Kriminal
Share this on:

Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

  • Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka
  • Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali sebagai tersangka. Darwan Ali ditersangkakan atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Darwan diduga menerima uang sejumlah Rp687,5 juta dari PT Swa Karya Jaya (SKJ). Penerimaan uang terkait penetapan PT SKJ sebagai pemenang lelang proyek Pelabuhan Teluk Segintung dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp112,750 miliar.

"Setelah melakukan penyelidikan secara cermat dan hati-hati sejak Januari 2017, ditemukan bukti permulaan yang cukup dan diputuskan perkara ini ditingkatkan ke penyidikan, yaitu tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam proyek Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan tahun 2007-2012," ujar Febri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (14/10) kemarin.

Febri menjelaskan, kasus ini bermula pada 2004 kala Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan merencanakan pembangunan pelabuhan laut. Rencana ini mulai direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan pada 2006 dengan melakukan pembangunan tiang pancang.

Pada 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Setuyan mulai melakukan alokasi anggaran untuk rencana pekerjaan pembangunan Pelabuhan Teluk Segintung. Sekitar Januari 2007, Darwan selaku bupati memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum agar pengadaan pembangunan Pelabuhan Segintung dikerjakan oleh PT SKJ.

"Diduga, Direktur PT SKJ adalah kawan dekat DAL (Darwan Ali) yang mendukungnya saat Pilkada Kabupaten Seruyan tahun 2003," kata Febri.

Menindaklanjuti perintah Darwan, Panitia Lelang Pengadaan Barang atas pekerjaan pembangunan Pelabuhan Segintung dibentuk. Para panitia lelang langsung diberi arahan yang membahas teknis dan langkah-langkah untuk menjadikan PT SKJ sebagai pemenang dalam lelang terbuka dengan HPS final Rp112,750 miliar.

"Dalam proses lelang yang dilakukan terdapat sejumlah kejanggalan," tutur Febri.

Kejanggalan tersebut berupa pembatasan informasi dan waktu pengambilan dokumen lelang hanya dilakukan dalam kurun satu hari, dokumen prakualifikasi dan penawaran lelang diduga dipalsukan, dan peserta lelang lain juga diduga direkayasa.

Selain itu, dokumen penawaran yang diajukan memiliki kemiripan. Perbedaannya hanya terdapat pada nilai penawaran yang memiliki selisih Rp2 hingga 4 juta. Pihak PT SKJ pun diduga turut serta mempersiapkan beberapa dokumen palsu yang dibutuhkan tersebut.

Tak hanya itu, panitia lelang juga mengabaikan ketidaklengkapan atau kekurangan persyaratan dokumen prakualifikasi PT SKJ. Dalam dokumennya, Sertifikat Badan Usaha PT SKJ sudah tidak berlaku.

Selanjutnya pada 14 April 2007, Darwan menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang menetapkan PT SKJ sebagai pelaksana proyek pekerjaan Pelabuhan Teluk Segintung. Penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan senilai Rp112,736 miliar.

Empat bulan berselang, pada 10 Agustus 2007 tedapat adendum pertama dengan mengubah nilai kontrak menjadi Rp127.411.481.000 atau bertambah 13,02 persen. Adendum ini melebihi ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan maksimal penambahan pekerjaan paling banyak sebesar 10 persen.

"Pada 2009, diduga DAL melalui anaknya menerima uang dengan cara beberapa kali transfer dari PT SKJ sejumlah Rp687.500.000. Perbuatan tersangka diduga membuat negara mengalami kerugian sekitar Rp20,84 miliar," kata Febri.

Atas dugaan tersebut, Darwan Ali disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Febri menuturkan, sejak penyidikan dimulai KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 32 orang saksi. Mereka berasal dari kalangan kepala dinas, mantan Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa, panitia pengadaan proyek, pihak Inspektorat Kebupaten Seruyan, anggota DPRD Kabupaten Seruyan, dan pihak wasta.

Selain itu, sambung Febri, KPK juga telah melakukan penggeledahan di kediaman Darwan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita beberapa dokumen terkait perkara.

KPK juga telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham terhadap dua orang, yakni tersangka Darwan Ali dan Direktur PT SKJ Tju Miming Aprilyanto. Pelarangan tersebut dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung sejak 15 Agustus 2019 hingga 15 Februari 2020.

"Dalam perkara ini, KPK mengidentifikasi juga adanya praktik politik transaksional karena diduga pihak swasta yang dimenangkan dalam pengadaan merupakan pihak yang mendukung bupati saat pemilihan kepala daerah," tutur Febri. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dua Bule Bobol 17 Rekening, Seorang Ditembak mati

Dua Bule Bobol 17 Rekening, Seorang Ditembak mati

Dua warga negara (WN) Rumania diduga melakukan kejahatan perbankan dengan membobol 17 rekening. Salah satu pelaku ditembak mati polisi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Pelaku Pembunuh WNI di Malaysia Ditangkap

Pelaku Pembunuh WNI di Malaysia Ditangkap

Kepolisian Malaysia menangkap salah seorang pria yang diduga memiliki keterkaitan atas temuan sesosok jasad wanita berkewarganegaraan Indonesia (WNI).


Pengusaha Penyuap Bupati Lampung Tengah Divonis Setahun

Pengusaha Penyuap Bupati Lampung Tengah Divonis Setahun

Dua pengusaha dinilai terbukti menyuap Bupati Lampung Tengah Mustafa senilai total Rp12,5 miliar.


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sejak Juli lalu, tengah membidik adanya dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan.


Diduga Menyelundupkan Imigran Gelap, WNI Ditangkap di Malaysia

Diduga Menyelundupkan Imigran Gelap, WNI Ditangkap di Malaysia

Otoritas Malaysia menangkap sedikitnya 10 warga negara Indonesia (WNI) terkait dugaan aktivitas penyelundupan imigran.


Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019 mulai diselidiki KPK.


KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.


Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut ada empat nama jenderal bintang dua (inspektur jenderal atau irjen) yang sangat berpotensi mengisi jabatan Kabareskrim.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!