sudah ada TP4. Lebih parahnya, terdapat oknum kejaksaan nakal yang justru meminta bagian proyek dengan cara menyodorkan pemborong, memeras atau gratifikasi dalam kegiatan pengawalan proyek pemerintah.

Kasus OTT Yogyakarta-Solo oleh KPK terhadap jaksa adalah kasus ketiga yang dicatat MAKI terkait adanya oknum Jaksa nakal di TP4D. Sebelumnya di Bali terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang melakukan pemerasan kepada pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta.

"Meminta uang 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan Desa dengan keuntungan 35 persen," jelasnya.

Lalu di Jawa Tengah terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang justru bermain main, hampir sama dengan di Bali. Dan kini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya. "Untuk itu sekali lagi Kami meminta Kejagung utk bubarkan TP4 Pusat maupun Daerah dan fokus pada tindakan pemberantasan korupsi. Jangan sampai kesibukan TP4 menjadikan alasan kendor berantas korupsi," tegasnya.

Dia mengatakan, salah besar jika Kejaksaan mengkleim baru 1 kasus terkait TP4. Padahal MAKI mengaku mempunyai 2 catatan sebelumnya, yaitu di Bali dan Jateng dan dua oknum pejabat Kejari tersebut sudah dipecat dari Jabatannya oleh Kejagung.

"Kejagung tidak boleh menutup nutupi karena nyatanya banyak oknum nakal di TP4D, sehingga Kejagung harus sadar TP4D menjadi sumber penyakit di Kejaksaan utk memberantas korupsi," tutupnya. (lan/gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kejagung Akan Terlibat Mulai Perencanaan Ibu Kota Baru

Kejagung Akan Terlibat Mulai Perencanaan Ibu Kota Baru

Kejaksaan Agung (Kejagung) tak lagi sekadar menunggu, tetapi terlibat sejak awal dalam proses pembangunan Ibu Kota baru.


Hati-hati Jika Ada Tawaran Beasiswa ke Luar Neger, Bisa Jadi Itu Modus

Hati-hati Jika Ada Tawaran Beasiswa ke Luar Neger, Bisa Jadi Itu Modus

Dua sindikat perdagangan orang (human trafficking) ke luar negeri berhasil diungkap Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.


Diduga Terima Gratifikasi bersama Bupati, Mantan Pejabat Subang Jadi Tersangka

Diduga Terima Gratifikasi bersama Bupati, Mantan Pejabat Subang Jadi Tersangka

Mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana (HTN) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.


Dua Lantai Apartemen Disulap Jadi Kasino, Ada yang VIP

Dua Lantai Apartemen Disulap Jadi Kasino, Ada yang VIP

Apartemen Robinson, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (6/10) lalu, digerebek polisi. Ternyata ada dua lantai yang dipakai untuk tempat berjudi.


Diminta Mundur, Pemimpin Hongkong Carrie Lam Membela Diri

Diminta Mundur, Pemimpin Hongkong Carrie Lam Membela Diri

PBB akhirnya merespon atas kisruh yang terjadi di Hongkong dalam beberapa bulan terakhir.


Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Mahkamah Agung menolak kasasi tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung terkait kasus korupsi pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling


Rektor Diminta Perketat Data Dosen

Rektor Diminta Perketat Data Dosen

Kemenristekdikti menginstruksikan rektor perguruan tinggi melakukan profiling dosen dan pegawai yang bekerja di kampusnya.


Jaksa agung Tegaskan Tak Ada Kasus Karhutla yang Di-SP3

Jaksa agung Tegaskan Tak Ada Kasus Karhutla yang Di-SP3

Sebanyak 171 berkas kasus dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terus diteliti Tim Jaksa peneliti Kejaksaan Agung.


380 Peserta Demo DPR Jadi Tersangka, 179 Ditahan

380 Peserta Demo DPR Jadi Tersangka, 179 Ditahan

Total sebanyak 1.489 orang, yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, dan warga sipil diamankan karena diduga sebagai perusuh dalam aksi demo di depan Gedung DPR/DP


Kajati Kepri Diminta Hadiri Sidang Praperadilan

Kajati Kepri Diminta Hadiri Sidang Praperadilan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kep



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!