Kriminal
Share this on:

Diduga Terima Suap, Anggota DPR Diperiksa KPK

  • Diduga Terima Suap, Anggota DPR Diperiksa KPK
  • Diduga Terima Suap, Anggota DPR Diperiksa KPK

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2017-2018.

Selain Sukiman, KPK juga memeriksa mantan Kasi Perencanaan DAK Non Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rifa Surya, dan Tenaga Ahli Fraksi PAN DPR RI Suherlan. Keduanya diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Plt Kadis PUPR Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPS).

Ditemui usai pemeriksaan, Sukiman mengaku diperiksa terkait pengadaan dana perimbangan Kabupaten Pegunungan Arfak yang diduga bermasalah. "Ya (diperiksa terkait dana perimbangan). Saya sudah jelaskan pada penyidik," ujar Sukiman di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (22/7) kemarin.

Namun, Sukiman enggan merinci lebih jauh mengenai materi pemeriksaan yan telah dijalaninya. Ia justru melempar pertanyaan awak media untuk ditanyakan kepada penyidik."Penyidik ada, silakan (tanyakan pada penyidik). Saya sudah jelaskan," ucapnya.

Saat ditanya mengenai dugaan adanya aliran dana suap yang mengalir ke PAN, Sukiman bungkam. "Insyaallah saya lurus saja," tandasnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain memeriksa Sukiman, penyidik sejak siang hingga sore hari telah melakukan rekonstruksi peristiwa di rumah dinas Sukiman di Kompleks DPR RI, Kalibata, Jakarta. Rekonstruksi, sambungnya, dilakukan di sejumlah lokasi seperti halaman depan dan belakang rumah, ruang tamu, ruang kerja, serta halaman masjid yang terletak di belakang rumah dinas Sukiman.

Febri menambahkan, penyidik juga membawa Sukiman ke lokasi rekonstruksi guna menelusuri alur peristiwa dugaan pemberian dan penerimaan suap. ""Kegiatan rekonstruksi ini dilakukan karena ada kebutuhan di penyidikan untuk membuat semakin terang alur peristiwa dugaan pemberian dan penerimaan suap saat itu," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan dia, rekonstruksi tersebut juga melibatkan pihak pengamanan seperti Polri, Pamdal, dan unsur BKD DPR RI. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Sukiman dan Natan Pasomba sebagai tersangka. Penetapan tersebut terkait dugaan suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Sukiman diduga menerima suap berupa uang sebesar Rp2,65 miliar dan valas senilai USD22 ribu dari total uang Rp3,69 miliar dan valas USD33.500 dari Natan. Jumlah tersebut, merupakan komitmen fee sebesar sembilan persen dari total Dana Perimbangan yang dialokasikan ke Pegunungan Arfak. Suap pun diduga diterima Sukiman sejak Juli 2017 hingga April 2018 melalui sejumlah perantara.

Suap ini diduga bertujuan untuk mengatur penetapan alokasi Dana Perimbangan untuk Pegunungan Arfak. Alhasil, daerah itu mendapat alokasi DAK APBN-P 2017 sejumlah Rp49,915 miliar dan DAK APBN 2018 senilai Rp79,9 miliar.

Atas perbuatannya, Sukiman sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubang dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Natan sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Gerak cepat aparat hukum memroses kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Saat ini Kejaksaan telah menerima 7 berkas perkara atasnama korporasi dan 159 berk


Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap yang diterima oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang diduga ke


KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

Berapa uang negara yang sudah diselamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2019 ini? Ternyata cukup fantastis.


KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menegaskan pihaknya sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran dewan pengawas (dewas).


Pasal Penghinaan Presiden Disorot

Pasal Penghinaan Presiden Disorot

DPR RI hingga saat ini masih melakukan penyempurnaan RKUHP. Rencananya, dewan akan mengesahkannya menjadi UU pada 24 September mendatang.


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Tim gabungan Polda Papua kembali meringkus diduga dalang atau aktor intelektual kasus kerusuhan yang terjadi di Tanah Papua, beberapa waktu lalu.


ICW Siapkan Judicial Review ke MK

ICW Siapkan Judicial Review ke MK

Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!