Kriminal
Share this on:

Diminta Mundur, Pemimpin Hongkong Carrie Lam Membela Diri

  • Diminta Mundur, Pemimpin Hongkong Carrie Lam Membela Diri
  • Diminta Mundur, Pemimpin Hongkong Carrie Lam Membela Diri

HONGKONG - PBB akhirnya merespon atas kisruh yang terjadi di Hongkong dalam beberapa bulan terakhir. Ini merespon atas insiden yang nyaris menewaskan jurnalis Suara Hongkong News asal Indonesia Veby Mega Indah. Sayangnya, apa yang dilakukan PBB, direspon negatif oleh pemerintah Hongkong.

Pemimpin Hongkong Carrie Lam mengklaim kekerasan ekstrem di pusat keuangan Asia dibenarkan untuk menangkal kondisi darurat. Dikatakannya, transportasi dan situasi Hongkong dewasa ini lumpuh akibat aksi demonstran.

"Perilaku radikal perusuh membawa Hongkong melewati malam yang sangat gelap, membuat masyarakat hari ini setengah lumpuh. Hongkong dalam situasi sulit," terang Lam, dalam komentar pertamanya usai melarang pengunaan masker wajah, kemarin (6/10).

"Kekerasan ekstrem dengan jelas menggambarkan bahwa keselamatan publik Hong Kong sangat terancam," katanya dalam pengumuman televisi yang direkam sebelumnya. "Itulah alasan konkret bahwa kita harus menerapkan hukum darurat kemarin untuk memperkenalkan undang-undang anti-topeng," timpalnya.

Ditambahkannya, demonstran telah menggunakan masker untuk menyembunyikan identitas mereka dalam protes yang semakin keras yang telah mengguncang kota selama empat bulan. Protes mulai bertentangan dengan RUU yang diperkenalkan pada bulan April yang akan memungkinkan ekstradisi ke daratan Cina, tetapi sejak itu melonjak ke dalam gerakan pro-demokrasi yang lebih luas.

Setelah kekerasan Jumat, operator kereta api MTR Corp mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mematikan seluruh jaringan, yang membawa sekitar 5 juta penumpang setiap hari, sementara pusat perbelanjaan dan supermarket juga tutup.

Sementara Kepala Hak Asasi Manusia PBB menyerukan penyelidikan independen atas kekerasan selama protes anti-pemerintah di Hongkong. "Dua pemrotes remaja ditembak termasuk seorang jurnalis ditembak dalam insiden pekan lalu. Ini jelas mengkhawatirkan. PBB pun didesak untuk bertindak," terang Komisaris Tinggi PBB Michelle Bachelet yang dilansir Reuters, kemarin (6/10).

"Kami terganggu oleh tingginya tingkat kekerasan yang terkait dengan beberapa demonstrasi dan juga khawatir dengan cedera pada polisi dan pengunjuk rasa, termasuk wartawan dan pengunjuk rasa yang ditembak oleh petugas penegak hukum," terang Michelle Bachelet pada konferensi pers yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hongkong harus segera diinvestigasi yang efektif, cepat, independen dan tidak memihak dalam tindakan kekerasan termasuk penembakan. Dan kami (PBB, red) mengutuk keras semua tindakan kekerasan dari semua pihak dan saya meminta semua yang menanggapi demonstrasi dan mereka yang terlibat dalam protes melakukannya dengan cara damai dan tanpa kekerasan," papar Bachelet.

Seperti diketahui pihak berwenang Hongkong memberlakukan larangan masker wajah pada hari Sabtu (5/10), sehari setelah pemimpin yang diperangi Carrie Lam meminta kekuatan darurat era kolonial dalam upaya untuk membendung kekerasan.

Menanggapi larangan tersebut, Bachelet mengatakan masker wajah tidak boleh digunakan untuk memprovokasi kekerasan. Tetapi memperingatkan Hongkong agar tidak menggunakan larangan itu untuk menargetkan kelompok-kelompok tertentu atau membatasi hak kebebasan berkumpul menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan.

"Kebebasan berkumpul damai harus dinikmati tanpa batasan sejauh mungkin, tetapi di sisi lain, kita tidak bisa menerima orang yang menggunakan topeng untuk memprovokasi kekerasan," katanya.

Terpisah, Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad meminta Carrie Lam melepaskan posisinya sebagai kepala eksekutif Hong Kong, setelah demonstrasi berkepanjangan yang telah mengguncang wilayahnya. Sebagaimana dilansir Malaymail, langkah tersebut adalah pilihan terbaik bagi Lam, karena dia terjebak dalam dilema antara mengikuti hati nuraninya dan mengikuti perintah dari Beijing.

"Faktanya adalah dia berada dalam dilema; dia harus mematuhi tuannya dan pada saat yang sama dia harus mengikuti nuraninya," katanya.

Hati nuraninya mengatakan bahwa orang-orang Hongkong benar dalam menolak hukum, tetapi di sisi lain dia tahu konsekuensi dari menolak hukum. "Tetapi untuk administrator, saya pikir, hal terbaik untuk dilakukan adalah mengundurkan diri," katanya saat peluncuran Konferensi Konstitusi dan Peraturan Hukum Regional 2019.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI terus memantau kondisi kesehatan Veby Mega Indah. Tim dokter rumah sakit di Hongkong terus melakukan observasi pasca peluru karet yang menghajar bagian mata wartawati Suara Hongkong News yang terbit di Hongkong itu.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkatnya menyebut, perawatan terus dilakukan dan mendapat pantauan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hongkong. Kami rutinm mengunjungi beliau di rumah sakit, terang Judha.

Sebelumnya ramai diberitakan di media sosial bahwa dokter telah mengonfirmasi mata kanan Veby buta permanen akibat terkena serpihan pantulan peluru karet saat meliput aksi massa di kawasan Wanchai, Hongkong, Minggu (29/9). Namun, Judha membantah kabar tersebut dan menambahkan bahwa KJRI Hong Kong telah mengirimkan surat resmi kepada otoritas Hongkong untuk meminta penjelasan serta penyelidikan atas kejadian yang menimpa Veby.

Terpisah, Konsul Muda Pensosbud KJRI Hong Kong Vania Alexandra juga memastikan bahwa pemerintah terus memberikan pendampingan kepada Veby selama menjalani prosedur perawatan di rumah sakit. "Sangat cepat. Terlalu dini untuk mengatakan bahwa Saudari Veby akan buta, mengingat sampai sekarang pun dokter masih terus melakukan perawatan dan mengobservasi," kata Vania.

Veby Mega Indah merupakan wartawati yang bekerja pada harian berbahasa Indonesia yang terbit di Hong Kong. Ia sempat menerima jahitan pada kelopak matanya yang sobek, setelah dilarikan ke rumah sakit akibat terkena pantulan peluru karet aparat keamanan Hongkong. (ful/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Boeing Diminta Bertanggungjawab

Boeing Diminta Bertanggungjawab

Perusahaan pesawat Boeing diminta bertanggungjawab terhadap penumpang atas tragedi jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat setahun lal


Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Mahkamah Agung menolak kasasi tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung terkait kasus korupsi pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling


Rektor Diminta Perketat Data Dosen

Rektor Diminta Perketat Data Dosen

Kemenristekdikti menginstruksikan rektor perguruan tinggi melakukan profiling dosen dan pegawai yang bekerja di kampusnya.


Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah melalui Kemenlu berjanji, akan tetap mengawal perihal kasus tertembaknya seorang wartawati Indonesia, Veby Mega Indah di Hongkong.


Kajati Kepri Diminta Hadiri Sidang Praperadilan

Kajati Kepri Diminta Hadiri Sidang Praperadilan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kep


Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka terkait pengajuan proposal dana hibah KONI.


Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

Sekelompok ahli independen di bawah naungan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia mencabut, status te


Warga Hongkong Rame-rame Pindah Kewarganegaraan

Warga Hongkong Rame-rame Pindah Kewarganegaraan

Warga Hongkon meminta negara persemakmuran untuk membuka diri baginya untuk mendapatkan status kewarganegaraan.


Perundingan Trump-Taliban Batal

Perundingan Trump-Taliban Batal

Presiden AS Donald Trump membatalkan perundingan perdamaian dengan pemimpin Taliban Afghanistan.


Seret AS Dalam Konflik Hongkong

Seret AS Dalam Konflik Hongkong

Ratusan pengunjuk rasa Hongkong masih berkumpul di pusat kota dan memadati halaman parkir Konsulat Amerika Serikat, kemarin (9/9).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!