Kriminal
Share this on:

Dugaan Aksi Koboi Petugas Transjakarta Dikecam

  • Dugaan Aksi Koboi Petugas Transjakarta Dikecam
  • Dugaan Aksi Koboi Petugas Transjakarta Dikecam

JAKARTA - Dugaan aksi koboi petugas terhadap penumpang bus Transjakarta yang diduga melakukan tindak kriminal menuai kecaman dari banyak pihak. Ahli psikolog Musni Umar mengatakan, dugaan aksi koboi petugas Transjakarta tidak dibenarkan oleh Undang-undang. Karena, hukum di Indonesia menganut azas praduga tidak bersalah.

“Jangankan petugas bus Transjakarta, seorang polisi pun tidak dibenarkan melakukan aksi pemukulan terhadap terduga tindak kriminalitas, apalagi ini belum bisa dibuktikan,” ujar Musni Umar kepada indopos (jawa pos grup), Minggu (18/11).

Musni mengatakan, seharusnya petugas Transjakarta mengamankan terduga untuk selanjutnya diserahkan kepada Polisi. Bukan dengan mengamankan dan main hakim sendiri.

“Kalau protap sudah dibenarkan, bisa saja saja terduga diamankan. Tapi bukan untuk dihakimi, kan bisa saja dilaporkan ke pihak yang berwajib,” ungkapnya.

Musni menyebutkan, dalam keadaan apapun tidak dibenarkan seorang petugas layanan publik melakukan aksi koboi. Apalagi itu mengatasnamakan penegakan hukum. “Secara psikologi bisa saja orang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap orang lain. Bisa karena faktor tekanan kerja, tekanan sosial masyarakat di kota besar hingga keinginan meniru aksi koboi dari media sosial. Tapi apapun tekanan tersebut, tidak dibenarkan seorang petugas melakukan aksi koboi,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, tugas penempatan seorang petugas di bus Transjakarta hanya melakukan pencegahan. Jadi tidak dibenarkan seorang petugas melakukan aksi penghakiman terhadap setiap aksi kriminalitas di layanan umum tersebut.

Dirut Transjakarta selaku pimpinan tertinggi di PT Transjakarta harus ikut bertanggungjawab terhadap perilaku anak buahnya yang main hakim sendiri ini. Apalagi yang menjadi korban adalah masyarakat penumpang bus.

“Penempatan petugas di bus Transjakarta kan hanya untuk pencegahan, jadi tidak benar aksi koboi sekalipun itu benar terjadi aksi kriminalitas. Seharusnya itu tidak harus dipertontonkan di tempat umum, kan bisa saja diamankan lalu diserahkan ke pihak berwajib. Dirut Transjakarta harus bertanggungjawab dan menjadikan ini sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.

Dengan kejadian tersebut, menurut Gembong menjadi pembelajaran terhadap pihak Transjakarta. Bahwa dikemudian hari dugaan tindakan penegakan tidak bisa dilakukan oleh petugas bus Transjakarta. “Janganlah, kalau mempertontonkan tindakan kekerasan di tempat publik, serahkan saja ke kepolisian,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Operasional PT Transjakarta Daud Joseph mengatakan, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah petugas bus transjakarta terkait dugaan pengeroyokan yang dilakukan petugas bus transjakarta terhadap seorang warga, Faisal (38) di Halte Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/11) lalu.

“Sedang dimintai keterangan, saat ini sedang dalam proses. Nanti kalau sudah ada titik terang kami kabarin,” ujarnya.

Ia mengatakan, hingga saat ini manajemen Transjakarta tengah mengumpulkan keterangan terkait tudingan pengeroyokan tersebut. Dalam prosedur, menurutnya ketika ditemukan tindak kriminal, petugas wajib melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

Namun, Daud enggan menjawab apakah tindakan memajang Faisal di depan umum dengan bertelanjang dada dan tanpa celana merupakan tindakan yang menyalahi aturan. “Sejak awal prosedursnya bahwa tindak kriminal kami ajukan pelaporan ke pihak berwajib,” bebernya.

Atas dugaan tindakan kekerasan tersebut, usai melakukan visum penumpang bus transjakarta, Faisal (38) pun melapporkan ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Pengacara Faisal, M Al Marsyahdan, menegaskan, kliennya tidak mencopet, melainkan mengembalikan dompet penumpang yang ditemukannya di dalam bus saat melintas di Halte Utan Kayu, Jakarta Timur.

Secara kronologis, menurutnya Faisal tetap dicurigai petugas dan dibawa ke Pulogadung, Jakarta Timur. Faisal menuruti permintaan petugas karena mengira akan memberikan keterangan kepada polisi. Namun, setiba di Halte Pulogadung, ia justru dibawa ke Halte Harmoni. Di Halte Harmoni, Faisal mengalami pengalaman tidak mengenakkan.

Sebuah tulisan "saya copet" digantungkan ke leher Faisal. Faisal disuruh buka baju dan buka celana, disuruh duduk di sekitar halte dan diminta mengelilingi Halte Harmoni. Kemudian Faisal juga sempat dikurung di dalam ruang sekuriti bersama delapan petugas lainnya.

Faisal, kata Marsyahdan, baru dibebaskan pada pukul 21.00 WIB setelah dipaksa mengakui dirinya copet. “Sebelum dikeluarin, dia dipaksa. Dihajar sampai lemas kemudian dipaksa membuat surat pernyataan bahwa mengakui pencopetan,” katanya. (nas/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Romy Minta Dispenser Rutan KPK Diganti

Romy Minta Dispenser Rutan KPK Diganti

Tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Romy mengeluhkan fasilitas rutan KPK.


442 Perusuh Diciduk, Empat Pos Polisi Dirusak

442 Perusuh Diciduk, Empat Pos Polisi Dirusak

Polisi kembali menangkap 185 orang terkait kericuhan dalam aksi 22 Mei di Kantor Bawaslu pada Selasa (21/5) hingga Rabu (22/5) lalu.


Penyebar Hoaks Brimob China Ditangkap

Penyebar Hoaks Brimob China Ditangkap

Said Djamalul Abidin (SDA) diamankan karena menyebar berita bohong alias hoaks polisi China yang dikerahkan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu.


Situasi Keamanan Nasional Sudah Kondusif

Situasi Keamanan Nasional Sudah Kondusif

Pasca kerusuhan saat aksi unjuk rasa 21-22 Mei 2019 di sejumlah daerah, Polri menyatakan situasi keamanan secara nasional sudah sangat kondusif.


KPK Bidik Penyelidikan Baru Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

KPK Bidik Penyelidikan Baru Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

Keterangan Lukman diperlukan untuk kepentingan penyelidikan baru kasus korupsi penyelenggaraan haji.


Giliran Empat Pejabat PT Antam Diperiksa

Giliran Empat Pejabat PT Antam Diperiksa

Penyidik Pidsus Kejagung mulai memburu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 hektare di Sarolangun, Jambi.


Dugaan Korupsi KKP, Susi Dukung KPK

Dugaan Korupsi KKP, Susi Dukung KPK

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung KPK menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi di Kementeriannya.


Bupati Bengkalis Tersangka Suap Proyek Jalan

Bupati Bengkalis Tersangka Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkalis Amiril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


Idrus Marham Kembali Diperiksa

Idrus Marham Kembali Diperiksa

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama PLTU Riau-1.


Penahanan Eggi Sudjana Terlalu Dipaksakan

Penahanan Eggi Sudjana Terlalu Dipaksakan

Tersangka dugaan makar Eggi Sudjana akhirnya dijebloskan ke jeruji besi terhitung, sejak Selasa (14/5) sekitar pukul 23.00 wib, hingga 20 hari ke depan.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!