Kriminal
Share this on:

Ditetapkan Tersangka Sejak Mei, Bupati Solok Selatan Belum Ditahan KPK

  • Ditetapkan Tersangka Sejak Mei, Bupati Solok Selatan Belum Ditahan KPK
  • Ditetapkan Tersangka Sejak Mei, Bupati Solok Selatan Belum Ditahan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria. Ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Muzni menjalani pemeriksaan selama enam jam. Meski telah ditetapkan tersangka sejak 7 Mei 2019 lalu, penyidik belum menahan Muzni. "Cuma baru menstruktur organisasi seperti apa segala macam. Belum (ditahan), kan baru panggilan kedua," ujar Muzni usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/9) kemarin

.

Ia mengaku dicecar sekitar empat hingga lima pertanyaan oleh penyidik. Menurutnya, pertanyaan yang diajukan masih seputar tugas pokok dan fungsi dirinya sebagai bupati. Belum merambah ke substansi perkara.

"Empat sampai lima (pertanyaan) persoalan tupoksi. Belum (substansi), yang penting kita kooperatif. Dipanggil datang, kan itu saja," ucap Muzni.

Selain memeriksa Muzni, KPKjuga memanggil dua orang untuk diperiksa sebagai saksi bagi dirinya. Mereka adalah Direktur Dempo Damko Indonesia sekaligus Direktur Dempo Jaringan Saran Multimedia Suhanddana Peribadi alias Wanda dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang Pertanahan Solok Selatan periode 2016 sampai 17 Desember 2018, Hanif Rasimon.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Solok Selatan, Murni Zakaria, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan tahun 2018.

KPK menduga Murni menerima suap dari pengusaha Pemilik Grup Dempo/PT Dempo Bangun Bersama bernama Muhammad Yamin Kahar. Yakni sebesar Rp460 juta terkait proyek Jembatan Ambayan dengan pagu anggaran Rp14,8 miliar.

Suap tersebut diterima Murni dalam rentang April hingga Juni 2018 dengan rincian Rp410 juta dalam bentuk uang, serta barang senilai Rp50 juta. Ia juga meminta agar Yamin memberikan dana kepada istrinya sebesar Rp60 juta dan Kasubag Protokol sejumlah Rp25 juta yang diperuntukkan untuk THR pegawai.

Selain memberi suap kepada Murni, Yamin juga diduga menyuap sejumlah bawahan bupati di Pemkab Solok Selatan senilai Rp315 juta. Suap tersebut terkait pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dengan pagu anggaran sekitar Rp55 miliar.

"MZ (Murni Zakaria), Bupati Solok Selatan diduga menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang dan barang dari MYK (Muhammad Yamin Kahar) terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pertanahan (PUTRP) Pemkab Solok Selatan tahun 2018," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Atas perbuatannya, Murni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Yamin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

KUHP Lama Tak Jamin Kepastian Hukum
KUHP Lama Tak Jamin Kepastian Hukum

Berita Sejenis

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Pemberitaan yang mengaitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan


Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, mendapat apresiasi dari Polri.


Transaksi Mencurigakan di 6 Rekening Veronica Koman Ditelusuri Polisi

Transaksi Mencurigakan di 6 Rekening Veronica Koman Ditelusuri Polisi

Polisi menemukan transaksi mencurigakan di enam rekening tambahan milik tersangka ujaran kebencian dan hoaks Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, Veronica Koman.



Menunggu Penyelesaian Berkas Tersangka Karhutla

Menunggu Penyelesaian Berkas Tersangka Karhutla

Polisi terus berupaya menyelesaikan proses pemberkasan perkara, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.


Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023.


Buronan Penipuan Rp14,5 Miliar Dibekuk di Komplek Kejagung

Buronan Penipuan Rp14,5 Miliar Dibekuk di Komplek Kejagung

Buronan terpidana kasus penipuan senilai Rp14,5 miliar di Yogyakarta dibekuk tim Intelijen Kejaksaan Agung di belakang kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.


Korupsi BTN Gresik Tak Kunjung Ada Tersangka

Korupsi BTN Gresik Tak Kunjung Ada Tersangka

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung hingga kini tak kunjung menetapakn tersangka dugaan korupsi di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Gresik, Jawa Timur.


Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 bertambah.


Tanpa SP3, KPK Berpotensi Melanggar Hukum

Tanpa SP3, KPK Berpotensi Melanggar Hukum

DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres). Isi surat itu menugaskan perwakilan pemerintah untuk membahas revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!