Kriminal
Share this on:

Disidak, Fasilitas Rutan KPK Ternyata Bagus

  • Disidak, Fasilitas Rutan KPK Ternyata Bagus
  • Disidak, Fasilitas Rutan KPK Ternyata Bagus

**JAKARTA ** - Rumah tahanan negara (rutan) cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat perhatian. Setelah Ombudsman RI (ORI), kemarin (20/6) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) melakukan inspeksi mendadak (sidak) rutan yang berada di Gedung Penunjang KPK di Kavling 4 (K4) itu.

Usai sidak tersebut, Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Rampasan Barang Negara Ditjenpas Heni Yuwono mengatakan pihaknya hanya ingin melihat langsung pelayanan yang diberikan petugas rutan kepada warga tahanan. Menurut dia, dari sisi fasilitas, seperti tempat tidur dan kamar mandi masih sangat bagus.

"Tidak over capacity (over kapasitas, red)," jelasnya.

Yuwono menyebut, rutan KPK masih memiliki sekat yang luas untuk berinteraksi antara tahanan satu dengan yang lain. Pun, para tahanan masih bebas bergerak di dalam sel dibanding dengan kondisi rutan di tempat lain. "Tentu saja, kondisi rutan lain sangat overcrowded, ada kelebihan kapasitas hingga sekian ratus persen," jelasnya.

Dia juga memastikan penjaga rutan cabang KPK menjalankan prosedur tetap (protap) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penjaga di dalam rutan KPK itu dibawah naungan Ditjenpas. Sementara petugas lain yang berada di luar rutan sebagian adalah petugas dari KPK.

"Mereka sudah tentu tahu tentang tata cara dan SOP (standar operasi prosedur) sebagai penjaga rutan," paparnya.

Sementara itu, warga rutan KPK melayangkan surat kepada pimpinan KPK terkait pemborgolan dan kurangnya frekuensi kunjungan keluarga. Surat itu ditandatangani lebih dari 10 tahanan. Dalam surat itu mereka protes terhadap pemborgolan yang dilakukan saat akan melaksanakan salat Jumat dan kebaktian serta jumlah kunjungan yang hanya dua kali dalam seminggu.

Menanggapi keluhan tahanan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pembatasan itu memang dilakukan sesuai aturan. Febri pun menyebut, bila tahanan ingin hidup bebas, semestinya sejak awal tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan yang berlaku. Khususnya terkait tindak pidana korupsi.

"Namun, KPK memastikan pengelolaan rutan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku," paparnya.

Pengelolaan rutan itu pun, kata Febri, sudah mendapat penilaian dari pihak Ditjenpas. "Terkait dengan waktu untuk ibadah, KPK sudah memfasilitasi sesuai dengan ajaran agama masing-masing tahanan. Jadi tidak benar jika dikatakan tahanan diborgol saat menjalankan ibadah," imbuh dia. (tyo/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namanya jika tidak bereaksi cepat. Ini setelah mendapatkan beberapa sinyal kuat atas kasus dugaan suap impor bawang.


KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK mengaku tengah mendalami dugaan adanya praktik memperdagangkan pengaruh dalam kasus suap impor bawang putih.


Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Tim Wilayah XI Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menemukan potensi penyelamatan aset di Provinsi Maluku Utara Rp100 miliar.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.


Indonesia Jadi Target Empuk Penipuan Iklan Digital

Indonesia Jadi Target Empuk Penipuan Iklan Digital

Belanja iklan digital di Indonesia ternyata cukup tinggi. Tak heran bila negara menjadi target penipuan.


KPK Tahan Sufardi Nurzain

KPK Tahan Sufardi Nurzain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi Sufardi Nurzain, Selasa (6/8).


Taswin Nur Orang Kepercayaan Pejabat PT INTI

Taswin Nur Orang Kepercayaan Pejabat PT INTI

PT INTI membantah dua orang yang terjaring OTT KPK, Rabu (31/7) dan Kamis (1/8) lalu, bukan pegawai perusahaan.


Amankan Dua Tersangka Suap, KPK Sita Dolar Singapura Hampir Semiliar

Amankan Dua Tersangka Suap, KPK Sita Dolar Singapura Hampir Semiliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!