Kriminal
Share this on:

Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

  • Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi
  • Dugaan Suap APBD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian penyidikan terkait kasus dugaan suap pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015-2018 di Jawa Timur.

Perkara tersebut menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono sebagai tersangka. Rangkaian penyidikan diawali dengan penggeledahan di lima lokasi di Jawa Timur, Rabu (10/7) dan Kamis (11/7) kemarin.

Pada hari pertama, tim KPK menggeledah Kantor Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim di Kota Surabaya. "Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen penganggaran," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/7) kemarin.

Sedangkan, penggeledahan keesokannya dilakukan di empat rumah pribadi sejumlah pejabat aktif mau pun pensiunan Bappeda Jawa Timur. Keempat lokasi tersebut antara lain kediaman pribadi Budi Juniarto, Toni Indrayanto, Budi Setiawan, dan Ahmad Riski Sadig.

Dari kegiatan tersebut, tim KPK berhasil menyita dokumen terkait penganggaran serta barang bukti elektrobik berupa telepon genggam. "Penggeledahan dilakukan terkait dengan sumber dana APBD Tulungagung dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan tim KPK sejak pukul 10.00 WIB hingga malam hari," terang Febri

Usai melakukan penggeledahan, kata Febri, tim kemudian menggelar pemeriksaan terhadap 11 saksi pada Jumat (12/7). Sedikitnya 10 di antaranya merupakan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung.

Mereka adalah Joko Tri Asmoro, Choirurrohim, Tutut Sholihah, Riyanah, Lilik Herlin, Wiwik Tri Asmoro W, Imam Sapingi, Nurhamim, Imam Sukamto, dan Agung Darmanto. Sementara, pemeriksaan juga dilakukan terhadap seorang saksi lain, yakni mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur yang kini menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim Budi Setiawan.

Febri mengatakan, pemeriksaan tersebut digelar di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38, Sidoarjo. "KPK mendalami aspek pengurusan anggaran yang terkait dengan pokok perkara yang sedang disidik, termasuk diantaranya sumber anggaran Kabupaten Tulungagung yang berasal dari BK (Bantuan Keuangan) Provinsi Jawa Timur," pungkasnya.

Dalam perkara ini, Supriyono ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang telah divonis 10 tahun penjara.

KPK menduga Supriyono diduga menerima uang sedikitnya Rp4,8 miliar selama 2015 hingga 2018 dari Syahri Mulyo. Suap tersebut diduga terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung di DPRD Kabupaten Tulungagung. (riz/zul/fin/tgr)


Berita Sejenis

Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap yang diterima oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang diduga ke


KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

Berapa uang negara yang sudah diselamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2019 ini? Ternyata cukup fantastis.


Eggi Sudjana Minta Perlindungan Presiden

Eggi Sudjana Minta Perlindungan Presiden

Tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).


KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menegaskan pihaknya sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran dewan pengawas (dewas).


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


Bareskrim Selidiki Fasilitas Kredit BTN ke Developer Kaltim

Bareskrim Selidiki Fasilitas Kredit BTN ke Developer Kaltim

Isu miring terkait adanya dugaan praktik korupsi kembali menerpa PT Bank Tabungan Negara (BTN) persero.


ICW Siapkan Judicial Review ke MK

ICW Siapkan Judicial Review ke MK

Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.


Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka terkait pengajuan proposal dana hibah KONI.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!