Kriminal
Share this on:

Didemo, Pemerintah Hong Kong Cabut RUU Ekstradisi

  • Didemo, Pemerintah Hong Kong Cabut RUU Ekstradisi
  • Didemo, Pemerintah Hong Kong Cabut RUU Ekstradisi

HONG KONG - Pemerintah Hong Kong resmi mencabut rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi, yang memicu demonstrasi besar-besaran selama lima bulan belakangan. "Sekarang saya mengumumkan pencabutan RUU tersebut," ujar Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee di Gedung Parlemen sebagaimana dikutip Associated Press, Rabu (23/10) kemarin.

Setelah John mengumumkan pencabutan RUU itu, para anggota dewan langsung berusaha melemparkan pertanyaan. Namun, John menolak menjawab. Ia hanya mengatakan, bahwa keputusan itu tak bisa diganggu gugat.

Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam, yang beberapa pekan lalu menyatakan bakal menarik RUU ekstradisi tersebut. Carrie mengumumkan, rencana tersebut di tengah demonstrasi besar-besaran tiap akhir pekan yang kerap berakhir ricuh.

Awalnya, para demonstran menuntut pencabutan RUU ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus diadili di luar Hong Kong, termasuk Cina. Para demonstran tak terima karena sistem peradilan di Cina kerap bias, terutama jika terkait dengan Hong Kong selaku wilayah otonom yang masih di bawah kendali Beijing.

Saat pertama kali demonstrasi memanas, Carrie sebenarnya langsung mengumumkan bahwa pemerintah akan menangguhkan pembahasan RUU ekstradisi. Namun, para demonstran tak puas. Mereka tetap menggelar aksi rutin untuk menuntut agar RUU ekstradisi tersebut benar-benar dicabut.

Carrie Lam sekali lagi tampil di hadapan publik untuk menyatakan, bahwa RUU tersebut "sudah mati" tanpa menjelaskan lebih lanjut maksudnya. Warga kian geram karena ketidakjelasan tersebut. Mereka pun mengajukan tuntutan lebih besar, yaitu agar Carrie Lam mundur dan pemisahan penuh Hong Kong dari Cina.

Terdesak, Carrie akhirnya mengumumkan bakal mencabut RUU ekstradisi tersebut. Namun, menurut demonstran, Carrie Lam terlambat karena kini tuntutan mereka sudah berkembang menjadi pelepasan diri dari Hong Kong.

Sementara itu, pemerintah Cina dilaporkan berencana memecat Carrie Lam, di tengah demonstrasi besar-besaran yang tak kunjung reda selama lima bulan belakangan. Mengutip Financial Times melaporkan, bahwa Cina sedang menyusun langkah untuk menggantikan Carrie dengan pemimpin interim.

Meski demikian, sejumlah sumber mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa, keputusan itu tergantung pada perkembangan situasi. Meski demikian, Carrie sendiri sempat dirumorkan siap mundur jika memang sudah tidak diterima masyarakat. (der/zul/afp/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pengadilan Internasional Gelar Penyelidikan ke Pemerintah Myanmar

Pengadilan Internasional Gelar Penyelidikan ke Pemerintah Myanmar

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memberikan lampu hijau untuk penyelidikan penuh atas dugaan kejahatan pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019 mulai diselidiki KPK.


Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK Mengada-ada

Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK Mengada-ada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Bisnis Gelap Ekspor Biji Nikel Terendus

Bisnis Gelap Ekspor Biji Nikel Terendus

Pemerintah mengendus aroma tak sedap terhadap ekspor biji nikel yang selama ini berlangsung.


Dua Hari KPK Geledah Saksi Dugaan Suap Wali Kota Medan

Dua Hari KPK Geledah Saksi Dugaan Suap Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan rangkaian penggeledahan kasus dugaan suap proyek dan jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Masjid Tak Boleh untuk Takfiri

Masjid Tak Boleh untuk Takfiri

Menkopolhukam Mahfud MD mengingatkan masjid yang berada di kantor pemerintah agar mensyiarkan kedamaian.


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 20



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!