Kriminal
Share this on:

Dirut Pilog Digarap KPK

  • Dirut Pilog Digarap KPK
  • Dirut Pilog Digarap KPK

**JAKARTA ** - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik (Dirut PT Pilog) Ahmadi Hasan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya dalam rangka menjalani pemeriksaan sebagai saksi perkara suap kerja sama pelayaran antara PT Pilog dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) serta penerimaan gratifikasi dengan tersangka Bowo Sidik Pangarso dan Indung.

Ahmadi diketahui selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 16.50 WIB. Namun saat ditanya awak media soal pemeriksaannya, ia enggan berbicara banyak. "Enggak, klarifikasi aja. Klarifikasi," ujar Ahmadi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (5/7) kemarin

.

Ahmadi mengaku pemeriksaan yang ia jalani hanya sebatas pemberian klarifikasi kepada penyidik. Kendati, ia tak mau membeberkan secara rinci klarifikasi apa yang diberikannya. Selama pemeriksaan, Ahmadi menyangkal ditanyai soal Bowo Sidik mau pun aliran dana suap dan gratifikasi yang diduga diterima anggota Komisi VI DPR itu.

"Enggak, enggak," kata dia.

Meski demikian, pernyataan Ahmadi bertolak belakang dengan KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah membeberkan, penyidik mencecar Ahmadi soal dugaan aliran dana terkait kerja sama di bidang pelayaran antara kedua perusahaan tersebut.

Tak hanya itu, kata Febri, peran Ahmadi dalam kerja sama tersebut juga tak luput dari pendalaman penyidik. "Jadi sejauh mana saksi mengetahui adanya dugaan suap atau aliran dana yang terkait dengan kontrak kerja sama itu tadi kami klarifikasi" jelas Febri.

Dalam perkara ini, Bowo ditetapkan tersangka bersama pihak swasta bernama Indung dan Manager Marketing PT HTK Asty Winasti. Penetapan ketiganya terkait kasus dugaan suap kerja sama pelayaran PT Pilog dengan PT HTK di bidang pelayaran.

Bowo diduga menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total Rp1,5 miliar dari PT HTK. Selain itu, Bowo juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota dewan senilai Rp6,5 miliar.

Dalam penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu, KPK berhasil menyita total uang sebesar Rp8 miliar yang dibungkus dalam 400 ribu amplop dengan pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu. Uang ini diduga merupakan akumulasi dari suap dan gratifikasi yang diterima Bowo. Uang juga diduga digunakan Bowo untuk serangan fajar Pemilu 2019.

Terkait kasus dugaan gratifikasi, KPK pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Mendag Enggartiasto Lukita. Dari ruang Mendag, KPK menyita sejumlah dokumen, termasuk dokumen terkait Peraturan Menteri Perdagangan tentang gula rafinasi. KPK juga pernah menggeledah rumah Enggartiasto, namun tak menyita apa pun.

Atas perbuatannya, sebagai penerima suap dan gratifikasi, Bowo dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Asty, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namanya jika tidak bereaksi cepat. Ini setelah mendapatkan beberapa sinyal kuat atas kasus dugaan suap impor bawang.


KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK mengaku tengah mendalami dugaan adanya praktik memperdagangkan pengaruh dalam kasus suap impor bawang putih.


Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Tim Wilayah XI Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menemukan potensi penyelamatan aset di Provinsi Maluku Utara Rp100 miliar.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.


KPK Tahan Sufardi Nurzain

KPK Tahan Sufardi Nurzain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi Sufardi Nurzain, Selasa (6/8).


Taswin Nur Orang Kepercayaan Pejabat PT INTI

Taswin Nur Orang Kepercayaan Pejabat PT INTI

PT INTI membantah dua orang yang terjaring OTT KPK, Rabu (31/7) dan Kamis (1/8) lalu, bukan pegawai perusahaan.


Amankan Dua Tersangka Suap, KPK Sita Dolar Singapura Hampir Semiliar

Amankan Dua Tersangka Suap, KPK Sita Dolar Singapura Hampir Semiliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP).


Tim Teknis Kasus Novel Berjumlah 120 Personel Polri

Tim Teknis Kasus Novel Berjumlah 120 Personel Polri

Polri mengumumkan jumlah personel tim teknis yang akan mengungkap kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!