Kriminal
Share this on:

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

  • Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap
  • Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DMP ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat (Jakpus) selama 20 hari ke depan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya resmi menahan DMP, tersangka kasus suap pekerjaan "Baggage Handling System" (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang dilaksanakan oleh PT INTI tahun 2019 mulai, Jumat (18/10) kemarin.

"Hari ini, penyidik melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atas nama DMP. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 18 Oktober hingga 6 November 2019 di Rutan Polres Jakarta Pusat," ujarnya di Jakarta, Jumat (18/10).

Sebelum melakukan penahanan, KPK memeriksa Darman dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap tersebut. Usai diperiksa dan dilakukan penahanan, Darman mengatakan proses hukum akan dilaluinya. Dan dia kebenaran akan terungkap dalam persidangan.

"Dalam usaha saya berjuang untuk menghidupkan PT INTI ini harus saya lewati. Semoga Allah beri kekuatan dan kebenaran akan terungkap di persidangan," kata Darman yang telah mengenakan rompi tahanan usai diperiksa KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Darman sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus suap tersebut pada Rabu (2/10). Namun sebelum itu, KPK telah terlebih dahulu menetapkan dua tersangka, yakni Direktur Keuangan PT AP II Andra Agussalam (AYA) dan staf PT INTI Taswin Nur (TSW).

Dalam konstruksi perkara disebutkan pada 2019, PT INTI mengerjakan beberapa proyek di PT Angkasa Pura II. Proyek tersebut yaitu Visual Docking GuidanceSystem (VDGS) Rp106,48 miliar, proyek Bird Strike Rp22,85 miliar, dan proyek pengembangan bandara Rp86,44 miliar.

Selain itu, PT INTI juga memiliki daftar prospek proyek tambahan di PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Propertindo. Proyek-proyek tersbeut adalah proyek X-Ray enam bandara Rp100 miliar, "Baggage Handling System" di enam bandara Rp125 miliar, proyek VDGS Rp75 miliar, dan radar burung Rp60 miliar.

PT INTI diduga mendapatkan sejumlah proyek berkat bantuan tersangka Andra yang merupakan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II. Tersangka Andra diduga menjaga dan mengawal proyek-proyek tersebut supaya dimenangkan dan dikerjakan oleh PT INTI.

KPK mengidentifikasi komunikasi antara tersangka Darman dan Andra terkait dengan pengawalan proyek-proyek tersebut. Darman juga memerintahkan staf PT INTI Taswin untuk memberikan uang pada Andra. Terdapat beberapa "aturan" yang diberlakukan, yaitu dalam bentuk tunai, jika jumlah besar maka ditukar dolar AS atau dolar Singapura, menggunakan kode "buku" atau "dokumen".

Pada 31 Juli 2019, Taswin meminta sopir Andra untuk menjemput uang yang disebut dengan kode "barang paket" di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan pada pukul 16.00 WIB. Taswin kemudian memberikan uang sejumlah Rp1 miliar dalam bentuk 96.700 dolar Singapura yang terdiri dari 96 lembar pecahan 1.000 dan 7 lembar pecahan 100.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Taswin bertemu dengan sopir Andra untuk penyerahan uang tersebut. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diam dan tak usah bekerja.


25 Provinsi Terlilit Korupsi

25 Provinsi Terlilit Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019.


KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

KPK Identifikasi Empat Potensi Masalah Program Dana Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya terdapat empat potensi masalah terkait program dana desa.


Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019 mulai diselidiki KPK.


Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

Presiden Joko Widodo mengaku sedang memilih siapa yang dinilai tepat menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.


KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.


Dipolisikan, Novel Beber Kenapa Mata Kirinya Tampak Sehat

Dipolisikan, Novel Beber Kenapa Mata Kirinya Tampak Sehat

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengklarifikasi isu penyiraman air keras yang direkayasanya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!