Kriminal
Share this on:

Disidak, Fasilitas Rutan KPK Ternyata Bagus

  • Disidak, Fasilitas Rutan KPK Ternyata Bagus
  • Disidak, Fasilitas Rutan KPK Ternyata Bagus

**JAKARTA ** - Rumah tahanan negara (rutan) cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat perhatian. Setelah Ombudsman RI (ORI), kemarin (20/6) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) melakukan inspeksi mendadak (sidak) rutan yang berada di Gedung Penunjang KPK di Kavling 4 (K4) itu.

Usai sidak tersebut, Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Rampasan Barang Negara Ditjenpas Heni Yuwono mengatakan pihaknya hanya ingin melihat langsung pelayanan yang diberikan petugas rutan kepada warga tahanan. Menurut dia, dari sisi fasilitas, seperti tempat tidur dan kamar mandi masih sangat bagus.

"Tidak over capacity (over kapasitas, red)," jelasnya.

Yuwono menyebut, rutan KPK masih memiliki sekat yang luas untuk berinteraksi antara tahanan satu dengan yang lain. Pun, para tahanan masih bebas bergerak di dalam sel dibanding dengan kondisi rutan di tempat lain. "Tentu saja, kondisi rutan lain sangat overcrowded, ada kelebihan kapasitas hingga sekian ratus persen," jelasnya.

Dia juga memastikan penjaga rutan cabang KPK menjalankan prosedur tetap (protap) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penjaga di dalam rutan KPK itu dibawah naungan Ditjenpas. Sementara petugas lain yang berada di luar rutan sebagian adalah petugas dari KPK.

"Mereka sudah tentu tahu tentang tata cara dan SOP (standar operasi prosedur) sebagai penjaga rutan," paparnya.

Sementara itu, warga rutan KPK melayangkan surat kepada pimpinan KPK terkait pemborgolan dan kurangnya frekuensi kunjungan keluarga. Surat itu ditandatangani lebih dari 10 tahanan. Dalam surat itu mereka protes terhadap pemborgolan yang dilakukan saat akan melaksanakan salat Jumat dan kebaktian serta jumlah kunjungan yang hanya dua kali dalam seminggu.

Menanggapi keluhan tahanan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pembatasan itu memang dilakukan sesuai aturan. Febri pun menyebut, bila tahanan ingin hidup bebas, semestinya sejak awal tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan yang berlaku. Khususnya terkait tindak pidana korupsi.

"Namun, KPK memastikan pengelolaan rutan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku," paparnya.

Pengelolaan rutan itu pun, kata Febri, sudah mendapat penilaian dari pihak Ditjenpas. "Terkait dengan waktu untuk ibadah, KPK sudah memfasilitasi sesuai dengan ajaran agama masing-masing tahanan. Jadi tidak benar jika dikatakan tahanan diborgol saat menjalankan ibadah," imbuh dia. (tyo/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Sebanyak 23 pengacara disiapkan mantan Menpora Imam Nahrawi dalam menjalani sidang gugatan Praperadilan diajukannya.


Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakart


Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!